Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Kali Menang PK Sengketa Lahan, Akhirnya Pemerintah Bakal Kelola Hotel Sultan Jakarta

image-gnews
Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA
Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun setelah kalah di tingkat PK, pihak Indobuildco kembali mengajukan gugatan atas objek sengketa yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 28 Februari 2023. Lalu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Eddy menyebut Pemerintah Pusat telah terbukti melakukan pembebasan lahan melalui Komando Urusan Pembebasan Asian Games (KUPAG) pada tahun 1962.

"Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, Diktum Pertama menyebutkan bahwa seluruh tanah dan bangunannya beserta hasil-hasil pembangunan atau pengembangannya di kawasan Asian Games adalah milik Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara," kata Eddy. 

Bukti lain yang menyebut Blok 15 di Kawasan GBK merupakan milik negara adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 169/HPL/BPN/1989. Belied itu menyatakan bahwa HGB atas nama PT Indobuildco berada di atas HPL Nomor 1/Gelora a.n Kementerian Sekretariat Negara cq. PPK GBK.

Eddy memaparkan dalam putusan perkara perdata PT Indobuildco Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tanggal 29 Januari 2007, juga terdapat kesaksian dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Saat itu Ali mengaku merasa tertipu karena mengira PT Indobuildco adalah anak perusahaan Pertamina, tetapi ternyata milik pribadi. 

"Pak Ali merasa tertipu karena ia telah memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk menggunakan lahan milik negara," kata Eddy. 

Terakhir, Eddy menyebut PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan juga tidak membayar royalti atau kontrubusi sejak tahun 2007 - 2023 kepada Kementrian Sekretariat Negara selaku pemilik lahan tersebut. 

Eddy menyebut pihaknya telah membuat tim transisi pengelolaan Blok 15 Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Tim ini bakal berperan mengembalikan fungsi dan manfaat lahan di GBK untuk negara.

"Kami telah mengundang PT Indobuildco untuk membicarakan hal ini pada awal minggu depan dan kami juga telah menyurati Ketua PTUN Jakarta yang menangani perkara Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT untuk menyampaikan informasi kepemilikan Kementerian Sekretariat Negara atas Blok 15 Kawasan GBK, tempat Hotel Sultan berada," kata Eddy.

Pilihan Editor: Gubernur Bank Indonesia Apresiasi Dukungan Gibran dalam Penerapan QRIS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korban Gempa Maroko Frustrasi akan Evakuasi Pemerintah yang Dinilai Lambat

9 hari lalu

Petugas bekerja mencari korban di reruntuhan bangunan pasca gempa di Amizmiz, Maroko, 10 September 2023. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter telah merenggut lebih dari 2.000 orang dan telah dinyatakan tewas. REUTERS/Nacho Doce
Korban Gempa Maroko Frustrasi akan Evakuasi Pemerintah yang Dinilai Lambat

Warga Maroko yang selamat dari gempa mulai frustrasi akan respons pemerintah yang dianggap lambat dalam melakukan evakuasi.


Wamenkominfo Nezar Patria Sebut Pemerintah Kuatkan Ekonomi Digital, Kutip The Future Shopper Report

9 hari lalu

Nezar Patria. istimewa
Wamenkominfo Nezar Patria Sebut Pemerintah Kuatkan Ekonomi Digital, Kutip The Future Shopper Report

Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 3 tahun 2023 menjadi respon cepat pemerintah.


Terpopuler: Erick Thohir Wanti-wanti Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Judi Online Diblokir Satu Tumbuh Seratus Pakar Sarankan Ini

18 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali dan Ratu Tisha saat ditemui di Hotel Sulthan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2023. TEMPO/Randy
Terpopuler: Erick Thohir Wanti-wanti Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Judi Online Diblokir Satu Tumbuh Seratus Pakar Sarankan Ini

Menteri BUMN Erick Thohir mewanti-wanti agar pengelolalaan dana pensiun BUMN harus diperbaiki, serta dikelola profesional, transparan, dan akuntabel..


Wali Kota Bekasi Jamin Bakal Bayar Lahan 3 Sekolah Disegel Ahli Waris Rp 19 Miliar

22 hari lalu

Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) V Bantargebang di Kota Bekasi terpaksa belajar dari rumah atau PJJ karena sekolah mereka disegel ahli waris lahan sejak Minggu, 27 Agustus 2023. Tempo/Adi Warsono
Wali Kota Bekasi Jamin Bakal Bayar Lahan 3 Sekolah Disegel Ahli Waris Rp 19 Miliar

Wali Kota Bekasi memperkirakan pembayaran lahan tiga sekolah kepada ahli waris bisa terlaksana paling lambat pada November 2023.


Kasus 3 Sekolah Disegel di Bantargebang, Pemkot Bekasi Wajib Bayar Rp 19 Miliar kepada Ahli Waris

24 hari lalu

Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) V Bantargebang di Kota Bekasi terpaksa belajar dari rumah atau PJJ karena sekolah mereka disegel ahli waris lahan sejak Minggu, 27 Agustus 2023. Tempo/Adi Warsono
Kasus 3 Sekolah Disegel di Bantargebang, Pemkot Bekasi Wajib Bayar Rp 19 Miliar kepada Ahli Waris

Setelah kalah di pengadilan, Pemkot Bekasi tak kunjung bayar lahan, bahkan ajukan PK sehingga 3 sekolah disegel oleh ahli waris.


3 Sekolah Disegel Ahli Waris di Bantargebang, Pemkot Bekasi Kalah Sidang Sengketa Lahan

24 hari lalu

Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) V Bantargebang di Kota Bekasi terpaksa belajar dari rumah atau PJJ karena sekolah mereka disegel ahli waris lahan sejak Minggu, 27 Agustus 2023. Tempo/Adi Warsono
3 Sekolah Disegel Ahli Waris di Bantargebang, Pemkot Bekasi Kalah Sidang Sengketa Lahan

Kasus sekolah disegel di Bantargebang terjadi karena Pemkot Bekasi tak kunjung membayar lahan tempat 3 sekolah dasar itu berdiri sejak 2022.


Anies Baswedan Minta Pemerintah Investasi di Budaya

24 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan hadir di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, 29 Agustus 2023. Kehadiran Anies untuk memberikan kuliah kebangsaan dengan tema
Anies Baswedan Minta Pemerintah Investasi di Budaya

Anies Baswedan menilai ke depannya kemajuan Indonesia tidak hanya mengandalkan dari aspek ekonomi, tapi juga dari pengembangan budaya.


Terkini: Faisal Basri Bantah Sebut Jokowi Tolol, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi Senin

27 hari lalu

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan  pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu
Terkini: Faisal Basri Bantah Sebut Jokowi Tolol, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi Senin

Ekonom senior UI Faisal Basri membantah menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tolol ketika ia mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel.


Drone Emprit Temukan Hampir 4 Juta Situs Judi Online di Situs Pemerintah, Kominfo Akui Lemahnya Sistem

27 hari lalu

Ilustrasi judi online.
Drone Emprit Temukan Hampir 4 Juta Situs Judi Online di Situs Pemerintah, Kominfo Akui Lemahnya Sistem

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengakui lemahnya sistem pengelolaan situs website pemerintah, sehingga disusupi judi online


Pemerintah Tak Berdaya Atasi Serangan Judi Online

27 hari lalu

Beragam cara situs judi online menyelinap ke website pemerintah dan lembaga pendidikan.
Pemerintah Tak Berdaya Atasi Serangan Judi Online

Beragam cara situs judi online menyelinap ke website pemerintah dan lembaga pendidikan.