TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, menuai keluhan masyarakat. Terlebih, ledakan yang terjadi di smelter itu pada 16 Mei 2024 membuat rumah warga retak.
Warga Kelurahan Pendingin, Marjianto, mengatakan dampak smelter PT KFI tidak hanya muncul ketika terjadi ledakan. Sebab sebelumnya, dua rumah warga juga sempat retak akibat lalu lalang kendaraan proyek. Kejadian itu terjadi saat proyek mulai berjalan, sekitar dua tahun lalu.
Marjianto yakin rumah warga retak imbas proyek PT KFI. Pasalnya, masyarakat tidak pernah merasakan kejadian serupa sebelum pabrik smelter itu berdiri. "Dulu, rumah warga yang terbuat dari beton, aman-aman saja," kata Marjianto melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.
Sebelumnya, warga RT 13 itu juga mengatakan pagar pabrik dengan permukiman warga hanya berjarak 21 meter. Walhasil, suara bising, debu pabrik, hingga limbah mencemari lingkungan dan menganggu warga. Sayangnya, perusahaan tidak memberi kompensasi. Bahkan, ketika rumah warga retak gara-gara ledakan 16 Mei lalu. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto.
Owner Representative dari PT KFI, Ardhi Soemargo, membantah pabrik smelter perusahannya dibangun berdekatan dengan rumah warga. Ia menyebut jarak pabrik ke permukiman adalah 150 meter. "Kementerian Perindustrian mengatakan 150 meter sampai ke parit. Dari jarak sini ke parit, tanah kami semua," kata Ardhi ketika ditemui usai rapat dengar pendapatt dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. Ia menunjukkan foto area smelter pada dokumen presentasi.
Ia juga menepis anggaran ihwal dampak-dampak aktivitas pabrik yang dirasakan warga sekitar smelter. "Itu masih dalam batas aman," kata dia.
Kemudian soal insiden ledakan yang menyebabkan rumah warga retak-retak, Ardhi menyatakan pihaknya bakal bertanggung jawab. Perusahaan juga sudah melakukan pendataan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun, ia tidak membeberkan jumlah rumah yang sudah dicek. Ia berdalih perusahaan masih melakukan pendalaman penyebab retakan.
"Kami takut ada beberapa RT yang mungkin belum terlihat oleh kami, sehingga lebih baik saya menunggu dulu hasilnya," kata Ardhi. "Tapi apapun itu, kalau benar adalah kami (penyebab retaknya rumah warga), karena kejadian 16 Mei, kami akan menuntaskan hal tersebut."
Pembangunan smelter PT KFI menuai kontroversi sejak awal. Laporan Tempo berjudul 'Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara' yang terbit pada 30 November 2023 menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa Amdal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Amdal PT KFI masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan. Meskipun, Ardhi membantah hal itu karena menurutnya perusahaan sudah mengantongi izin untuk membangun industri kertas pada 1996 di area yang kini dikelola PT KFI.
Pihaknya berasumsi masyarakat sudah mengetahui keberadaan industri di area tersebut. Apalagi area itu sudah dipatok meski akhirnya menganggur selama 29 tahun. “(Soal) Amdal, kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu kedai kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Saat itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Persoalan Amdal itu kembali disinggung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR hari ini. Lagi-lagi, Ardhi mengklaim perusahaannya sudah berporses dengan baik dalam waktu lama. "28 Agustus 2023, kami menerima Amdal. Kami belum melakukan comissioning, belum lakukan apapun karena kami tidak mau menjalankan sesuatu yang tidak sesuai aturan," kata Ardhi di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senin, 8 Juli 2024.
Pilihan editor: PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Retak Diduga Akibat Kebakaran Smelter Mei Lalu
