TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta Malaysia bersikap obyektif melihat persoalan kabut asap di wilayah udara Malaysia dan tidak asal protes dengan menutupi informasi.
"Saya akan menulis surat kepada duta besar Malaysia di Jakarta untuk diteruskan kepada menterinya. Jadi, saya kira supaya yang betul datanya. Pemerintah Indonesia sudah betul-betul secara sistematis mencoba menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak semua kabut asap berasal dari wilayah Indonesia," kata dia, seperti dikutip melalui siaran persnya, diterima di Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Ia minta pemerintah Malaysia membuka informasi yang sebenar-benarnya terkait kabut asap ini. "Ada informasi yang dia tidak buka. Karena sebetulnya asap yang masuk ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu dari Serawak kemudian dari Semenanjung Malaya, dan juga mungkin sebagian dari Kalimantan Barat. Seharusnya pemerintah Malaysia obyektif menjelaskannya," kata dia.
Ia juga menyayangkan sikap Singapura yang menyebut ada asap dari Riau menuju Singapura. Padahal, kata dia, titik api di Riau sudah turun. "Tidak benar, ada dari Riau nyeberang ke Singapura. Titik api di Riau sudah turun. Kita punya 46 helikopter yang bekerja di lapangan," ucapnya.
Ia menyatakan, saat ini sudah tidak ada trans boundary haze atau asap lintas negara. "Puncak asap tertinggi terjadi pada 8 September pagi, tapi hanya terjadi satu jam karena angin bergerak ke arah Barat Laut. Dari Kalimantan dan Serawak, Kalimantan Barat, Serawak, dan Semenanjung Malaysia. Jadi jangan bilang hanya dari Indonesia gitu loh," katanya.
Ia menyatakan sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Wiranto terkait hal ini, serta telah melakukan taklimat dengan BMKG. Menurut dia, Indonesia sudah memiliki pola sistematis dalam memantau wilayah hutan yang berpotensi adanya titik api. Jika terjadi kebakaran, maka Manggala Agni KLH, TNI, polisi masyarakat semua bahu membahu memadamkan api.
"Kita saat ini memiliki 46 helikopter yang bertugas melakukan pemadaman (asap). Posisinya, 17 helikopter di Riau, 11 di Sumatera Selatan, dan masing-masing tujuh helikopter di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Penanganan terus dilakukan secara fluktuatif," katanya.
