TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan menarik utang baru sebesar RP 775,9 triliun pada tahun depan. Hal ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan utang tersebut untuk mendukung percepatan ekonomi. “Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 trilliun diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Senin, 26 Agustus 2024.
Berdasarkan catatan kementerian keuangan, hingga akhir Juli saja utang pemerintah telah mencapai Rp 8.502,6 triliun. Meski demikian, Ferry mengatakan rasio utang masih dalam batas aman.
Rasio utang Pemerintah terhadap PDB dari tahun 2014 hingga 2019 berada dalam kisaran 24,68 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB sampai dengan 30,23 persen terhadap PDB. “Angka tersebut meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” kata Ferry.
Meski sempat mengalami kenaikan signifikan akibat pandemi Covid-19, ia melanjutkan, pemerintah berhasil mengendalikan laju kenaikan utang Pemerintah sejak tahun 2021 hingga kini. Hingga akhir Juli 2024, rasio utang menjadi 38,68 persen terhadap PDB.
Ferry menilai itu masih jauh di bawah batas aman yakni 60 persen. Karena Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur batasan rasio utang.
Utang pemerintah juga menurut dia masih tergolong sehat karena rata-rata profil jatuh tempo di 8 tahun. Juga komposisi utang yang didominiasi SBN domestik. Pemerintah juga terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB.
"Melalui reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan," ujarnya.
Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri sempat mengkritik utang era Prabowo yang membengkak. Pasalnya pembayaran bunga utang juga ikut bertambah mencapai Rp 552,85 triliun.
“Peningkatan terbesar dalam belanja pemerintah selama 10 tahun terakhir adalah pembayaran bunga utang yang naik sebesar 274 persen," kata Faisal Basri dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.
Bunga utang diproyeksikan akan terus meningkat, angkanya mencapai 20,3 persen dari total belanja pemerintah pusat atau naik dari 19 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, utang pemerintah pusat terus bertambah dan diproyeksikan akan mencapai Rp 8,7 kuadriliun pada akhir 2024.
Rio Alpin Pulungan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Beban Utang Negara Makin Meningkat, Faisal Basri: untuk Bayar Bunga Utang Kita Harus Berutang
