Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Kali Menang PK Sengketa Lahan, Akhirnya Pemerintah Bakal Kelola Hotel Sultan Jakarta

image-gnews
Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA
Pengendara motor melintasi Hotel The Sultan yang tutup sementara di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah ada 1.226 hotel di Indonesia tutup akibat pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA
Iklan

TEMPO.COJakarta – Usai memenangkan Peninjauan Kembali (PK) terkait lahan sengketa Hotel Sultan sebanyak empat kali, akhirnya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), bakal mengambil alih dan mengelola sendiri Hotel Sultan yang letaknya berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mengatakan hal itu dilakukan mengingat telah berakhirnya hak guna bangunan (HGB) No.27/Gelora dan No.26/Gelora milik PT Indobuildco atas hotel yang terletak di Blok 15 kawasan GBK.

"Jadi Kemsetneg akan mengelola sendiri, dalam hal ini PPK GBK dan sesuai dengan ketentuan bisa dikerjasamakan dengan pihak lain, yang memiliki kompetensi untuk mengelola kawasan, hotel, dan aset lain yang berada di atas HPL 1/Gelora dan di Blok 15 itu," kata Setya di Kantor Kemensesneg, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Maret 2023.

Setya menyebut saat ini pihak Kemensesneg bakal melakukan cek fisik lebih dahulu terhadap kondisi bangunan Hotel Sultan. Kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan melakukan audit. Kementerian Keuangan juga bakal turut membantu mencari model kerja sama terbaik untuk mendapatkan manfaat seoptimal mungkin dari aset negara tersebut.

Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan pihaknya bakal mengundang PT Indobuildco pada Selasa, 7 Maret 2023 pukul 13.30 untuk membahas soal pengambilalihan Hotel Sultan. Soal gugatan di PTUN dari PT Indobuildco terhadap negara atas pengambilalihan tersebut, Eddy memastikan hal itu tak akan mengganggu proses pemindahan kepemilikan aset tersebut.

"Sama sekali tidak (mengganggu), karena ibarat makanan, gugatan yang diajukan itu makanan basi. Itu sudah pernah diputus dalam putusan PN Jaksel No.952/2006 dan itu juga ketika dalam PK pertama itu semua sudah dikukuhkan mengenai hak kepemilikan dari Setneg," kata Eddy. 

Pemerintah Menang PK Gugatan Lahan Hotel Sultan Hingga Empat Kali

Eddy menjelaskan pemerintah memenangkan PK untuk perkara yang sama sebanyak empat kali. Adapun pihak yang menggugat kepemilikan lahan tersebut adalah PT Indobuildco dengan Direktur Utamanya Pontjo Sutowo. Eddy menyebut PK yang terakhir diputuskan Mahkamah Agung pada 21 Juni 2022 dengan hasil menguatkan putusan PK pertama.

Selanjutnya: Pihak Indobuildco kembali ajukan gugatan...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

15 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


Inilah Daftar Bank Penyalur Program Pembiayaan Perumahan Tapera

19 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Inilah Daftar Bank Penyalur Program Pembiayaan Perumahan Tapera

Pemerintah telah menggandeng bank-bank yang akan digunakan untuk menyalurkan dana Tapera. Ini daftarnya.


Pemerintah Upayakan Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Sisa Jabatan Jokowi

20 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Upayakan Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Sisa Jabatan Jokowi

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di bawah 1 persen pada 2024.


7 Hal Seputar Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

20 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
7 Hal Seputar Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Rencana Presiden Jokowi untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai dapat membuka celah bagi kepentingan politik dan korporasi.


Israel Kaji Alternatif selain Hamas untuk Perintah Jalur Gaza

21 hari lalu

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Pentagon di Washington, AS, 26 Maret 2024. Reuters
Israel Kaji Alternatif selain Hamas untuk Perintah Jalur Gaza

Menteri Pertahanan Israel mengatakan Israel sedang mengkaji alternatif selain Hamas untuk memerintah Jalur Gaza.


Apa Itu GovTech yang Resmi Diluncurkan Jokowi? Ini Informasinya

27 hari lalu

Suasana kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024. SPBE Summit 2024 merupakan agenda Kementerian PAN-RB yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. TEMPO/Subekti.
Apa Itu GovTech yang Resmi Diluncurkan Jokowi? Ini Informasinya

Presiden Joko Widodo meluncurkan sistem pelayanan masyarakat terpadu, GovTech, kemarin, 27 Mei 2024. Apa itu GovTech? Ini penjelasannya.


Pemerintah Kembali Lepas 16.451 Kontainer yang Tertahan Aturan Impor di Pelabuhan

27 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan masalah impor bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerintah Kembali Lepas 16.451 Kontainer yang Tertahan Aturan Impor di Pelabuhan

Sebanyak 16.451 kontainer berisi komoditas yang tertahan akibat aturan impor telah dilepaskan. Jumlah tersebut merupakan 62,3 persen dari total 26.415 kontainer yang tertahan sejak diberlakukan aturan impor Maret 2024.


DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas DIM 27 RUU Kabupaten/Kota

33 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
DPR dan Pemerintah Sepakat Bahas DIM 27 RUU Kabupaten/Kota

Revisi 27 RUU tersebut merupakan tahap awal dari paket 254 RUU yang disiapkan oleh Komisi II DPR RI.


Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

33 hari lalu

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto. (Kemenperin)
Tahun Ini Pemerintah Naikkan Target Belanja Negara Pakai Produk Dalam Negeri Sampai 95 Persen

Tahun ini target penggunaan produk dalam negeri dari belanja barang dan belanja modal ditargetkan sekitar 95 persen


Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Apa Alasan Pemerintah Mengganti Sistem Kelas BPJS Kesehatan Menjadi KRIS?

Pemerintah berdalih sistem kelas BPJS Kesehatan diganti menjadi KRIS untuk menyederhanakan layanan kesehatan dengan fasilitas lebih baik.