TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2019. Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja Badan Pemeriksa Keuangan.
"BPK telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil pengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun," kata Jokowi di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Jumat.
Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Jokowi melihat peranan Badan BPK sangat penting. BPK mengemban tugas memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. BPK juga memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Tata kelola yang transparan, kata Jokowi, juga harus dikembangkan. Serta, tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan.
"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi," kata Presiden Jokowi.
Mengutip data BPK, Jokowi menyampaikan bahwa jumlah pemerintah daerah dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018. BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan
kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama.
"Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional," kata Jokowi.
Menurut jadwal, Jokowi akan menyampaikan tiga pidato. Tiga pidato itu, yakni pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Ketiga, dilanjutkan dengan pidato Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.
HENDARTYO HANGGI
