TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, menyatakan optimistis target investasi 2024 bernilai Rp 1.650 triliun bakal terpenuhi tahun ini. Dia mengatakan saat ini target investasi sudah mencapai 50,3 persen.
Dia mengklaim telah meng-update berbagai potensi investasi yang masuk dan sudah berjalan di Indonesia. "Kami meyakini target Rp 1.650 triliun itu akan tercapai," kata Rosan saat mengunjungi perusahaan petrokimia PT Nippon Shokubai Indonesia di Jalan Raya Anyer-Sirih, Gunung Sugih, Kota Cilegon, Banten, Rabu, 11 September 2024.
Namun ada sejumlah rencana investasi yang masih mandek. Investasi yang mandek tersebut adalah investasi perusahaan manufaktur dan teknologi asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd atau Foxconn. Selain itu investasi di proyek Rempang Eco-City yang berasal dari perusahaan kaca asal Tiongkok, Xinyi Group. Perusahaan ini direncanakan akan berinvestasi sebesar US$ 11,5 miliar atau setara Rp 174 triliun.
Menjawab rencana investasi dua perusahaan itu yang hingga kini masih tertunda, Rosan mengatakan, akan berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin rencana investasi di sisa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang telah digaungkan sebelumnya.
"Tentu kami akan bertemu dalam jangka waktu sisa ini, bagaimana kami bisa menyelesaikan sebanyak mungkin, sebaik mungkin, dengan tetap ada dalam koridor hukum yang baik dan benar," ujar Rosan, sembari meminta menyudahi wawancara bersama wartawan.
Sebelumnya, mantan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia—kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM—mengatakan luas Pulau Rempang mencapai 17.000 hektare. Sebesar 10 ribu hektare merupakan kawasan hutan lindung. Sehingga hanya 7 ribu hektare yang akan direvitalisasi menjadi kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata terintegrasi.
"Untuk kawasan industrinya tahap pertama itu pembangunannya kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare,” kata Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian Investasi atau BKPM. Inisiatif ini, kata dia, bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Namun rencana itu buyar setelah masyarakat menolak ketika pemerintah berencana akan memindahkan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Badan Pengusaha atau BP Batam sempat meminta masyarakat mengosongkan kampung pada 7 September 2023. Rencana itu batal.
Pemerintah kembali menjadwalkan akan memindahkan 189 keluarga pada 1 September 2024. Namun rencana tersebut diundur menjadi 25 September mendatang. Alasannya sertifikat hak milik (SHM) yang disiapkan untuk warga belum tersedia. Warga Rempang bakal direlokasi ke rumah baru yang disiapkan pemerintah di wilayah Tanjung Banun, Kota Batam.
Saat itu, perihal investor yang akan masuk di Pulau Rempang, Bahlil menyampaikan bahwa investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Menurut dia, penanaman modal asing global terbesar sekarang berada di negara tetangga. "Bukan di negara kita. Kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," tutur dia.
Jika menunggu investasi yang masuk terlalu, investor tidak akan menanamkan modalnya di Indonesia. "Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka, tapi kita harus hargai yang di dalam,” tegas Bahlil.
Bahlil menyampaikan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi tersebut tidak berhasil direalisasikan. Dia mengklaim total investasi untuk proyek di Pulau Rempang lebih dari Rp 300 triliun. Investasi tahap pertama, katanya, sebesar Rp 175 triliun.
"Kalau ini dilepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah atau PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini (Rempang) itu akan hilang,” kata Bahlil, kini Ketua Umum Partai Golkar, itu.
Pilihan Editor: Budi Arie soal Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum
