TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkap bahwa tidak ada tawaran dari Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih RI periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk lanjut ke kabinet baru.
Thomas yang mendampingi Sri Mulyani dalam pertemuan dengan Prabowo pada awal pekan ini menyatakan mereka berdua hanya membahas substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi. Baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo, maupun secara keseluruhan kabinet. Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN,” kata Thomas kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengunggah di media sosial Instagram foto pertemuannya dengan Prabowo dan Thomas, yang berlangsung pada Senin, 9 September 2024. Dalam keterangan fotonya, menteri keuangan itu berkata ia melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) APBN 2025 di DPR kepada Prabowo.
Ia juga menulis bahwa Prabowo memberi beberapa arahan mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan. “Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029,” kata dia.
Selain memaparkan tentang APBN, Thomas mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Sri Mulyani menjelaskan kepada Prabowo mengenai dinamika ekonomi global. Menurut keponakan Prabowo itu, pertemuan berlangsung dengan “sangat hangat” dan “sangat substantif”.
Prabowo pun berterima kasih kepada Sri Mulyani atas pertemuan tersebut lewat unggahan di Instagram. “Terima kasih Ibu Menteri Keuangan @smindrawati dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sudah datang dan berdiskusi mendalam tentang ekonomi Indonesia ke depan,” tulisnya.
Anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada postur sementara APBN 2025 mengalami peningkatan usai pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Kemenkeu Isa Rachmatarwata, belanja K/L meningkat dari Rp 1.094,66 triliun pada usulan sebelumnya menjadi Rp 1.160,09 triliun.
Berdasarkan kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR, postur sementara APBN 2025 mengalami defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun.
Pilihan Editor: Deretan Menteri yang Pamit Jelang Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Kenalkan Calon Penerusnya
