TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, ada kemungkinan akan merombak lagi kabinet menyusul pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mereka yang mundur adalah kader PDI Perjuangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sosial Tri Rismaharani.
Soal reshuffle itu dikemukakan Presiden Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2024, menyikapi pengunduran diri menteri terkait dengan keikutsertaan mereka dalam kontestasi Pilkada 2024.
"Ya, bisa," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Pramono Anung mundur karena maju pemilihan gubernur di Jawa Tengah, sedangkan Tri Risma maju Pilkada Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengonfirmasi bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri. Keputusan resmi tentang penggantinya sudah ditandatangani, sedangkan surat pemberhentian Pramono belum ditandatangani.
Namun, pengumuman mengenai nama pengganti Risma yang akan tampil di Pilgub Jawa Timur belum disampaikan.
"Sudah saya tandatangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta pekan lalu mengkonfirmasi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai pelaksana tugas menteri sosial.
Mengenai Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang maju di Pilgub DKI Jakarta, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa meskipun Pramono juga telah mengajukan pengunduran diri, keputusan resmi terkait hal ini belum ditandatangani.
"Belum saya tandatangani," katanya.
Dianggap Tidak Efektif
Presiden Jokowi menyatakan bahwa dengan mundurnya beberapa menteri, kemungkinan adanya reshuffle dalam waktu dekat sangat mungkin terjadi.
Menjelang akhir pemerintahannya, 20 Oktober 2024, Jokowi melakukan dua kali perombakan kabinet. Yang pertama pada 18 Juli 2024, Jokowi Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Resshufle berikutnya, Jokowi mengganti Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laloly menjadi Supratman Andi Atgas, Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM/Menteri Investasi Rosan Roeslani menggantikan Bahlil, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika baru Angga Raka Prabowo.
Menurut Direkrut Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, rencana reshuffle kabinet itu tidak lagi efektif. Sebab, katanya, periode kepemimpinan Jokowi tinggal menyisakan beberapa pekan. "Sisa waktu kurang lebih dua bulan ini, ya, siapapun menteri penggantinya pasti tidak akan efektif," katanya, Sabtu, 7 September 2024.
Menurut dia, apabila rencana reshuffle ini benar dilakukan, maka menteri pengganti praktis hanya sebatas mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju. Sebab, ujarnya, dengan waktu kerja yang terbatas itu dua menteri pengganti tidak bisa memberikan kinerja yang signifikan.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa rencana Jokowi mengocok ulang kabinetnya usai dua menteri dari PDIP mundur ini tidak berkaitan dengan faktor kinerja ataupun faktor politik
ANTARA | NOVALI PANJI NUGROHO
Pilihan Editor Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina
