Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Lanjutkan Insentif HGBT, Asaki: Bisa Tingkatkan Produksi Keramik Indonesia

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Karyawan bekerja di pabrik keramik tempat para pekerja memulai shift sebelum fajar untuk mengoptimalkan sinar matahari dan menghemat energi, di Citta di Castello, Italia, 30 Agustus 2022. REUTERS/Jennifer Lorenzini
Karyawan bekerja di pabrik keramik tempat para pekerja memulai shift sebelum fajar untuk mengoptimalkan sinar matahari dan menghemat energi, di Citta di Castello, Italia, 30 Agustus 2022. REUTERS/Jennifer Lorenzini
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki mengapresiasi kebijakan pemerintah melanjutkan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketua Asaki Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi keramik di dalam negeri. Melalui insentif tersebut, HGBT dipatok US$ 6/MMBTU.

Keputusan untuk melanjutkan insentif HGBT disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ya lanjut terus pokoknya,” kata Airlangga, Senin, 8 Juli 2024. Airlangga mengatakan mengenai usulan untuk memperluas insentif HGBT akan terus dikaji.

Airlangga mengatakan akan memberikan izin kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. “Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” kata Airlangga.

Edy Suyanto berharap kebijakan itu bisa menarik minat investor di industri keramik. Sebab, kata Edy, industri keramik sangat bergantung pada ketersediaan HGBT. Ia mengatakan insentif sangat membantu industri karena 30 persen biaya produksi keramik dialokasikan untuk bahan bakar gas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Edy mengatakan kebijakan insentif HGBT harus terlaksana dengan baik dan konsisten. "Semoga Kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6/MMBTU dipatuhi PGN dan tidak diberlakukan lagi AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu," kata Edy kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Dia menambahkan, sejak pertengahan 2023 harga gas mencapai US$6,5/MMBTU. Sedangkan untuk pemakaian maksimal 60 persen dari alokasi volume gas, kata Edy, dikenakan tarif harga yang cukup mahal yaitu US$13,8/MMBTU. Edy menyatakan penetapan harga tersebut karena alasan ketersediaan pasokan gas. "Keputusan ini tentunya sangat positif dan sudah lama ditunggu-tunggu industri keramik sebab kemampuan daya saing industri keramik sangat tergantung kepada HGBT," kata Edy.

Pilihan editor: Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indef Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Urgensi BMAD Ubin Keramik

17 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Indef Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Urgensi BMAD Ubin Keramik

BMAD ubin keramik tinggal tunggu restu Menkeu Sri Mulyani. Indef minta tinjau ulang.


Peran Moeldoko di Balik Utak-atik BMAD Ubin Keramik

23 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan mantan Ketua Komite Antidumping Indonesia (KADI) Donna Gultom di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024. Dokumentasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Peran Moeldoko di Balik Utak-atik BMAD Ubin Keramik

Setelah mantan Ketua KADI Donna Gulthom dicopot, terjadi lonjakan rekomendasi besaran BMAD ubin keramik hanya dalam dua pekan. Ada cawe-cawe Kepala KSP Moeldoko


Zulhas Kirim BMAD Ubin Keramik Cina ke Sri Mulyani

30 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Zulhas Kirim BMAD Ubin Keramik Cina ke Sri Mulyani

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengirim surat bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik Cina ke Sri Mulyani.


Permohonan BMAD Ubin Keramik Dinilai Tak Penuhi Syarat WTO, Asaki: Aturan Sudah Berubah

31 hari lalu

Pekerja mengemas keramik dinding di pabrik Roman Keramik, Balaraja, Tanggerang, Banten, 9 Maret 2017. Tempo/Tony Hartawan
Permohonan BMAD Ubin Keramik Dinilai Tak Penuhi Syarat WTO, Asaki: Aturan Sudah Berubah

Asaki bantah permohonan bea masuk antidumping (BMAD) yang diajukan oleh hanya tiga perusahaan tak penuhi ketentuam WTO. Klaim aturan sudah berubah.


Asaki Bantah BMAD Ubin Keramik asal Cina akan Naikkan Harga: Ada Negara Eksportir Lain

31 hari lalu

Pekerja melakukan proses pembuatan keramik dinding di pabrik Roman Keramik, Balaraja, Tanggerang, Banten, 9 Maret 2017. Tingginya harga gas industri tersebut menyebabkan sejumlah pabrik keramik tidak beroperasi. Tempo/Tony Hartawan
Asaki Bantah BMAD Ubin Keramik asal Cina akan Naikkan Harga: Ada Negara Eksportir Lain

Menurut Asaki, pasar industri keramik adalah pasar persaingan sempurna. Asosiasi tak bisa menentukan harga keramik secara sepihak


Pengusaha Khawatir Bakal Ada Banjir Impor selama BMAD Ubin Keramik Belum Berlaku

31 hari lalu

Ilustrasi pasar keramik. ANTARA
Pengusaha Khawatir Bakal Ada Banjir Impor selama BMAD Ubin Keramik Belum Berlaku

Kalangan pengusaha yang masuk dalam Asaki khawatir bakal ada banjir impor selama pemerintah belum berlakukan BMAD ubin keramik.


Zulhas akan Rekomendasikan BMAD Ubin Keramik ke Sri Mulyani, Besar Tarif Rata-Rata 40-50 Persen

32 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada (kanan) saat meninjau barang elektronik ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Agustus 2024. Satgas importasi ilegal mengamankan 4927 balpres pakaian bekas, kain gulungan 20.000 rol, 695 produk jadi, 332 pack tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 elektronik dan 5.896 barang garment senilai Rp 46.188.205.400. TEMPO/Tony Hartawan
Zulhas akan Rekomendasikan BMAD Ubin Keramik ke Sri Mulyani, Besar Tarif Rata-Rata 40-50 Persen

Mendag Zulhas akan menyampaikan rekomendasi BMAD ubin keramik ke Menkeu Sri Mulyani besok. Besar tarif 40 sampai 50 persen.


Kritik BMAD Ubin Keramik, INDEF Usul Pemerintah Kucurkan Insentif Fiskal dan Jaga Pasokan Gas

33 hari lalu

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com
Kritik BMAD Ubin Keramik, INDEF Usul Pemerintah Kucurkan Insentif Fiskal dan Jaga Pasokan Gas

INDEF usul pemerintah beri insentif fiskal dan jaga pasokan gas untuk dorong industri keramik. Bukan terapkan BMAD.


Indef Prediksi BMAD Ubin Keramik akan Turunkan Kesejahteraan Masyarakat hingga Rp7,02 Triliun

33 hari lalu

Ilustrasi Ubin Keramik. shutterstock.com
Indef Prediksi BMAD Ubin Keramik akan Turunkan Kesejahteraan Masyarakat hingga Rp7,02 Triliun

Indef prediksi pengenaan BMAD ubin keramik akan turunkan kesejahteraan masyarakat.


Dikritik soal Rencana BMAD Ubin Keramik, KADI: Kami Terbuka untuk Semua Masukan Konstruktif

45 hari lalu

Logo KADI. WIkipedia
Dikritik soal Rencana BMAD Ubin Keramik, KADI: Kami Terbuka untuk Semua Masukan Konstruktif

Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tak mengomentari kritik soal Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) ubin keramik.