TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kadin versi Munas Arsjad Rasjid dan Munaslub Anindya Bakrie sama-sama minta bantuan Presiden Jokowi untuk mendukung mereka. Sejumlah pengurus Kadin Daerah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 14 September 2024, untuk mendongkel Arsyad dari kursi ketum.
Bos TvOne Anindya Bakrie terpilih sebagai ketum baru dalam munaslub itu. Sementara kubu Arsjad menuding Munaslub tidak sah sehingga kepengurusan mereka yang legal.
“Surat resmi. Hari ini saya tanda tangani,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa pada Ahad, 15 September 2024. Surat itu juga langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo pada hari ini.
Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.
Tak hanya itu, Arsjad juga mengatakan Munaslub melanggar AD/ART di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa. Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.
“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir,” tulis Arsjad dalam surat itu.
Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian kuorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada.
Anggota Luar Biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 orang yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.
“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.
Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.
“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.
Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin.
“Dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian,” kata dia.
Ketum Versi Munaslub Lapor Presiden Jokowi
Usai terpilih menjadi Ketua Umum, Anindya Bakrie menyebut akan melapor ke Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Pertama-tama kami ingin melaporkan ini semua kepada pemerintah, baik pemerintah Jokowi dan nanti tentunya sesuai dengan izin dan arahan Pak Jokowi, kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada presiden terpilih dan Mas Gibran,” kata Anin usai Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 14 September 2024.
Selain itu, Anin menyebut Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan membuat rancangan ekonomi ke depan. Dia juga berhadap Kadin akan dilibatkan dalam proses pemerintahan mendatang.
“Teman-teman di Kadin Provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan,” kata dia.
Ia berharap keputusan dalam Munaslub ini bisa membuat hubungan Kadin dengan pemerintah semakin baik. “Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie usai acara itu kepada awak media.
Menurut versi kubu Munaslub, desakan untuk menggelar Munaslub bermula ketika asosiasi dari tiap provinsi ini mendatangi Kantor Kadin Indonesia di Kuningan, Jakarta Selatan, sehari sebelumnya atau pada Jumat, 13 September 2024.
Pimpinan Munaslub, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad dari posisi Ketua Umum organisasi itu karena melanggar pasal 14 AD/ART karena menjadi tim pemenangan capres Ganjar Pranowo, sehingga dinilai membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.
"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub.
Ia pun membantah hanya sedikit yang ingin Arsjad diganti. Nurdin menyebutkan desakan agar Arsjad Rasjid dicopot tersebut datang dari bawah dan tidak bisa terhindarkan.
Kubu Arsjad menyatakan Arsjad cuti ketika menjadi tim pemenangan Ganjar, sehingga tidak melanggar ketentuan.
PIlihan Editor Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo
