Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Reporter

Kurtubi. TEMPO/Tommy Satria

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Kurtubi, mengatakan dalam revisi undang-undang minyak dan gas (migas) akan mengatur badan usaha khusus migas. Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

"Badan Usaha Khusus ini siapa isinya? Kami usulkan PT Pertamina (Persero) dengan SKK Migas," kata Kurtubi saat ditemui dalam acara diskusi Energi Kita di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Februari 2017.

Kurtubi menambahkan pihaknya menyarankan agar aset dari BUK Migas itu terdiri dari aset Pertamina dan juga aset dari SKK Migas. Dia mengungkapkan hal ini akan menghilangkan rencana menjadikan SKK Migas menjadi BUK Migas. "Lembaga yang melanggar konstitusi kok mau jadi lembaga Badan Usaha Khusus."

Kurtubi melanjutkan, Badan Usaha Khusus Migas ini akan menjadi pemegang kuasa pertambangan dan 100 persen dimiliki oleh negara. Pemerintah tak boleh menjual saham dari BUK ini karena bentuknya bukan Persero. "Kalau Persero bisa dijual oleh Menteri BUMN dengan berbagai alasan."

Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Partai Golkar, Satya Yudha, mengatakan Badan Usaha Khusus Migas ini tak hanya mengurus hulu saja, melainkan juga mengurus hilir. Nantinya akan ada unit-unit usaha untuk mengatur sektor hulu dan hilir dari industri migas.

Satya mengungkapkan nantinya di BUK Migas itu akan ada unit usaha untuk sektor hulu yang dikelola sendiri, ada unit usaha untuk sektor hulu yang bekerja sama dengan pihak lain, dan akan ada unit usaha untuk sektor hilir. "Orang tak lagi berpikir semata-mata soal upstream,"katanya.

Mengenai unit-unit usaha yang disebutkan oleh Satya, Pengamat Migas dari Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi mengatakan unit-unit usaha yang berada di bawah BUK Migas bisa saja Go Public. Namun ada keuntungan dan kerugian yang mesti dikaji lebih baik dalam perumusan revisi UU Migas. "Itu perlu dikaji," ucap Fahmi.

DIKO OKTARA






Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

16 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

17 jam lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

21 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

23 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

23 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

1 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

1 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

1 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

1 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

1 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.