TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, angkat bicara soal usulan anggaran lembaga yang dipimpinnya hanya disetujui tak sampai separuhnya oleh DPR. Adapun pagu anggaran Kementerian Investasi pada tahun depan dipatok sebesar Rp 681,88 miliar.
"Karena memang anggarannya ini kan cukup jauh dari yang kami minta sebesar Rp 1,5 triliun. Kurang lebih itu hanya 43-44 persen yang diberikan," kata Rosan kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2024.
Sebelumnya, DPR telah memutuskan pagu anggaran Kementerian Investasi pada 2025 dipatok lebih rendah dibanding anggaran pada 2024. Rosan menilai alokasi anggaran itu tak sebanding dengan peningkatan target investasi pada tahun depan yang dipatok sebesar Rp 1.905 triliun. Angka itu naik dari target investasi pada 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.
Menurut Rosan, pagu anggaran sebesar Rp 681,88 miliar pada 2025 dari rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,57 triliun artinya kurang lebih hanya 43,39 persen dari kebutuhan pembiayaan yang disetujui. Pagu anggaran pada 2025 ini lebih rendah dibandingkan pagu anggaran 2024 yang dipatok Rp 1,23 triliun, atau turun 44,5 persen dari pagu anggaran Kementerian Investasi tahun ini.
Ia menyatakan pagu anggaran yang turun itu bertolak belakang dengan target investasi melonjak jadi 1.900 triliun pada tahun depan. "Apalagi kita mempunyai target (pertumbuhan ekonomi) sampai ke 8 persen," tutur dia.
Lebih jauh, Rosan menilai target pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dipatok untuk tahun depan itu akan menghadapi sejumlah tantangan karena anggaran kementeriannya dipangkas. Turunnya anggaran Kementerian Investasi itu, menurut dia, juga bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja.
"Tadi disampaikan juga penyerapan tenaga kerja bisa terdampak, sedangkan itu salah satu PR kami yang utama. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi kembali. Lapangan kerja yang baik, yang berkualitas, dan berkesinambungan," kata Rosan.
Namun karena DPR sudah memutuskannya, Rosan mengatakan, ia akan tetap mengerjakan program prioritas di Kementerian Investasi. "Sekarang kami melihat anggarannya turun, ya sudah, kami kerjakan sebaik mungkin. Tapi ya tentunya ini kan masih perjalanan, ya," katanya.
Meski begitu, Rosan masih berharap akan ada dukungan dari Komisi VI DPR jika pihaknya meminta tambahan anggaran lagi. "Tapi ya kami akan berjalan dengan anggaran yang ada, yang sudah disepakati. Kami akan coba melakukan yang terbaik juga."
Pilihan Editor: Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum
