TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Adapun besaran tambahan yang diusulkan Kemenparekraf sebesar Rp 3,05 triliun untuk mencapai target sesuai rancangan rencana kerja pemerintah (RKP).
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, prihatin dengan anggaran Kemenparekraf yang terbatas padahal alokasi dan dampaknya secara langsung memberikan kebermanfaatan.
“Kami Fraksi Golkar menyetuju dan mendukung sepenuhnya agar pagu anggaran sementara Rp 1,7 triliun bisa diserahkan kepada Banggar dan demikian juga dengan usulan tambahan, memang sangat diperlukan sekali,” katanya dalam rapat di Komisi X DPR, Senayan, JUmat, 6 September 2024.
Ia mengatakan, program dan inovasi sektor pariwisata khususnya dalam menghadapi tantangan global banyak sekali yang diperlukan tapi anggarannya tak tersedia. “Jadi sekitar Rp 3,05 triliun hendaknya bisa diperjuangkan di Banggar DPR,” kata Hetifah.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni menegaskan, belum mengetahui nomenklatur pemerintahan berikutnya, yakni presiden terpilih Prabowo-Gibran. Sebab itu, ia meminta Kemenparekraf memaksimalkan pagu anggaran dan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran itu.
“Fraksi Gerindra menyetujui anggaran yang disampaikan, dan juga mendorong supaya anggarannya tersebut bisa terwujud supaya nanti bisa mempermudah pergerakan Kemenparekraf,” kata Ali.
Ali mengatakan, program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan harus menjadi wujud konkrit dari Kemenparekraf. Sebab, menurut dia, dari 17 sub sektor yang ada, hanya sekitar setengahnya saja yang menjadi favorit.
Selanjutnya: “Jadi pertanyaan (masyarakat) muncul, nasib kami setelah...."
