TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memastikan program makan bergizi gratis tidak akan menggunakan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Ia menyebut sudah ada anggaran tersendiri untuk program makan bergizi gratis.
“(Anggaran) Bappenas ya (untuk) Bappenas,” kata Suharso pada Selasa, 17 September 2024 di Menara Bappenas, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda menyebut bahwa biaya program makan gratis berasal dari 20 persen anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan. Program makan bergizi gratis yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto telah masuk ke Rancangan APBN 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun.
Begitu juga dengan program lainnya dari pemerintahan Prabowo, yaitu sekolah unggulan. Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami program sekolah unggulan atau Sekolah Unggul Terintegrasi akan tersebar di 39 kabupaten atau kota tahap pertama pada 2025.
Program sekolah unggulan ini diketahui telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Program ini dibahas dan disiapkan oleh Bappenas bekerjasama dengan TKN Prabowo-Gibran di masa peralihan pemerintahan.
Kementerian PPN/Bappenas sendiri diketahui akan menerima anggaran sebesar 1,97 triliun untuk tahun 2025. Pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk dua program utama, yaitu perencanaan pembangunan nasional sebesar 1,13 triliun dan dukungan manajemen sebesar 839,52 miliar.
Savero Aristia Wienanto, Anastasya Lavenia Y, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi
