TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan jumlah alokasi anggaran khusus untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta semua pihak bersabar karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tengah disusun.
“Kan APBN-nya sedang disusun, jadi nanti ya. Untuk beberapa final kebijakan-kebijakan substansial, baik dari penerimaan negara dan belanja, nanti dituangkan ke dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024, yang dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).
Untuk diketahui, realisasi anggaran pembangunan IKN per 31 Mei 2024 telah mencapai Rp 5,5 triliun. Angka itu naik Rp 700 miliar dari realisasi akhir April, yaitu sebesar Rp 4,8 triliun.
Ada pun nilai realisasi Mei setara dengan 13,7 persen dari total pagu pada APBN 2024 yang sebesar Rp 40 triliun. “Kalau tahun ini, Rp 5,5 triliun sudah dibelanjakan hingga Mei dan pagu tahun ini yang cukup signifikan, sebesar Rp 40 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara daring di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Anggaran itu digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar Rp 3,4 triliun dari pagu Rp 36,7 triliun. Dana tersebut digelontorkan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator dan kementerian lain, gedung Otorita IKN (OIKN), tower rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, rumah sakit, jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara very very important person (VVIP).
Kemudian, realisasi anggaran pembangunan klaster non-infrastruktur sebesar Rp 2 triliun dari pagu Rp 3,3 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk perencanaan, koordinasi, dan persiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga negara (K/L); aktivitas pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional Otorita IKN.
Sementara total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN selama tiga tahun mencapai Rp 72,5 triliun yang terdiri dari alokasi dana APBN 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, APBN 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan pagu APBN 2024 sebesar Rp 40 triliun.
Prabowo Optimis APBN Bisa Biayai IKN
Sebelumnya, Prabowo meyakini APBN mampu membiayai pembangunan IKN dan program perbaikan gizi, meliputi makan bergizi gratis (dulu dikenal sebagai makan siang gratis dan bagi-bagi susu gratis) serta bantuan gizi untuk ibu hamil.
Pembangunan IKN setidaknya membutuhkan biaya hingga Rp 466 triliun, sedangkan untuk implementasi program perbaikan gizi juga memerlukan biaya sekitar Rp 400 triliun per tahun. “Kelihatannya Rp 440 triliun besar, tetapi Indonesia mampu. Sekarang saja, APBN kita untuk bantuan sosial (bansos) mendekati Rp 500 triliun, lalu anggaran untuk pendidikan Rp 600 triliun. Jadi, yang saya tanya, kalau kita kasih makan ke anak-anak kita boleh tergolong bantuan sosial atau tidak, yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak kasih makan di sekolah,” ujar Prabowo dalam acara dialog di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024.
Terkait IKN, Prabowo juga optimis bahwa Indonesia mampu. “Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur mendekati Rp 300 triliun, kalau tidak salah dalam APBN sekarang 12 miliar dolar (Amerika Serikat). Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it,” kata Prabowo.
Pilihan editor: Pengamat Pertanyakan Independensi Konsil Kedokteran Indonesia dalam PP Kesehatan
Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam tulisan ini.
