Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Promosi UU Cipta Kerja ke Pengusaha Jepang

image-gnews
Suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda dan para pengusaha Jepang di di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2017. Pertemuan bilateral tersebut digelar guna membahas potensi kerja sama kedua negara. setkab.go.id
Suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda dan para pengusaha Jepang di di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2017. Pertemuan bilateral tersebut digelar guna membahas potensi kerja sama kedua negara. setkab.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Luar Negeri, melalui Wakil Menteri Mahendra Siregar, mempromosikan pelbagai efektivitas kebijakan omnibus law atau UU Cipta Kerja di hadapan pengusaha Jepang dalam acara Indonesia-Jepang Virtual Business Forum yang digelar secara daring, Rabu, 14 Oktober 2020. Kegiatan itu diikuti sejumlah perwakilan pelaku usaha dari Negeri Matahari Terbit.

“Parlemen Indonesia telah mengesahkan Job Creation Law (Undang-undang Cipta Kerja) atau yang sering disebut dengan Omnibus Law. Tujuan utama Omnibus Law adalah memotong rantai birokasi dan mengatasi inefisiensi serta korupsi yang kerap menghambat iklim investasi,” ujar Mahendra dalam acara tersebut.

Mahendra meyakinkan para pengusaha Jepang bahwa terbitnya UU Cipta Kerja ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih kompetitif dan produktif. Dari sisi regulasi, ia menjamin pelaku usaha akan lebih sederhana mengurus izin.

Musababnya, pemerintah telah memangkas dan merevisi 79 undang-undang yang mencakup 1.260 pasal. Deregulasi ini lantas diklaim mampu berdampak pada kemudahan penanaman modal, iklim berusaha, dan pelaksanaan riset.

Mahendar melanjutkan UU sapu jagat ini akan memfasilitasi pemodal untuk mengembangkan kawasan ekonomi serta menyediakan lahan dengan proses yang lebih cepat. “Jadi secara ringkas memang betul-betul suatu undang-undang yang sudah lama ditunggu dan didiskusikan dan akhirnya disetujui Parlemen,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan UU Cipta Kerja, Mahendra berharap tingkat kepercayaan Jepang terhadap iklim investasi di Indonesia tumbuh meski pandemi Covid-19 tengah melanda. “Indonesia membuktikan di tengah krisis melahirkan reformasi hukum yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” katanya.

DPR mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Masyarakat sipil dan kelompok buruh menolak pengesahan beleid itu lantaran diduga mengandung klausul-klausul yang mengurangi hak-hak pekerja hingga mengancam keberlanjutan lingkungan.  

Baca juga: PM Jepang Yoshihide Suga Berkunjung ke Indonesia Pekan Depan

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia Resmikan Layanan E-paspor di KJRI Sydney

22 jam lalu

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Indonesia Resmikan Layanan E-paspor di KJRI Sydney

Peluncuran e-paspor ini merupakan upaya meningkatkan layanan Perwakilan RI kepada WNI sebagai bagian dari prioritas kebijakan luar negeri


Ukraina Mengancam Mongolia karena Tak Patuhi Putusan ICC untuk Menahan Vladimir Putin

4 hari lalu

Presiden Mongolia Elbegdorj Tsakhia (kanan) dan Vladimir Putin berbincang di Istana Negara, Ulan Bator, Mongolia, 3 September 2014. (AP/Alexei Nikolsky)
Ukraina Mengancam Mongolia karena Tak Patuhi Putusan ICC untuk Menahan Vladimir Putin

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengancam Mongolia akan menerima konsekuensi karena tidak menahan Vladimir Putin yang kunjungan kerja ke sana


Jokowi Serukan Solidaritas Global di Forum HLF MSP dan IAF 2024

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum dimulainya rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
Jokowi Serukan Solidaritas Global di Forum HLF MSP dan IAF 2024

Jokowi menyerukan solidaritas global untuk mengambil tindakan yang lebih nyata dan konkret dalam mengatasi pelambatan ekonomi,


Viral WNI di Jepang Nongkrong hingga Bikin Resah Warga, Kemlu RI Buka Suara

6 hari lalu

Bendera Jepang dan Indonesia. Shutterstock
Viral WNI di Jepang Nongkrong hingga Bikin Resah Warga, Kemlu RI Buka Suara

WNI di Jepang bergerombol hingga mengganggu warga di Osaka. Kementerian Luar Negeri beri peringatan.


179 Pekerja Migran Indonesia Kelompok Rentan di Malaysia Dipulangkan ke Indonesia

7 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO | Nabiila A
179 Pekerja Migran Indonesia Kelompok Rentan di Malaysia Dipulangkan ke Indonesia

Sebanyak 179 pekerja migran Indonesia yang sudah lansia yang ditahan di pusat tahanan imigrasi dipulangkan ke Indonesia


IAF Jadi Pintu Kerja Sama Strategis Indonesia dengan Negara-negara Afrika

8 hari lalu

Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju saat mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
IAF Jadi Pintu Kerja Sama Strategis Indonesia dengan Negara-negara Afrika

IAF diharapkan bisa menjadi pintu pembuka kerja sama strategis antara Indonesia dengan negara-negara Afrika


Formasi CPNS Kementerian Luar Negeri dan Syarat Pendidikannya

14 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO | Nabiila A
Formasi CPNS Kementerian Luar Negeri dan Syarat Pendidikannya

Ada dua formasi di CPNS Kemenlu 2024 yaitu diplomat dan auditor.


Apindo akan Evaluasi Penerapan UU Cipta Kerja

15 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Apindo akan Evaluasi Penerapan UU Cipta Kerja

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan menggelar rapat kerja dan konsultasi nasional. Salah satu agendanya evaluasi penerapan UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Beberkan Daya Beli Pekerja Terjun Bebas Akibat UU Cipta Kerja

17 hari lalu

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh saat melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 17 Juli 2024. Aksi tersebut berkenaan dengan lanjutan sidang uji materi Undang-undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Partai Buruh mengajukan judicial review ke MK didasari sejumlah alasan. Konsep upah minimun yang kembali pada upah murah. Outsourcing atau tenaga alih daya tanpa batasan jenis pekerjaan. Pesangon yang murah atau hanya setengah pesangon dari aturan sebelumnya. TEMPO/Subekti.
Partai Buruh Beberkan Daya Beli Pekerja Terjun Bebas Akibat UU Cipta Kerja

Partai Buruh mengungkapkan salah satu dampak terbesar yang dialami buruh akibat UU Cipta Kerja adalah menurunnya daya beli.


Terpopuler: Promo 50 Tiket Gratis dari Lion Air per Hari, Gaji Pegawai KPU Usai Jokowi Naikkan Insentif

18 hari lalu

Pesawat Lion Air. FOTO/Instagram/LionAir
Terpopuler: Promo 50 Tiket Gratis dari Lion Air per Hari, Gaji Pegawai KPU Usai Jokowi Naikkan Insentif

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa, 20 Agustus 2024, dimulai dari promo Lion Air Group per hari.