TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah daerah lain kerap menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jakarta adalah yang terbesar. Padahal menurut dia, anggaran wilayah bekas ibu kota itu justru paling kecil di antara daerah-daerah lain.
“Rekan-rekan daerah menyatakan DKI APBD-nya terbesar yang saat ini kurang lebih Rp 82 sampai Rp 83 triliun. Kalau apple to apple bicara dengan Gubernur DKI Jakarta dengan gubernur lain masalah APBD, DKI adalah yang terkecil,” kata Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.
Heru Budi menjelaskan, banyak pejabat kurang memahami Jakarta merupakan daerah khusus yang otonomi daerahnya hanya ada di tingkat provinsi. Sedangkan di tataran kota, wali kota tak memiliki APBD sendiri. Karena itu dalam hal APBD, Heru Budi menyebut daerah lain harus menjumlahkan dengan APBD di level kabupaten/kota. “Gubernur DKI hanya punya APBD di provinsi dan memilki rakyat sampai dengan kelurahan. APBD (digunakan) sampai dengan kelurahan,” kata Heru Budi.
Hal ini berbeda dengan daerah lain. Menurut Heru Budi, provinsi lain memiliki APBD untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jika dijumlahkan, sejumlah daerah memilki APBD hingga Rp 183 triliun. Sedangkan Jakarta hanya memiliki Rp 84 triliun untuk mengurus kota yang kompleks dan infrastrukturnya komplet. “Maka dari itu kami membutuhkan dukungan kebijakan dari Menteri Investasi (Rosan Roeslani) untuk DKI bisa tumbuh terus membantu masyarakatnya tumbuh menjadi Kota Global,” kata dia.
Merujuk situs jakarta.go.id, APBD Jakarta Tahun 2024 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 ini menentukan besaran anggaran bagi Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 81,71 Triliun. Anggaran ini dialokasikan baik untuk urusan internal pemerintahan maupun membangun Jakarta melalui berbagai kebijakan.
Anggaran itu digunakan untuk merealisasikan enam program prioritas pada 2024, yakni penanganan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemuskinan, penanggulangan stunting, dan penguatan nilai demokrasi.
Pilihan editor: Hippindo Nilai Pemindahan Jalur Masuk Belum Tentu Selesaikan Masalah Impor
