TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera merampungkan negosiasi penambahan 10 persen saham PT Freeport. Jokowi mengatakan saat ini proses perundingan masih terus dilakukan.
"Saya minta memang secepatnya harus di-clear-kan, karena smelternya juga sudah jadi. Dan ini adalah milik Indonesia," kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September, dikutip dari rekaman yang diterima Tempo.
Jokowi mengatakan proses negosiasi tidak mudah. Sama halnya saat Indonesia mengambil 51 persen saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 2018. “Itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan, tahunan, alot. Bukan hal yang gampang. Dan saat itu memang banyak yang sudah pesimistis, tapi saya (saat itu) optimistis," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara mengatakan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih diproses oleh Bahlil. Kontrak yang bakal selesai pada 2041 akan diperpanjang 20 tahun, hingga 2061.
“Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih diproses di ESDM,” kata Jokowi. Pada Senin sore, Jokowi meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik. Chairman Freeport-McMoran Richard C. Adkerson, President & Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas turut hadir.
Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.
Sebelumnya, Bahlil mengklaim negosiasi perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia sudah hampir rampung. Namun, kata Bahlil, pihak Freeport sendiri masih lambat dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan.
Mantan Menteri Investasi ini menegaskan salah satu kendala utama dalam proses ini adalah Freeport belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Negosiasi antara Freeport dan BUMN juga masih berlangsung dan belum mencapai titik final. "Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasi dengan BUMN belum selesai," ucap Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Tempo belum bisa menghubungi PT Freeport Indonesia mengenai program negosiasi perpanjangan IUPK dan divestasi 10 persen sahamnya.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Akan Gelar Lomba Baca dan Analisa APBN dan APBD
