TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan institusinya berencana untuk menggelar lomba atau olimpiade membaca dan menganalisa Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Dia menyebut rencana ini untuk memberikan transparansi kepada masyarakat agar mengetahui peran keuangan dalam pengelolaan pemerintahan.
“Kementerian berinisiatif untuk melakukan lomba olimpiade membaca APBN dan APBD, tidak hanya membaca tapi menganalisa,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya saat ini juga sedang menyusun konsolidasi keuangan bagi pemerintah daerah secara nasional. Dia menyebut langkah ini untuk menentukan standar yang sama dalam laporan keuangan daerah.
“Berdasarkan bagan akun standar tersebut, penyajian informasi dari daerah ke nasional serta melakukan pemantauan, evaluasi,” kata dia.
Sri Mulyani menyebut penyelarasan program dari pemerintah pusat dan daerah juga penting dilakukan. Selain akan menghasilkan sinergi, ia mengatakan langkah ini juga penting bagi akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.
“Kalau program di nasional adalah ketahanan pangan, energi, dan penurunan stunting, itu harus disinkronkan di daerah. Di daerah munculkan kegiatan dan catatan atau keluaran. Ini kemudian akan memberi dampak kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat,” kata dia.
Oleh karena itu, Bagan Akun Standar (BAS) yang tengah disusun ini juga akan dikombinasikan dengan platform digital. Dia menyebut sinergi ini akan menciptakan statistik keuangan yang selaras. “Tujuannya untuk kita bisa menciptakan statistik keuangan daerah dan laporan keuangan nasional secara selaras, terkonsolidasi,” kata dia.
Sri Mulyani bercerita kementeriannya kerap ditanya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika rapat dengan pendapat dengan mereka. Dia menyebut anggota DPR kerap menilai laporan keuangan pemerintah pusat belum sinkron dengan pemerintah daerah.
“Ini muncul interpretasi yang kadang-kadang tidak selalu akurat. Dengan sinergi BAS ini, maka kebijakan pemerintah pusat, baik di fiskal atau sektoral, dapat terus disinkronkan dan berhasil guna dengan baik,” kata dia.
Pilihan Editor: Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik
