Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Iklan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk 2025 saat rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pagu indikatif Polri untuk 2025 sebesar Rp104,67 triliun. Namun, menurutnya kebutuhan Polri sebesar Rp165,31 triliun.

"Usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44,74 triliun atau naik 38,12 persen dibandingkan anggaran 2024," kata Agus.

Dia menjelaskan, dalam rangka menyiapkan ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melanjutkan reformasi birokrasi, hingga masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan pencucian uang.

Selain itu, menurutnya penambahan anggaran itu juga mempertimbangkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, masih berkembangnya kejahatan siber, serta ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah.

Adapun pada tahun 2023, menurutnya Polri melakukan realisasi anggaran sebesar 98,38 persen. Di tahun tersebut, Polri mendapatkan alokasi anggaran Rp121,8 triliun.

Sedangkan pada tahun 2024, Polri mendapat anggaran sebesar Rp119,6 triliun, sejauh ini sudah terserap sebesar Rp50,8 triliun.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp117,12 miliar. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan pada tahun 2025, KPK memiliki kebutuhan anggaran sebesar Rp1,354 triliun, namun pagu indikatifnya sebesar Rp1,237 triliun.

"Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117,12 miliar," kata Nawawi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran itu untuk program dukungan manajemen sebesar Rp65,02 miliar dan program pencegahan dan penindakan perkara korupsi sebesar Rp52,11 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif KPK tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024. Menurut dia, pada tahun 2023, KPK mendapatkan anggaran sebesar Rp1,316 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp1,377 triliun.

"Yaitu turun sebesar Rp139,74 miliar, penurunan anggaran KPK jika dibandingkan dengan Dipa KPK 2024," kata dia.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa KPK mendapatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp398,7 miliar pada tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 hingga 31 Mei 2024, KPK telah mendapatkan PNBP sebesar Rp267,23 miliar.

"Ini PNBP KPK tertinggi diterima dari penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata dia.

Untuk tahun 2025, dia menjelaskan sebanyak tujuh proyek prioritas yang menjadi rencana kerja KPK, mulai dari rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang KPK, pendidikan antikorupsi di 78 lembaga, hingga perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi.

Kementerian BUMN 'Nrimo'
Berbeda dengan kementerian atau lembaga lain, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Jon Erizal yang justru mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengajukan penambahan anggaran guna memperkuat kinerja.

"Jadi Kementerian BUMN jangan ragu mengajukan anggaran sepanjang bisa menghasilkan dividen lebih besar untuk negara yang berdampak besar dalam meringankan beban pendapatan negara dari pajak," ujar Jon melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Jon menyebut, pemerintah sudah sepatutnya mendukung penambahan alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN.

Alternatif lain, sambung Jon, BUMN bisa kembali memanfaatkan dividen untuk pengembangan usaha atau aksi korporasi guna meningkatkan dividen ke depan.

"Semisal dividen sebesar Rp81 triliun itu sepenuhnya atau sebagian kembali ke BUMN untuk menghasilkan dividen lebih besar lagi. Itu bisa menjadi opsi alternatif dalam mendorong penerimaan negara dalam bentuk dividen ke depan," kata Jon.

Ia mengaku prihatin dengan rendahnya alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN untuk 2025, yaitu sebesar Rp277,498 miliar atau lebih rendah 16 persen dari 2024 yang mencapai Rp328 miliar.

"Saya prihatin anggaran Kementerian BUMN kecil sekali dibandingkan kementerian lain. Padahal capaiannya luar biasa," ucapnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Alasan Mantan Kepala Otorita IKN Sebut Jakarta Mau Tidak Mau Tetap jadi Ibu Kota Negara

24 menit lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ini Alasan Mantan Kepala Otorita IKN Sebut Jakarta Mau Tidak Mau Tetap jadi Ibu Kota Negara

Eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menilai Jakarta masih akan menjadi pusat negara selama beberapa tahun mendatang.


Kata Kapolda Metro Jaya soal Pemeriksaan Alexander Marwata

43 menit lalu

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto saat ditemui usai salat Jumat di Polda Metro Jaya, Jumat, 5 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Kata Kapolda Metro Jaya soal Pemeriksaan Alexander Marwata

Ia menyatakan seharusnya pemeriksaan terhadap Alexander Marwata digelar hari ini, namun harus ditunda.


Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

1 jam lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

Pembentukan Badan Aspirasi Rakyat sebagai alat kelengkapan dewan atau AKD baru oleh DPR menuai tanggapan negatif dan positif dari sejumlah pakar.


Terkini Bisnis: Jokowi dan Investor di IKN, Bocoran Menteri di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana turun dari Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 jenis Boeing 737-800 usai mendarat di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, IKN, Jumat, 11 Oktober 2024. Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi dengan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 jenis Boeing 737-800 mendarat di Bandara Nusantara, IKN. Foto: Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Jokowi dan Investor di IKN, Bocoran Menteri di Kabinet Prabowo

Jokowi mengklaim ada banyak investor yang berminat menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara.


Sufmi Dasco Ungkap Jumlah Kementerian Prabowo 44 sampai 46

1 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta jajarannya  menerima kunjungan pimpinan PKS di kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Oktober 2024. Pimpinan PKS yang hadir di antaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Sekjen Aboe Bakar Al-Habsyi, hingga Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan. Tempo/Novali Panji
Sufmi Dasco Ungkap Jumlah Kementerian Prabowo 44 sampai 46

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal berjumlah sekitar 44-46


Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara

2 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Serap Anggaran Rp500 Miliar, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara

Presiden Jokowi mengatakan peresmian tersebut merupakan langkah penting dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Nusantara.


Jokowi Akan Rutin ke IKN Setelah Lengser

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat, 13 September 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Akan Rutin ke IKN Setelah Lengser

Jokowi mengatakan akan berkunjung secara rutin ke IKN setelah tak lagi menjadi presiden.


Daftar Lengkap Investasi di IKN senilai Rp58 Triliun yang Belum Tembus Target Jokowi

2 jam lalu

Tangkap layar Presiden RI Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek sekolah internasional di kawasan IKN, Kalimantan Timur, seperti disaksikan dalam video dari Jakarta, Rabu (1/11/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Daftar Lengkap Investasi di IKN senilai Rp58 Triliun yang Belum Tembus Target Jokowi

Total nilai investasi di IKN masih jauh dari target Jokowi sebesar Rp 100 triliun. Apa saja daftarnya?


Jokowi Sudah Mengemasi 70 Persen Barang di Istana: Koleksi Kambing akan Dikirim ke Solo

2 jam lalu

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melihat-lihat kambing yang sedang diberi makan di Istana Bogor, Jawa Barat, 24 Maret 2018. TEMPO/Friski Riana
Jokowi Sudah Mengemasi 70 Persen Barang di Istana: Koleksi Kambing akan Dikirim ke Solo

Jokowi mengisyaratkan sejumlah koleksinya juga sudah dirapikan. Termasuk hewan peliharaan seperti kambing.


Seputar Bandara IKN yang Dipakai Pesawat Kepresidenan Mendarat Hari Ini

3 jam lalu

Petugas menyaksikan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 jenis Boeing 737-800 yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendarat di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 11 Oktober 2024. Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi dengan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 jenis Boeing 737-800 mendarat di Bandara Nusantara, IKN. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Seputar Bandara IKN yang Dipakai Pesawat Kepresidenan Mendarat Hari Ini

Presiden Jokowi dan Iriana mendarat di Bandara IKN menggunakan pesawat kepresidenan. Berikut profil Bandara IKN.