Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno setuju dengan rencana pemerintah membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lagi pula, Eddy berujar, pembatasan sudah dimulai ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina. 

"Untuk pembatasan berikutnya, saya berharap dilaksanakan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024," ujar Eddy ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, 10 Juli 2024. Perpres 191 Tahun 2024 berisi tentang  Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Sinyal pembatasan pembelian BBM bersubsidi disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan ini pada 17 Agustus 2024.

"Orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip dari Instagaram @luhut.pandjaitan.

Merespons hal ini, Eddy lantas mengatakan aturan mesti diperkuat untuk mewujudkan penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan revisi Perpres 191,  Eddy berujar, jenis kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM bersubsidi bisa dipertegas. "Jadi, ada pengkategorian. Termasuk sanksi, jika ada yang melanggar," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengatakan konflik Iran–Israel  berkepanjangan dan pembengkakan subsidi BBM dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, Arifin Tasrif mengatakan terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Perpres 191.

“Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi),” kata Arifin Tasrif, Jumat, 19 April 2024, dikutip dari Antara. Hingga kini, revisi Perpres 191 belum rampung. Padahal, revisi Perpres 191 sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. 

Pilihan Editor: Minta TikTok Investasi Besar-besaran di Indonesia, Erick Thohir: Jangan Jadi Strangers

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Suntik Mati PLTU Batu Bara, 3 Kementerian Akan Keluarkan Keputusan dalam Waktu Dekat

2 hari lalu

Semburan asap dari pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih terlihat dari pesisir pantai Kelurahan Bungus Selatan, Kota Padang. Foto: Fachri Hamzah/Tempo.
Rencana Suntik Mati PLTU Batu Bara, 3 Kementerian Akan Keluarkan Keputusan dalam Waktu Dekat

Kementerian ESDM menyebut akan ada Keputusan Menteri mengenai pemberhentian proyek-proyek batu bara dalam waktu dekat ini. T


Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

2 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

Pemerintah sedang mengkaji bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur untuk mengurangi polusi udara.


Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri

2 hari lalu

Ilustrasi ekspor bauksit. Shutterstock
Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah soal rencana relaksasi ekspor bauksit.


ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

2 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi.


ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

2 hari lalu

Panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pantai Kondangmerak, Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 21 Januari 2021. (TEMPO/Abdi Purmono)
ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan IBEKA Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi.


Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi di RAPBN 2025, Ini Detailnya

2 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi di RAPBN 2025, Ini Detailnya

Usulan volume BBM bersubsidi tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL.


Siap Ikuti Aturan Pemerintah soal Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Patra Niaga: Sudah Diupayakan Melalui Kode QR

3 hari lalu

Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2022. Uji coba pembelian BBM bersubsidi dilakukan terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. ANTARA/Muhammad Adimaja
Siap Ikuti Aturan Pemerintah soal Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Patra Niaga: Sudah Diupayakan Melalui Kode QR

Pertamina Patra Niaga mencatat pendaftaran kode QR untuk BBM subsidi jenis biosolar sudah mencapai 100 persen.


Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. TEMPO/Subekti
Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi

Jokowi sempat menanggapi singkat pembatasan BBM bersubsidi. Airlangga Hartarto memandang perlunya sosialisasi supaya tak meleset


Siap-siap, Agustus Nanti Ada 2 Jenis BBM Baru, Apa Itu?

4 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Siap-siap, Agustus Nanti Ada 2 Jenis BBM Baru, Apa Itu?

pemerintah sedang mengupayakan opsi penggantian pertalite dengan BBM jenis baru


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

4 hari lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.