Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom: Jangan Fokus pada PDB

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai target presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan hal yang sulit terwujud. Menurut akademisi itu, pemerintah berikutnya sebaiknya tidak berfokus pada Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan kualitas pertumbuhan itu sendiri.

“Jangan terlalu mendewa-dewakan pertumbuhan PDB. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi kalau tidak berkualitas,” kata Wijayanto dalam diskusi publik bertajuk “Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo: Mustahil Tumbuh 8% tanpa Industrialisasi” yang berlangsung secara daring pada Ahad, 22 September 2024. 

Dalam pemaparannya, Wijayanto menjelaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia baru pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen sebanyak lima kali. Contohnya pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, ketika harga komoditas mengalami booming atau perkembangan pesat. Saat itu, pertumbuhan ekonomi RI mencapai 6,35 persen.

Wijayanto pun mengutip ekonom Amerika Serikat Joseph E. Stiglitz, yang kerap berbicara soal bagaimana ketergantungan berlebihan pada PDB sebagai tolok ukur kinerja ekonomi dapat menyesatkan para pembuat kebijakan. Ada kekhawatiran bahwa masalah lingkungan hingga ketimpangan terjadi ketika pemerintah terlalu berfokus mengejar pertumbuhan ekonomi.

Ekonom itu lantas mencontohkan masa Indonesia di bawah penjajahan Belanda, ketika persekutuan dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) beroperasi di Tanah Air. Menyitir literatur sejarah, ia menjabarkan bagaimana kala itu, jika dividen VOC yang mencapai ratusan miliar dolar AS dibagikan kepada populasi Indonesia, maka bisa empat kali melebihi PDB per kapita sekarang. 

Selanjutnya: Meski demikian, rakyat Indonesia waktu itu justru miskin dan terjajah....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

1 jam lalu

Basuki Purwadi. Dok. LMAN
Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

Anggaran untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Jokowi lewat LMAN Kementerian Keuangan mencapai Rp 134 Triliun sejak 2017


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

1 jam lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

1 jam lalu

Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik
Rasio Pajak RI Rendah, Hashim Djojohadikusumo: Bank Dunia Siap Bantu Kita

Hashim Djojohadikusumo mengklaim Bank Dunia siap membantu Indonesia meingkatkan rasio pajak.


Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

2 jam lalu

Sukiman (tengah) bersama Hashim Djojohadikusumo (kanan), adik presiden terpilih Prabowo Subianto masa kampanye Pilpres 2024
Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

Hashim Djojohadikusumo mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan menaikkan tarif pajak. Klaim justru seharusnya turun.


Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

2 jam lalu

Anindya Bakrie (kanan) dan Arsjad Rasjid (Foto:  TEMPO/Ilham Balindra dan Tempo/Oyuk Ivani Siagian)
Kadin Munaslub Umumkan Kepengurusan, Kubu Arsjad Rasjid: Melanggar Kesepakatan

Kadin hasil Munaslub mengumumkan kepengurusan. Kadin kubu Arsjad Rasjid menyebutnya melanggar kesepakatan.


Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

4 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan usai memberikan pengarahan dalam Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Auditorium BKKBN, Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 25 April 2024. Wapres mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait bahwa target prevalensi stunting sebesar 14 persen yang ada pada RPJMN 2020-2024 akan segera dievaluasi dan memberikan instruksi agar sejumlah program yang berjalan selama ini turut dievaluasi karena capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kesiapan BKKBN Ketika Pemerintahan Prabowo Bentuk Kementerian Kependudukan

BKKBN bersiap ketika pemerintahan Prabowo membentuk Kementerian Kependudukan. Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Dalam Negeri.


Anggota DPR Sebut Secara de Facto IKN Sudah Digunakan sebagai Ibu Kota

9 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan pers capaian kinerja 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Komisi II DPR RI telah menyelesaikan 160 Undang - Undang selama periode 2019-2024 yang diantaranya Undang - Undang mengenai Pemilu, Reformasi Agraria, dan Penataan Tenaga non-ASN (Honorer). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Sebut Secara de Facto IKN Sudah Digunakan sebagai Ibu Kota

Dalam Undang-Undang IKN, kata Doli, sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045.


Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

11 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

Sampai September 2024, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai pemindahan ASN ke IKN.


Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

13 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

Puan Maharani memberi sinyal pertemuan Megawati Soekarnputri dan Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober ini.


Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

13 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo. Dok. Arsari Group
Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.