TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah alasan pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, ternyata Luhut punya alasan lain.
“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” kata Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Dengan pengetatan penggunaan subsidi BBM pada 17 Agustus 2024 itu, kata Luhut, pemerintah berharap penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Hal ini disampaikan Luhut saat membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Dengan pengetatan penerima subsidi, ia yakin pemerintah bisa menghemat APBN 2024.
Tak hanya menekan anggaran, pengetatan penyaluran BBM subsidi juga dilakukan seiring rencana pemerintah berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut optimistis bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara.
Sebab, menurut Luhut, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” ucap Luhut.
Jika Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut yakin jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun."
Lebih jauh Luhut menyebutkan proyeksi defisit APBN 2024 bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Adapun defisit APBN jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar defisit Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. “Dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” tuturnya di Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin lalu.
Adapun pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya Rp 1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pilihan Editor: Kritisi Rencana Pemerintah Bentuk Family Office, Pengamat: Ada Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak
