TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Manajemen Industri, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Syaifullah, menyerukan agar para musisi dan semua pihak yang ada di industri musik peduli soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
“Musikus hanya berbekal talenta kadang tak menyadari akan kekayaan intelektual. Jadi terakhir ujungnya bisa bersengketa,” katanya usai diskusi soal industri musik dan radio di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.
Syaifullah mengatakan, hak-hak para pekerja musik harus dilindungi, baik itu soal pembajakan dan juga hak ekonominya. Ia menginginkan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, bisa mendiskusikan HKI dengan Kemenparekraf dan perwakilan musikus. “Sehingga perkembangan industri musik bisa memberikan manfaat bagi semua pihak terutama terhadap pelaku musiknya,” katanya.
Ia tak menyangkal rentannya pembajakan di industri musik. Kemudian, kata dia, penting untuk memperdulikan royalti hingga HKI yang kerap kali menimbulkan sengketa. “Walaupun industri musik secara talentanya berkembang dengan cepat dan besar, sehingga banyak banget penyanyi-penyanyi baru yang muncul hampir tiap hari kali. Tapi dalam tata kelolanya itu sendiri enggak begitu, menurut saya malah masih belum secepat daripada pengembangan di sisi talenta dan kreativitas,” tutur Syaifullah.
Menurut dia, fenomena melesatnya perkembangan industri musik di tengah digital seharusnya bisa lebih baik dalam pencatatan hak-hak para musisi. “Terus kemudian lagu-lagu yang diputar di tempat-tempat lain, itu kan juga harus dicari penyelesaiannya seperti apa. Jadi jangan selalu mengedepankan ego sebagai seniman,” ujarnya.
Pilihan editor: Koalisi Pangan Bijak Tawarkan Langkah Transformasi Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan
