TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta masalah yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara internal. Jokowi menyampaikan hal ini ketika ditanya wartawan apakah ia akan turun tangan membantu menyelesaikan.
“Ini (Kadin) bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Saya minta diselesaikan baik-baik, diinternal Kadin,” ujar Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. “Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya.”
Jokowi menyatakan dia terbuka bila Ketua Umum Kadin versi musyarawah luar biasa (Munaslub) Anindya Bakrie maupun Ketua Umum sebelumnya, Arsjad Rasjid, hendak bertemu. “Tidak ada masalah,” ujar Jokowi. Namun, Jokowi kembali meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara internal.
Dualisme di Kadin Indonesia terjadi usai Munaslub digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslub tersebut memilih putra konglomerat dan politikus Partai Golkar Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, sebagai Ketua Umum. Anindya menggeser posisi Arsjad Rasjid yang mestinya menjabat hingga 2026 mendatang.
Kubu Arsjad Rasjid menolak dan menyatakan Munaslub tersebut bersifat illegal. Arsjad juga mengatakan pemilihan Anindya tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Sementara itu, Anindya Bakrie membantah adanya dualisme. Ia mengklaim pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat sah.
Adapun Ketua Munaslub, Nurdin Halid, menyebut melengserkan Arsjad Rasjid disebabkan pelanggaran terhadap Pasal 14 AD/ART, yang dinilai merusak independensi Kadin sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik. Nurdin juga menyatakan bahwa desakan agar Arsjad Rasjid diganti datang dari aspirasi pengurus di daerah dan perpecahan ini sudah muncul sejak empat bulan lalu.
Adil Al Hasan dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Kemnaker Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pekerja Platform, Anggota DPR: Negara Memang Harus Hadir
