Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mampu Kendalikan Inflasi, Pemprov Sumatera Utara Dapat Bonus Rp10 Miliar

image-gnews
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat membuka Festival Danau Toba 2019 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Senin, 9 Desember 2019. TEMPO/Mei Leandha
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat membuka Festival Danau Toba 2019 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Senin, 9 Desember 2019. TEMPO/Mei Leandha
Iklan

Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan, dampak kenaikan harga BBM pada awal September terhadap pembentukan inflasi sudah reda. Pantauan terhadap sejumlah harga kebutuhan masyarakat belakangan ini, beberapa komoditas pangan tertentu seperti cabai mengalami penurunan. Produk makanan atau minuman serta kebutuhan rumah tangga yang dihasilkan dari olahan industri banyak yang tidak menyesuaikan harga dan cenderung naik.

Hasil pantauannya, beberapa kebutuhan dapur seperti kecap sachet mengalami penurunan isi atau kuantitas sebanyak 5 persen (dari 20 ml menjadi 19 ml). Produk lain seperti pengharum pakaian sachet, yang tidak mengalami kenaikan harga, namun terindikasi melakukan pemotongan bonus penjualan. Sebelumnya, dalam satu renteng pengharum pakaian sachet selalu tersedia satu sachet sebagai hadiah bagi pengecer. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hadiah tersebut sudah ditiadakan. Bukan hanya pengharum pakaian, pedagang juga mengeluhkan produk kopi sachet juga menghilangkan bonus bagi penjual. Semuanya dilakukan untuk mempertahankan harga," kata Gunawan kepada Tempo.

Produk makanan atau jajanan kemasan anak-anak, juga diklaim isinya berkurang. Pelaku industri, baik industri rumahan hingga industri besar melakukan strategi dengan mengurangi kualitas maupun kuantitas agar harga jual produk tetap mampu menopang penjualan.

"Jika hanya patokan harga yang dijadikan acuan, maka produk-produk tersebut seakan tidak menyumbang inflasi. Tapi saya menilai, masyarakat mengeluarkan jumlah uang yang sama untuk nilai barang yang menurun. Ada penurunan kualitas hidup dari sisi ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, harga barang memang stabil tetapi masyarakat dipaksa untuk irit," bebernya.

Sehingga besaran inflasi yang cukup terkendali setelah kenaikan harga BBM belakangan ini menyisahkan sebuah paradoks. Sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Sumut diperkirakan akan merealisasikan deflasi di Oktober kemarin. Penurunan harga pada komoditas pangan khususnya cabai menjadi salah satu motornya.

Namun, Indonesia maupun sejumlah wilayah lain yang tengah berupaya meredam gejolak inflasi bisa terjebak dalam kebijakan yang justru menurunkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya dengan menambah luas areal tanaman pangan yang jelas berpotensi membuat petani merugi. Kebijakan dengan pendekatan excess supply tersebut memang bisa meredam harga tetapi bisa mencederai para petani. 

"Jika pendekatan ini diambil, sebaiknya diikuti dengan pengendalian stok agar harga di tingkat petani tetap terkendali," kata Gunawan.

Di sisi lain, banyak pelaku industri yang mengkhawatirkan terjadinya penurunan permintaan atau decrease in demand yang disiasati dengan pengendalian mutu dan kuantitas serta harga yang stabil. "Ini  juga akan membuat inflasi tidak naik," tuntasnya.

Baca Juga: Revisi Proyeksi Inflasi Akhir 2022, Bank Indonesia: Lebih Rendah dari 6,3 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain

10 jam lalu

PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat Konferensi Pers dalam acara Festival Seni Budaya Bagi Penyandang Disabilitas di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, 7 Agustus 2024. Heru mengatakan dari 2995 disabilitas, setengahnya sudah menerima Bansos, sisanya sedang didata. Kedepannya Heru berharap agar segera tercover. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain

Penjabat Gubernur Gubernur Jakarta Heru Budi sebut APBD Jakarta terkecil di antara daerah-daerah lain. Mengapa?


Retno Marsudi Dorong Investasi Hijau dalam Forum Indonesia International Sustainability 2024

13 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Retno Marsudi Dorong Investasi Hijau dalam Forum Indonesia International Sustainability 2024

Retno Marsudi menyoroti pentingnya meningkatkan investasi pada sektor energi bersih sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


OJK Mengenai Deflasi: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Baik

21 jam lalu

Konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Agustus 2024, secara daring, pada Jumat, 6 September 2024. Dok. OJK
OJK Mengenai Deflasi: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Baik

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, meskipun Indonesia sedang mengalami deflasi, inflasi masih tetap mengalami peningkatan 1,95 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.


JPPI Ragu Biaya Pendidikan Dasar Jadi Penyumbang Utama Inflasi

3 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Ragu Biaya Pendidikan Dasar Jadi Penyumbang Utama Inflasi

Koordinator JPPI Ubaid Matraji meragukan kesimpulan BPS jika biaya pendidikan dasar jadi penyumbang utama inflasi di Agustus lalu. Sebab biaya pendidi


Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

4 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo (tengah) saat memimpin rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri pada Selasa, 3 September 2024. Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

Langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.


Bunga Zainal Korban Investasi Bodong Senilai Rp 15 Miliar, Apa Ciri Investasi Abal-abal?

5 hari lalu

Aktris Bunga Zainal. Foto: Instagram/@bungazainal05
Bunga Zainal Korban Investasi Bodong Senilai Rp 15 Miliar, Apa Ciri Investasi Abal-abal?

Aktris Bunga Zainal korban penipuan investasi bodong hingga Rp 15 miliar. Apa ciri-ciri investasi bodong yang harus diwaspadai?


BPS Catat hingga Agustus Terjadi Deflasi Selama Empat Bulan Beruntun

5 hari lalu

Pedagang melayani pembeli di salah satu kios di Pasar Rumput, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2024 mencapai 2,84 persen secara tahunan (yoy) dan deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan (mtm) dengan komoditas penyumbang utama inflasi bulan lalu adalah harga beras. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Catat hingga Agustus Terjadi Deflasi Selama Empat Bulan Beruntun

BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi bulanan selama empat bulan beruntun. Deflasi Agustus lebih rendah dibanding bulan sebelumnya


Presiden Iran Sebut Negaranya Butuh Investasi Asing Lebih dari US$100 Miliar

6 hari lalu

Masoud Pezeshkian. Majid Asgaripour/WANA
Presiden Iran Sebut Negaranya Butuh Investasi Asing Lebih dari US$100 Miliar

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada Sabtu bahwa negaranya memerlukan investasi asing sebesar US$100 miliar


9,8 Juta Kelas Menengah RI Turun Kasta, Ini Dampaknya bagi Pertumbuhan Ekonomi

7 hari lalu

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
9,8 Juta Kelas Menengah RI Turun Kasta, Ini Dampaknya bagi Pertumbuhan Ekonomi

BPS dan LPEM FE UI mencatat terhjadi penurunan signifikan kelas menengah RI menjadi kelas yang lebih rendah. Jika dibiarkan, pertumbuhan ekonomi bakal merosot


Periksa 65 Saksi, KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana Hibah Jatim

8 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa 65 Saksi, KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana Hibah Jatim

KPK telah memeriksa 65 saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah jatim.