Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

image-gnews
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Wahidi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengakhiri pembangunan Gedung DPR di IKN. Menurutnya hal tersebut dilakukan guna menghemat anggaran yang telah tersedot banyak di tahun sebelumnya.

"Keterbatasan anggaran tersedot terlalu banyak tahun kemarin, maka saya usul Pak Menteri, pembangunan kantor DPR di IKN diakhirkan saja. Supaya Pak Menteri, Buk Ditjen, Pak Ditjen, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di sini," ujarnya saat Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri PUPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024.

Dedi mengatakan dirinya masih betah tinggal dan bekerja di Jakarta. Pasalnya, saat ini ia bisa melihat rumah dan dekat dengan keluarga. Menurut Dedi sarannya tersebut juga bertujuan untuk melanjutkan pembangunan inpres jalan daerah.

"Saya masih betah di sini pak menteri. Supaya juga hemat anggaran. Supaya pembangunan inpres jalan daerah bisa dilanjutkan," sambungnya. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tampak enggan menanggapi hal tersebut. Ketika ditanya oleh wartawan, sosok yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Otorika IKN itu mengatakan "Saya no comment aja". Meski demikian, kata Basuki, pemerintah berencana untuk membangun Gedung DPR di IKN pada tahun depan. "Kemungkinan 2025," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya juga mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di IKN. Adapun alasan Wahyu karena pemerintah memiliki prioritas yang sangat besar dalam pembangunan IKN dan secara pribadi dirinya ingin DPR menjadi lembaga yang mengalah atas prioritas pembangunan proyek tersebut. 

"Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu," kata Wahyu saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Pilihan Editor: Mantu Aburizal Bakrie Diduga Perintahkan Bodyguard Tutup Akses Arsjad Rasjid ke Gedung Kadin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan RS Mayapada di IKN, Berikut Profil Dato Sri Tahir Pendiri Mayapada Group

8 jam lalu

Founder Mayapada Group, Dato Sri Tahir saat menjadi narasumber dalam acara The Founders bertajuk
Jokowi Resmikan RS Mayapada di IKN, Berikut Profil Dato Sri Tahir Pendiri Mayapada Group

Menjelang purna tugas, Presiden Jokowi meresmikan beberapa proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, termasuk RS Mayapada. Lantas, siapakah pemilik salah satu rumah sakit yang sudah dibangun di IKN?


Seminggu Sebelum Lengser, Jokowi dan Iriana Resmikan Istana Negara dan 2 Rumah Sakit di IKN

9 jam lalu

(Berjilbab) Potret Iriana Jokowi di peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 11 Oktober 2024. Foto: Instagram/@jokowi
Seminggu Sebelum Lengser, Jokowi dan Iriana Resmikan Istana Negara dan 2 Rumah Sakit di IKN

Jokowi dan Iriana sebelum lengser meresmikan Istana Negara, Mayapada Hospital Nusantara, dan Rumah Sakit Hermina Nusantara di IKN.


Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

14 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

Menurut Arif, DPR dapat mengambil langkah yang lebih substansial ketimbang melakukan penambahan jumlah komisi.


AHY Serahkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tanah Istana Negara dan Garuda di IKN

18 jam lalu

Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024.
AHY Serahkan Sertifikat Hak Pakai untuk Tanah Istana Negara dan Garuda di IKN

Menteri AHY menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Pratikno di IKN.


Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin dekat. Sejumlah nama menteri Jokowi dikabarkan masih ada.


Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

1 hari lalu

Rukmini Petoheke, 53 tahun, warga Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ditemui di sela-sela aksi masyarakat adat di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Han Revanda Putra
Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.


Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

Dasco mengatakan kabinet Prabowo mendatang akan berisi 44-46 kementerian.


Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

1 hari lalu

Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

Kuasa hukum siswa Madrasah Aliyah itu akan mengajukan surat permohonan pendampingan ke berbagai lembaga untuk mengawasi proses pengusutan kasus.


Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Nyanyi Bersama Menghitung Hari Menjelang Purna Tugas

1 hari lalu

Duet menteri Kabinet Jokowi, Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono, menyanyikan lagu 'Menghitung Hari' di auditorium Kementerian PUPR, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Ilona
Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Nyanyi Bersama Menghitung Hari Menjelang Purna Tugas

Menuju purna tugas, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bernyanyi bersama lagu Menghitung Hari.


Ini Alasan Mantan Kepala Otorita IKN Sebut Jakarta Mau Tidak Mau Tetap jadi Ibu Kota Negara

1 hari lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ini Alasan Mantan Kepala Otorita IKN Sebut Jakarta Mau Tidak Mau Tetap jadi Ibu Kota Negara

Eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menilai Jakarta masih akan menjadi pusat negara selama beberapa tahun mendatang.