TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual berbicara tentang rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Menurut dia, pola pikir tentang ini harus diubah karena Indonesia masih merupakan negara berkembang.
Alih-alih menaikkan tarif pajak dari 11 persen menjadi 13 persen, David menilai faktor institusional atau tata kelola lah yang harus dibereskan agar penerimaan pajak lebih optimal. "Jadi, governance kita masih gak begitu baik. Banyak pengamatan dari lembaga-lembaga multilateral, global melihat governance kita, korupsi dan lainnya masih cukup besar," katanya kepada Tempo dikutip Selasa, 23 Juli 2024.
Di sisi lain, David menyoroti banyaknya wajib pajak yang belum menaati kewajibannya. Namun, penegakan hukum atas itu belum optimal dan merata. Hal ini akhirnya menimbulkan ketimpangan margin keuntungan.
"Saya sering mendengarkan keluhan juga. Bayar PPN, semua bayar dengan baik, tapi ternyata toko sebelah gak bayar, misalnya. Paling gak itu marginnya kan udah beda 11 persen keuntungannya yang bayar sama yang tidak bayar," tuturnya.
Dengan kondisi demikian, menurut David jika tarif pajak dinaikkan maka yang akan dikenai pajak lagi-lagi mereka yang taat pajak. Padahal, harusnya pemerintah membereskan dari segi penegakan hukumnya dulu.
"Bukan dari sisi tarifnya harus dinaikkan atau bagaimana, untuk mendapat pajak lebih besar. Kalau dinaikkan, nanti yang kena orang-orang yang sudah taat pajak ini. Seperti berburu di kebun binatang, itu saja yang kena. Padahal, yang lain belum bayar dengan benar."
Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai janji kampanyenya. Prabowo ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.
"Susah sih, aspek politiknya lebih kuat. Memang harus yang diperbaiki itu tadi aspek penegakan hukumnya dulu. Kita bentuk dua tiga lembaga lagi yang lain, kalau masalah governance atau penegakan hukumnya belum jalan, ya sama aja," kata David.
Namun, kata dia paling tidak pemerintah bisa lebih fokus mengoptimalkan penerimaan negara setelah adanya BPN. Namun, lagi-lagi bukan dengan cara menaikkan tarif pajak, melainkan dengan diversifikasi. David menyebut, pemerintah mesti memberi stimulus bagi sektor-sektor yang unggul bersaing, diberi potongan pajak.
Untuk sektor-sektornya, pemerintah harus mengkaji dan membuat cetak birunya secara detail. Dia mencontohkan Jepang yang kuat di sektor otomotif. David mengatakan, pemerintah Jepang tak sembarangan dalam mengenakan pajak. Semuanya dikaji karena di dalam ekosistem otomotif di Jepang banyak sekali sub-subsektor dan lapangan kerja yang terlibat.
"Kalau memutuskan sesuatu, mereka pikirkan secara ekosistem. Nah, kita belum tuh pemikiran dari sisi ekosistemnya. Ini yang harus dipikirkan, mana yang harus diberi stimulus, mana yang bisa unggul di pasar global," tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara semester I 2024 sebesar Rp 1.320,7 triliun. Pendapatan negara turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni Rp 1.407,9 triliun. Dia menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.
Pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 sebesar Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.
Pilihan Editor: Pemerintah Bebaskan Pajak Sampai 20 Tahun hingga Kepemilikan Asing Diperbolehkan 100 Persen di Kawasan Ekonomi Khusus
