PHRI: Acara Pemda di Hotel Sumbang Pendapatan Hingga 80 Persen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani dalam Seminar Nasional Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter di Kempinski Grand Indonesia Ballroom. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Candrika Radita Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan kegiatan-pemerintah memberikan kontribusi bagi pendapatan di industri ini hingga 80 persen. Namun, angka ini sebagian besar disumbangkan oleh kegiatan pemerintah di level daerah.

Baca: Alasan PHRI Beri Gelar Jokowi sebagai Bapak Pariwisata Nasional

"Kalau dari segmen pasar pemerintah, BUMN dan lembaga negara, itu tergantung dari daerahnya. Kalau di daerah bahkan ada yang sampai 80 persen segmen pasar pemerintah," kata Hariyadi di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Rabu 13 Februari 2019.

Oleh karena itu sejumlah larangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan seperti rapat di hotel bakal berdampak bagi industri perhotelan. Sebab, selama ini kegiatan-kegiatan pemerintah seperti rapat dan acara ikut menyumbang bagi pendapatan industri hotel.

Dengan konteks demikian, para pengusaha yang tergabung dalam PHRI khawatir jika pemerintah benar-benar menerbitkan aturan mengenai larangan kegiatan pemerintah seperti rapat di hotel. Sebab sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dikabarkan mengeluarkan kebijakan untuk melarang adanya rapat-rapat di hotel bagi kegiatan pemerintahan daerah.

Kendati demikian, larangan tersebut kemudian dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani menyampaikan hal itu kepada Jokowi. Adapun pihak Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi bahwa kebijakan hal itu adalah hal yang tidak benar.

Haryadi menjelaskan rapat-rapat di hotel sebenarnya memberikan kemudahan bagi sejumlah pemerintah daerah. Menurut dia, rapat-rapat di hotel justru bisa menghemat beban biaya karena tak perlu lagi menyediakan biaya untuk transportasi dan penginapan.

Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Bidang Organisasi Maulana Yusran menuturkan di sektor industri perhotelan ini memang sejak 10-15 tahun lalu telah lebih banyak bergantung pada kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah, lembaga negara maupun BUMN. 

Baca: PHRI Jelaskan Larangan PNS Rapat di Hotel oleh Pemerintah

Ketergantungan ini khususnya dialami industri perhotelan di luar pulau Jawa seperti Maluku dan Papua. "Karena banyak kabupaten atau kota untuk koordinasi dengan provinsi pun berkegiatan di ibu kota," tutur Maulana.

Simak berita lainnya terkait PHRI di Tempo.co.






Razia 3 Hotel di Tangsel, Satpol PP Jaring 18 PSK dan Sejumlah Pasangan Mesum

2 hari lalu

Razia 3 Hotel di Tangsel, Satpol PP Jaring 18 PSK dan Sejumlah Pasangan Mesum

Sapol PP Tangerang Selatan melakukan razia di 3 hotel, menemukan 18 PSK dan sejumlah pasangan mesum.


Mayat di Hotel Somerset Kuningan Korban Pembunuhan Berencana

4 hari lalu

Mayat di Hotel Somerset Kuningan Korban Pembunuhan Berencana

Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka di kasus pembunuhan ini, tetapi identitasnya belum diungkap


Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

4 hari lalu

Sri Mulyani: Dana Pemerintah Daerah di Perbankan Masih Tinggi Rp 212,4 Triliun

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pemerintah daerah di perbankan masih tinggi atau sebesar Rp 212,4 triliun.


Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort di Gili Trawangan Terbakar, Ketua DPRD Sambangi Lokasi

8 hari lalu

Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort di Gili Trawangan Terbakar, Ketua DPRD Sambangi Lokasi

Belum bisa ditaksir nilai kerugian dan penyebab utama dari peristiwa kebakaran di Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort ini.


Klaim Proyek di Pulau Rinca Ramah Lingkungan, Bos PT SKL: Hampir Seperti CSR

8 hari lalu

Klaim Proyek di Pulau Rinca Ramah Lingkungan, Bos PT SKL: Hampir Seperti CSR

PT SKL mengkaim sembilan proyek yang akan dibangun perusahaannya ramah lingkungan.


Demo Tolak Kenaikan Tiket Pulau Komodo, PHRI: Ada Komunikasi Kurang Pas, Kami Minta Maaf

9 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan Tiket Pulau Komodo, PHRI: Ada Komunikasi Kurang Pas, Kami Minta Maaf

PHRI berharap dengan koordinasi ke depan, harapan pemerintah atas konservasi dan keinginan pelaku usaha untuk menggerakkan ekonomi dapat bersinergi.


Sandiaga: Tidak Ada Pembatalan Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta

9 hari lalu

Sandiaga: Tidak Ada Pembatalan Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta

Menteri Sandiaga memastikan tidak ada pembatalan tiket masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,75 juta per orang selama setahun.


Dinas Parekraf DKI Awasi Sejumlah Hotel di Kebayoran Lama Gara-gara Tarian Erotis

12 hari lalu

Dinas Parekraf DKI Awasi Sejumlah Hotel di Kebayoran Lama Gara-gara Tarian Erotis

Dinas Parekraf DKI melakukan pembinaan terhadap hotel tempat digelarnya tarian erotis itu diminta untuk menaati peraturan. Kantongi izin OSS BKPM.


PHRI Ungkap Dampak Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo terhadap Bisnis Hotel dan Wisata

13 hari lalu

PHRI Ungkap Dampak Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo terhadap Bisnis Hotel dan Wisata

PHRI menjelaskan dampak dari kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur menjadi Rp 3,75 juta.


Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta, PHRI Cari Solusi Diskusi dengan Pemerintah

13 hari lalu

Tiket Pulau Komodo Rp 3,75 Juta, PHRI Cari Solusi Diskusi dengan Pemerintah

PHRI sedang berdiskusi dengan pemerintah soal kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur atau NTT.