TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp 42,5 triliun. Sebelumnya, berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 40,6 triliun. Dengan demikian, maka nilai kenaikan anggarannya mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan anggaran pembangunan IKN ini dilakukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut.
“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Isa menjelaskan, terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang dikebut pengerjaannya agar dapat rampung tahun ini. Di antara infrastruktur tersebut adalah perbaikan sarana sekolah hingga fasilitas puskesmas di IKN.
Menurut Isa, bangunan-bangunan itu harus segera selesai untuk menunjang proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah merencanakan ASN dari 38 kementerian/lembaga akan mulai pindah ke IKN setelah peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Tahap awal, pemerintah berencana memindahkan 11.916 ASN dari 38 kementerian atau lembaga (K/L). Berikutnya akan diikuti 6.774 ASN dari 29 K/L, dan 14.237 ASN dari 59 K/L. Adapun jadwal pemindahan ASN tersebut direncanakan dimulai pada September 2024.
Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran pembangunan IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp 39,3 triliun. Kemudian para Maret, anggarannya naik menjadi Rp 39,6 triliun, pada April menjadi Rp 39,8 triliun, serta Mei Rp 40,6 triliun. Kini anggaran itu mencapai Rp 42,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp 11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 42,5 triliun untuk tahun 2024.
“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp 11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp 42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp 11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani, Selasa.
Bendahara Negara itu mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp 84,2 triliun. Sudah dikontrakan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.
Mantan Managing Director Bank Dunia itu juga menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp 75 triliun. Rinciannya adalah realisasi tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp 27 triliun pada 2023.
Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp 9 triliun dari pagu Rp 39,3 triliun. Sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp 3,3 triliun.
RADEN PUTRI | ADIL AL HASAN | IKHSAN RELIUBUN | ANTARA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka
