Pemerintah Promosi UU Cipta Kerja ke Pengusaha Jepang

Suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda dan para pengusaha Jepang di di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2017. Pertemuan bilateral tersebut digelar guna membahas potensi kerja sama kedua negara. setkab.go.id

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Luar Negeri, melalui Wakil Menteri Mahendra Siregar, mempromosikan pelbagai efektivitas kebijakan omnibus law atau UU Cipta Kerja di hadapan pengusaha Jepang dalam acara Indonesia-Jepang Virtual Business Forum yang digelar secara daring, Rabu, 14 Oktober 2020. Kegiatan itu diikuti sejumlah perwakilan pelaku usaha dari Negeri Matahari Terbit.

“Parlemen Indonesia telah mengesahkan Job Creation Law (Undang-undang Cipta Kerja) atau yang sering disebut dengan Omnibus Law. Tujuan utama Omnibus Law adalah memotong rantai birokasi dan mengatasi inefisiensi serta korupsi yang kerap menghambat iklim investasi,” ujar Mahendra dalam acara tersebut.

Mahendra meyakinkan para pengusaha Jepang bahwa terbitnya UU Cipta Kerja ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih kompetitif dan produktif. Dari sisi regulasi, ia menjamin pelaku usaha akan lebih sederhana mengurus izin.

Musababnya, pemerintah telah memangkas dan merevisi 79 undang-undang yang mencakup 1.260 pasal. Deregulasi ini lantas diklaim mampu berdampak pada kemudahan penanaman modal, iklim berusaha, dan pelaksanaan riset.

Mahendar melanjutkan UU sapu jagat ini akan memfasilitasi pemodal untuk mengembangkan kawasan ekonomi serta menyediakan lahan dengan proses yang lebih cepat. “Jadi secara ringkas memang betul-betul suatu undang-undang yang sudah lama ditunggu dan didiskusikan dan akhirnya disetujui Parlemen,” ucapnya.

Dengan UU Cipta Kerja, Mahendra berharap tingkat kepercayaan Jepang terhadap iklim investasi di Indonesia tumbuh meski pandemi Covid-19 tengah melanda. “Indonesia membuktikan di tengah krisis melahirkan reformasi hukum yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” katanya.

DPR mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Masyarakat sipil dan kelompok buruh menolak pengesahan beleid itu lantaran diduga mengandung klausul-klausul yang mengurangi hak-hak pekerja hingga mengancam keberlanjutan lingkungan.  

Baca juga: PM Jepang Yoshihide Suga Berkunjung ke Indonesia Pekan Depan

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Kementerian Luar Negeri Rusia Siap Dialog dengan Siapa pun Asal Jangan Satu Arah

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Rusia Siap Dialog dengan Siapa pun Asal Jangan Satu Arah

Kementerian Luar Negeri Rusia siap berdiskusi dengan negara-negara Barat, bahkan siapa pun asal rapat tidak berjalan satu arah.


Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

3 hari lalu

Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).


Beijing Klarifikasi soal Insiden Balon Mata-mata yang Melayang di Amerika Serikat

4 hari lalu

Beijing Klarifikasi soal Insiden Balon Mata-mata yang Melayang di Amerika Serikat

Amerika Serikat melihat ada pesawat yang diduga balon mata-mata Cina yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayahnya.


Kementerian Luar Negeri Bungkam soal Siapa Jenderal yang Dikirim ke Myanmar

6 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Bungkam soal Siapa Jenderal yang Dikirim ke Myanmar

Kementerian Luar Negeri hanya memberi sinyal jenderal yang dikirim ke Myanmar akan jadi bagian dari kantor utusan khusus yang dipimpin Retno Marsudi.


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

6 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

6 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

Duta Besar Norwegia untuk Turki dipanggil karena unjuk rasa pada Jumat, 3 Februari 2023, dikhawatirkan bakal terjadi lagi pembakaran Al Quran


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

6 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Kementerian Luar Negeri Rusia Komentari Ucapan Jens Stoltenberg soal Pembakaran Al Quran

9 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Rusia Komentari Ucapan Jens Stoltenberg soal Pembakaran Al Quran

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut menghormati pandangan orang-orang beragama dan memiliki keyakinan adalah tugas, bukan opini


Serangan Israel Meningkat, Retno Marsudi Pastikan Indonesia Dukung Perjuangan Palestina

9 hari lalu

Serangan Israel Meningkat, Retno Marsudi Pastikan Indonesia Dukung Perjuangan Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan dukungan Indonesia pada Palestina di tengah eskalasi serangan Israel.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

12 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.