Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Kali Menang PK Sengketa Lahan, Akhirnya Pemerintah Bakal Kelola Hotel Sultan Jakarta

image-gnews
Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA
Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA
Iklan

TEMPO.COJakarta – Usai memenangkan Peninjauan Kembali (PK) terkait lahan sengketa Hotel Sultan sebanyak empat kali, akhirnya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), bakal mengambil alih dan mengelola sendiri Hotel Sultan yang letaknya berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mengatakan hal itu dilakukan mengingat telah berakhirnya hak guna bangunan (HGB) No.27/Gelora dan No.26/Gelora milik PT Indobuildco atas hotel yang terletak di Blok 15 kawasan GBK.

"Jadi Kemsetneg akan mengelola sendiri, dalam hal ini PPK GBK dan sesuai dengan ketentuan bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, yang memiliki kompetensi untuk mengelola kawasan, hotel, dan aset lain yang berada di atas HPL 1/Gelora dan di Blok 15 itu," kata Setya di Kantor Kemensesneg, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Maret 2023.

Setya menyebut saat ini pihak Kemensesneg bakal melakukan cek fisik lebih dahulu terhadap kondisi bangunan Hotel Sultan. Kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan melakukan audit. Kementerian Keuangan juga bakal turut membantu mencari model kerja sama terbaik untuk mendapatkan manfaat seoptimal mungkin dari aset negara tersebut.

Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan pihaknya bakal mengundang PT Indobuildco pada Selasa, 7 Maret 2023 pukul 13.30 untuk membahas soal pengambilalihan Hotel Sultan. Soal gugatan di PTUN dari PT Indobuildco terhadap negara atas pengambilalihan tersebut, Eddy memastikan hal itu tak akan mengganggu proses pemindahan kepemilikan aset tersebut.

"Sama sekali tidak (mengganggu), karena ibarat makanan, gugatan yang diajukan itu makanan basi. Itu sudah pernah diputus dalam putusan PN Jaksel No.952/2006 dan itu juga ketika dalam PK pertama itu semua sudah dikukuhkan mengenai hak kepemilikan dari Setneg," kata Eddy. 

Pemerintah Menang PK Gugatan Lahan Hotel Sultan Hingga Empat Kali

Eddy menjelaskan pemerintah memenangkan PK untuk perkara yang sama sebanyak empat kali. Adapun pihak yang menggugat kepemilikan lahan tersebut adalah PT Indobuildco dengan Direktur Utamanya Pontjo Sutowo. Eddy menyebut PK yang terakhir diputuskan Mahkamah Agung pada 21 Juni 2022 dengan hasil menguatkan putusan PK pertama.

Selanjutnya: Pihak Indobuildco kembali ajukan gugatan...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penangkapan 5 Warga Masyarakat Adat Sihaporas Simalungun Dinilai Cacat Prosedur

23 menit lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak. TEMPO/Muhammad Hidayat
Penangkapan 5 Warga Masyarakat Adat Sihaporas Simalungun Dinilai Cacat Prosedur

Penggerebekan dan penangkapan anggota komunitas masyarakat adat Sihaporas Simalungun dinilai melanggar prosedur.


Laporan Pelecehan Seksual di KRL Dioper Polisi, Pemerintah Disarankan Buka Pengaduan di Kelurahan

5 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Laporan Pelecehan Seksual di KRL Dioper Polisi, Pemerintah Disarankan Buka Pengaduan di Kelurahan

Pegiat advokasi anti-kekerasan seksual Olin Monteiro mengatakan harus ada birokrasi pelaporan pelecehan seksual mulai dari tingkat terendah.


Ketua DPRD Jambi Mendorong Media Menjadi Pilar Demokrasi

7 hari lalu

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto memaparkan pentingnya peran media sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia, di gedung Tempo Media, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2024.
Ketua DPRD Jambi Mendorong Media Menjadi Pilar Demokrasi

Media memiliki peran besar sebagai pemantau yang akan melakukan check and balance kepada pemerintah.


BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

14 hari lalu

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Noudy R.P. Tendean saat memimpin Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN di Aula BSKDN, Jumat, 12 Juli 2024. BSKDN Kemendagri tengah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dok. Kemendagri.
BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga memastikan setiap program dan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

19 hari lalu

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Gunarto (kiri) bersama Firmanto Laksana (tengah) usai pengukuhan guru besar kehormatan Unissula, di Semarang, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Unissula
IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Firmanto Laksana, menilai pembangunan IKN berpotensi menimbulkan konflik tanah ulayat


Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

20 hari lalu

Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

HIPMI menyebut melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada sejumlah sektor ekonomi di Indonesia. Sektor industri terkena imbas.


Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

22 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

Ada sebanyak delapan negara maju yang memutuskan untuk memblokir TikTok dari pegawai pemerintahan negara mereka. Berikut daftar dan alasannya.


Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

28 hari lalu

Lokasi Unit Pelayanan Percepatan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta di Area Perkantoran Lantai 4, Gedung Parkir Terminal 3 Internasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis 27 Juni 2024. Layanan diberitahukan dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan buntut ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara. FOTO: AYU CIPTA I TEMPO
Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya peretasan terhadap PDN yang terjadi belakangan ini.


Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware

30 hari lalu

Ransomware serupa dengan malware yakni sebagai virus dan program jahat yang dapat mengambil alih perangkat. Kenali pengertian dan jenisnya. Foto: Canva
Daftar Lengkap Lembaga Negara yang Terdampak Serangan Ransomware

Diserangnya Pusat Data Nasional (PDN) oleh malware Brain Chiper Ransomware melumpuhkan sejumlah lembaga publik yang bergantung sepenuhnya pada PDN.


Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

31 hari lalu

Suasana Pameran tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, Indo Intertex 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Pameran ini menampilkan teknologi dan inovasi terbaru dari mesin tekstil, garmen dan digital printing, bahan baku, teknologi digitalisasi, kimia tekstil, pewarna tekstil, aksesoris, hingga produk tekstil lainnya. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada Selasa, 25 Juni 2024 untuk rapat tentang industri tekstil yang ambruk.