Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

image-gnews
Hamdan Zoelva. REUTERS/Darren Whiteside
Hamdan Zoelva. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hamdan Zoelva selaku kuasa hukum Kadin Indonesia secara tegas meminta agar Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menghentikan segala proses terkait pengesahan hasil Munaslub yang dinilainya cacat prosedur. Alasan utamanya adalah karena Munaslub tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam AD/ART Kadin

Hamdan Zoelva menyatakan bahwa pihaknya telah melampirkan bukti-bukti yang lengkap untuk mendukung argumen bahwa Munaslub tersebut ilegal dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, pada hari Selasa, 17 September 2024.

PROFIL HAMDAN ZOELVA

Hamdan Zoelva lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 21 Juni 1962, dan dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015. Ia tumbuh besar di Desa Parado, sekitar 50 kilometer dari pusat Kota Bima, dalam lingkungan keluarga yang sangat kental dengan tradisi keagamaan. Ayahnya, TG. KH. Muhammad Hasan, BA, adalah seorang ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin di Bima, sementara ibunya, Hj. Siti Zaenab, turut berperan besar dalam membesarkan Hamdan di bawah nilai-nilai Islam.

Sejak kecil, Hamdan sudah mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Ia memulai pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah, sebelum kemudian pindah ke Sekolah Dasar di Kota Bima ketika ia berada di kelas 4. Selain bersekolah, ia juga aktif mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah pada sore hari. Selepas lulus Sekolah Dasar, Hamdan melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah dan kemudian Madrasah Aliyah di Bima, tempat di mana ia memperkuat dasar-dasar pendidikan agama dan akademiknya.

Pada tahun 1981, setelah lulus dari Madrasah Aliyah, Hamdan mulai menunjukkan ketertarikan yang besar pada ilmu hukum. Ia kemudian memilih melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Pada tahun yang sama, Hamdan juga sempat mendaftar di Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin, Makassar, guna memperdalam pemahaman tentang hukum Islam. Namun, setelah tiga tahun, ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada studi hukum di Universitas Hasanuddin.

Melansir dari mkri.id, Selama menjadi mahasiswa, Hamdan Zoelva aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, dan salah satu pencapaian pentingnya adalah menjabat sebagai Ketua Badan Koordinator Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia Timur. Setelah menyelesaikan studi, Hamdan sempat bercita-cita menjadi dosen, namun gagal mewujudkannya. Tidak putus asa, ia kemudian memutuskan untuk merantau ke Jakarta guna mencari peluang baru di bidang hukum.

Di Jakarta, Hamdan memulai karier hukumnya dengan bergabung di firma hukum terkenal, O.C. Kaligis & Associate, pada pertengahan 1987. Di sana, ia memperoleh banyak pengalaman berharga dalam dunia advokat. Setelah beberapa tahun mengasah kemampuan, Hamdan kemudian mendirikan kantor hukumnya sendiri bersama beberapa rekan, yang dinamai Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva & Januardi S. Haribowo (SPJH&J) Law Firm. Namun, pada tahun 1997, ia memutuskan untuk meninggalkan firma tersebut dan mendirikan firma advokat baru dengan nama Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (HSJ & Partner).

Selain berkarier di bidang hukum, Hamdan juga aktif di dunia politik. Ia merupakan salah satu pendiri Partai Bulan Bintang (PBB), partai politik berbasis Islam yang memiliki peran penting dalam dinamika politik Indonesia pasca reformasi. Hamdan juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan menjadi satu-satunya perwakilan dari Fraksi PBB di Panitia Ad Hoc (PAH) I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bertanggung jawab atas perubahan UUD 1945 antara 1999 hingga 2002.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan sempat menduduki posisi penting di Mahkamah Agung. Setelah menyelesaikan masa baktinya sebagai Ketua MK pada periode 2013-2015, ia tetap aktif berkontribusi di dunia hukum dan akademik.

MICHELLE GABRIELA | KAKAK INDRA PURNAMA | HAN REVANDA PUTRA 

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Dualisme Kadin Masalah Internal, Hamdan Zoelva: Biar Kami Selesaikan Sendiri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

5 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

Menurut Arif, DPR dapat mengambil langkah yang lebih substansial ketimbang melakukan penambahan jumlah komisi.


Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin dekat. Sejumlah nama menteri Jokowi dikabarkan masih ada.


Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

22 jam lalu

Rukmini Petoheke, 53 tahun, warga Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ditemui di sela-sela aksi masyarakat adat di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Han Revanda Putra
Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.


Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

Dasco mengatakan kabinet Prabowo mendatang akan berisi 44-46 kementerian.


Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

22 jam lalu

Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

Kuasa hukum siswa Madrasah Aliyah itu akan mengajukan surat permohonan pendampingan ke berbagai lembaga untuk mengawasi proses pengusutan kasus.


Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

1 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

Pembentukan Badan Aspirasi Rakyat sebagai alat kelengkapan dewan atau AKD baru oleh DPR menuai tanggapan negatif dan positif dari sejumlah pakar.


Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

1 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

Bocoran sementara 13 komisi di DPR yang akan bermitra dengan sejumlah kementerian/badan/lembaga.


Tolak Revisi UU MK, Mahfud Md: Ingin Tendang Hakim Kritis

1 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Tolak Revisi UU MK, Mahfud Md: Ingin Tendang Hakim Kritis

Mahfud Md tak setuju karena revisi UU MK sudah pernah dilakukan pada 2020.


Diblokir Kominfo, Situs Kadin Masih ada di Daftar Trustpositif

1 hari lalu

Beranda situs Kadin. Foto : Kadin
Diblokir Kominfo, Situs Kadin Masih ada di Daftar Trustpositif

Situs Kadin Indonesia yang beralamat di kadin.id terpantau belum dapat diakses hingga Kamis, 10 Oktober 2024. Apa dampaknya?


DPR Bakal Finalisasi Alat Kelengkapan Dewan Siang Ini, Dibawa ke Paripurna Selasa Depan

1 hari lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI 2024-2029 Adies Kadir (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Saan Mustopa (kiri), dan Cucun Ahmad Syamsurizal (kanan) memimpin rapat paripurna usai Penetapan Pimpinan DPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Bakal Finalisasi Alat Kelengkapan Dewan Siang Ini, Dibawa ke Paripurna Selasa Depan

Dasco menuturkan, jumlah komisi DPR yang sedang digodok saat ini menyesuaikan dengan kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.