Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

image-gnews
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, jaringan air bersih dan listrik sudah masuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada pertengahan Juli ini. Menurut Basuki, pemerintah bakal melakukan commissioning atau uji kelayakan air pada 15 Juli 2024.

“Saya memastikan, air InshaAllah sudah oke,” ucap Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai listrik, Menteri PUPR mengatakan bahwa pihaknya sudah berkontak dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia mendapat laporan, listrik 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN sudah siap.

Di sisi lain, perkembangan pembangunan dua infrastruktur ini menjadi sorotan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara mengungkapkan belum ada rencana untuk berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Hal tersebut karena sejumlah infrastruktur pendukung, seperti air dan listrik yang belum siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” pada Juni 2024, dijelaskan bahwa akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi masih menjadi salah satu persoalan di kawasan inti IKN. 

Bahkan, minimnya ketersediaan air di kawasan ibu kota baru itu tertuang dalam kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menggaet konsultan McKinsey & Company. Dalam kajiannya, McKinsey turut memperhitungkan ketersediaan air di IKN.

Menurut dua narasumber Tempo di lingkaran Istana, pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pemerintah juga bermaksud membangun jaringan pipa ke Balikpapan, yang sebetulnya juga mengalami krisis air bersih.

Bagi pekerja dan penduduk sekitar IKN, ketersediaan air bersih merupakan persoalan sehari-hari. Menurut Ariefin, salah satu penjual air di dekat Desa Bumi Harapan, Penajam Paser, masalah itu mencuat bahkan sejak proyek IKN belum ada. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Karena sekarang banyak proyek, kebutuhan air makin bertambah,” kata dia.

Sejak ada proyek IKN, truk tangki atau pikap bermuatan tandon ulang-alik di kawasan inti calon ibu kota. Tandon tersebut berkapasitas 1.000-5.000 liter. Seribu liter air dibanderol seharga Rp 20 ribu dengan air berwarna kuning.

Untuk mengatasi persoalan air di IKN, pemerintah sebenarnya membangun Bendungan Sepaku Semoi. Waduk yang terletak 12 kilometer dari KIPP itu baru diresmikan Jokowi pada Selasa, 4 Juni 2024. Dibangun dengan biaya mencapai Rp 836 miliar, waduk itu diklaim dapat memenuhi kebutuhan air di IKN dengan debit mencapai 2.000 liter per detik.

Namun warna air waduk tersebut kuning keruh. Meski begitu, Kepala Satuan Kerja Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Julaidi menyatakan air waduk berkualitas baik. “Secara kualitas dan kuantitas, air bendungan sudah memenuhi,” ujarnya kepada Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

Selengkapnya Baca:  Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

24 menit lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

1 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

10 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Rano Karno Sebut Waduk Bisa Dioptimalkan Penuhi Kebutuhan Air Bersih saat Kemarau

10 jam lalu

Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Ketua Umum FBR KH Lutfi Hakim di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024). ANTARA/Syaiful Hakim
Rano Karno Sebut Waduk Bisa Dioptimalkan Penuhi Kebutuhan Air Bersih saat Kemarau

Rano Karno menemui warga Kalideres dan menerima keluhan soal air bersih di musim kemarau.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

12 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

18 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

22 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

22 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Konsolidasi Internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Jumat, 6 September 2024. berjanji untuk menggandakan operasional RT/RW, memasang CCTV di setiap lingkungan untuk menekan tindak kriminalitas, serta meningkatkan anggaran kader dasa wisma dan jumantik. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.