Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PHRI Minta 4 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Dievaluasi

image-gnews
Rancangan Desain Sirkuit Mandalika. (foto: ITDC)
Rancangan Desain Sirkuit Mandalika. (foto: ITDC)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI meminta pemerintah mengevaluasi pembangunan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sebelum menambah wilayah KEK yang baru. Pasalnya, progress pengembangan di empat wilayah yang sudah ada dinilai lambat. 

Baca: PHRI: Acara Pemda di Hotel Sumbang Pendapatan Hingga 80 Persen

Hal ini disampaikan oleh Ketua PHRI sekaligus Ketua Visit Wonderful Indonesia (ViWI) Hariyadi Sukamdani. Ia mengatakan KEK pariwisata yang sudah diberikan saat ini perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, KEK pariwisata saat ini masih banyak yang belum jalan. "Sebaiknya dievaluasi dulu penyebabnya sebelum menambah KEK pariwisata," ujarnya, Jumat, 5 April 2019.

Apabila pemerintah kembali menambah daerah yang akan dijadikan KEK pariwisata tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, Hariyadi khawatir tujuan KEK pariwisata untuk menarik wisatawan, terutama dari mancanegara tak akan optimal. "Dan juga investasi yang masuk di wilayah KEK pariwisata itu juga dievaluasi, mengapa misalnya masih belum banyak investor yang masuk."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan pemerintah telah menetapkan empat KEK pariwisata yakni KEK Mandalika di Lombok, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, dan KEK Morotai di Maluku Utara. 

Darmin menjelaskan, saat ini sudah 12 KEK yang ditetapkan, delapan di antaranya bertema manufaktur, dan empat diantaranya bertema kepariwisataan. Adapun yang sudah resmi beroperasi ada enam KEK, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe. "KEK Tanjung Kelayang, bersama dengan KEK Bitung, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan Insha Allah sudah dapat diresmikan pengoperasiannya,“ kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari berpendapat tak semua wilayah yang ada di Indonesia layak dijadikan KEK pariwisata.  Setiap destinasi wisata Indonesia memiliki keunikan tersendiri sehingga jangan dipaksakan untuk dijadikan sebuah KEK pariwisata. Lagipula, tanpa harus dijadikan KEK pariwisata pun pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan. "Pemerintah jangan latah membuat semua daerah menjadi KEK pariwisata," ucapnya.

Untuk KEK pariwisata yang ada saat ini, pemerintah perlu segera dibuat cetak biru yang menggambarkan keterkaitan ekonomi antara wilayah di dalam KEK dan sekitar KEK. Pasalnya, pembangunan KEK tak ada kesinambungan konektivitas dengan wilayah sekitar. "Pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar Kawasan perlu mendapat prioritas seperti bandara, air bersih dan pelabuhan," ujar Azril.

Baca: Dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional, Jokowi: Lucu Juga

Azril meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap empat wilayah yang telah ditetapkan KEK Pariwisata telah berdampak pada banyaknya wisman yang datang ke Tanah Air. "KEK yang ada saat ini apakah sudah bisa mendatangkan wisman atau belum. Kontribusinya seperti apa. Jangan belum dievaluasi tetapi mau menambah kawasan KEK kembali," tutur Azril. 

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

6 jam lalu

Ada banyak tempat wisata di sekitar Canggu yang bisa Anda eksplor saat berlibur ke Bali. Mulai dari desa adat hingga pantai. Foto: Canva
PHRI Bali Minta Pemda Atur Investasi dan Bisnis WNA di Pulau Dewata

PHRI Bali berharap pemerintah perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap investor asing yang masuk ke Bali. Memastikan investasi masuk itu legal dan berizin


Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

7 jam lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Terpopuler: Rupiah Terpuruk Bos Apindo Sebut Cost of Doing Business Makin Mahal, Basuki Hadimuljono Sebut Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS) membuat para pengusaha resah.


PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

15 jam lalu

Sejumlah wisatawan mancanegara mengikuti Tradisi Perang Air pada Festival Air Suwat (FAS) ke-9 di Desa Suwat, Gianyar, Bali, Senin, 1 Januari 2024. Kegiatan tersebut merupakan tradisi tahunan yang digelar setiap tanggal 1 Januari untuk membersihkan diri dan memperkuat persaudaraan antar warga sekaligus sebagai atraksi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
PHRI Sebut Jelang Libur Idul Adha Penghuni Hotel di Bali Meningkat 80 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Badung menilai perputaran ekonomi menjelang libur Idul Adha di Bali meningkat.


Sandiaga Uno Harapkan Event Festival Sriwijaya dapat Tingkatkan Minat Wisatawan ke Palembang

2 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno memberikan pernyataan kepada wartawan di Balai Kota Solo seputar potensi wisata gastronomi, Ahad malam, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Uno Harapkan Event Festival Sriwijaya dapat Tingkatkan Minat Wisatawan ke Palembang

Sandiaga berharap Festival Sriwijaya yang melibatkan banyak seniman, pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumsel.


Pariwisata Batam - Kepulauan Riau Tak Lagi Kompetitif, Ini Dua Masalahnya

3 hari lalu

Kawasan destinasi wisata Costarina yang teradapat di pesisir Pulau Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pariwisata Batam - Kepulauan Riau Tak Lagi Kompetitif, Ini Dua Masalahnya

Hargg atiket kapal dan imigrasi, sampai sekarang belum terselesaikan sehingga berdampak buruk kepada sektor pariwisata Kepulauan Riau.


Melirik Potensi Nias Selatan, "Surga" Bagi Para Peselancar

4 hari lalu

Peselancar sedang menantang ombak di WSL Nias Pro 2024 DOK Pemkab Nias
Melirik Potensi Nias Selatan, "Surga" Bagi Para Peselancar

Potensi investasi di sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan


Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai memgikuti rapat dengan Komisi X DPR RI, di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/Tika Ayu
Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif kementeriannya tahun 2025 menjadi Rp 3,05 triliun.


Gaduh Boikot Produk Israel, PHRI Minta Pemerintah Klarifikasi dan Dialog dengan Masyarakat

5 hari lalu

Gerai Starbucks di Jakarta, Minggu, 12 November 2023. Di samping itu, MUI baru saja mengeluarkan fatwa haram untuk sejumlah produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gaduh Boikot Produk Israel, PHRI Minta Pemerintah Klarifikasi dan Dialog dengan Masyarakat

PHRI menyatakan berita-berita boikot di berbagai platform media membuat klarifikasi perusahaan yang dituding terafiliasi dengan Israel tenggelam.


Tiket Feri Batam - Singapura Mahal Rugikan Sektor Pariwisata, KPPU Minta Kemenhub Turun Tangan

5 hari lalu

Kapal ferry menuju Singapura dari Batam. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Tiket Feri Batam - Singapura Mahal Rugikan Sektor Pariwisata, KPPU Minta Kemenhub Turun Tangan

Harga tiket feri Batam - Singapura ataupun sebaliknya melonjak sejak 2022 atau setelah pandemi, Rp760.000 untuk WNI dan Rp915.000 untuk WNA.


Thailand Batalkan Rencana Tagih Biaya Rp133 Ribu ke Wisatawan Asing

7 hari lalu

Phi Phi Islands di Phuket, Thailand (Pixabay)
Thailand Batalkan Rencana Tagih Biaya Rp133 Ribu ke Wisatawan Asing

Usulan biaya turis asing ini pertama kali diungkapkan pada Februari 2023, dananya untuk pengembangan pariwisata Thailand