TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal kekisruhan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berharap perkubuan itu dapat diselesaikan secara baik-baik di internal organisasi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dengan masalah internal di Kadin.
"(Kadin) ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," ucapnya ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.
Kadin terpecah setelah sejumlah pengurus menyelenggarakan Munaslub 2024, yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum.
Pihak Arsjad Rasjid, yang terpilih dalam Munas 2022, menyebut penyelenggaraan Munaslub itu tidak sah. Arsjad Rasjid juga telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan Munaslub tersebut.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani meminta untuk menghormati keputusan Kadin tingkat provinsi dan asosiasi yang menggelar Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu, 14 September 2024. m
"Semuanya berjalan dengan baik, semua ketua Kadin daerah maupun asosiasi yang ada, memberikan suaranya secara aklamasi kepada Anin (Anindya). Ya kita hormati keputusan dari Kadin provinsi dan asosiasi yang memang punya hak suara," ujar Rosan yang ikut menghadiri Munaslub.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo mengatakan, Munaslub ini dilaksanakan berdasarkan keinginan dari Kadin daerah dan asosiasi.
"Bahwa ada kebutuhan di Kadin sendiri untuk menjadi mitra pemerintah yang strategis dan mitranya menjadi nyambung," ujar Bambang, yang juga Ketua MPR.
Sarat Kepentingan Politik
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi menilai bahwa Munaslub Kadin sarat dengan kepentingan politik.
“Tentu publik sangat tahu bahwa ini ada kaitannya dengan proses politik, apalagi Kadin ini kan memang mitra pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia,” kata Prof. Asrinaldi kepada ANTARA dari Jakarta, Senin.
Menurut dia, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam koordinasi maupun penyelenggaraan pembangunan atau perekonomian Indonesia.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa wajar bila muncul pandangan munaslub diselenggarakan karena Arsjad Rasjid mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
“Mau tidak mau tentu ini akan dikaitkan dengan proses politik yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu karena bagaimanapun dalam konteks apa yang dilakukan oleh Ketua Kadin, Arsjad, itu kan tidak ada persoalan sebenarnya, tetapi faktanya berkata lain,” ujarnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin.
Walaupun demikian, dia menyebut penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin hasil dari munaslub masih menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden.
"Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden. Pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian," ucap Supratman, yang ikut hadir ketika Anindya menggelar jumpa pers setelah Munaslub.
Pilihan Editor Ini Kata Jokowi Soal Ekspor Pasir Laut: yang Dikeruk Hasil Sedimentasi
