Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PN Seirampah Sita Aset Negara Seluas 121 Hektar Milik PTPN 4 dari Penggarap

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
PN Seirampah mengeksekusi lahan seluas 121 hektar milik PTPN 4 Regional 2 dari tangan penggarap di Kebun Dolok Ilir, Kabupaten Serdangbedagai, Sumut pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Istimewa
PN Seirampah mengeksekusi lahan seluas 121 hektar milik PTPN 4 Regional 2 dari tangan penggarap di Kebun Dolok Ilir, Kabupaten Serdangbedagai, Sumut pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Medan -  Pengadilan Negeri Seirampah mengeksekusi lahan seluas 121 hektar milik PT Perkebunan Nusantara 4 atau PTPN 4 Regional 2 dari tangan penggarap di Kebun Dolok Ilir, Kabupaten Serdangbedagai, Sumatera Utara pada Senin, 13 Mei 2024.

Juru Sita Rahmad Diansyah mengatakan, proses sita dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), dari tingkat gugatan sampai Peninjauan Kembali. Pelaksanaannya sesuai Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks/2024/PN Srh Jo. Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Srh Jo. Nomor 133/PDT/2023/PT MDN Jo. Nomor 2905 K/Pdt/2023 tertanggal 2 Mei 2024. “Perusahaan mampu membangun komunikasi secara persuasif. Ini berdampak pada kelancaran eksekusi lahan. Sita dilaksanakan setelah mempunyai dasar hukum yang jelas dan berkekuatan hukum tetap,” kata Rahmad.

Penyelamatan aset di Kebun Dolok Ilir berjalan panjang. Areal kebun ini awalnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 1 tanggal 11 Desember 1981, diperpanjang dengan Sertifikat HGU Nomor 1 tanggal 11 September 2006 seluas 7.348,81 hektar yang berlaku sampai 31 Desember 2030.

Seiring perjalanan waktu, beberapa orang mengklaim lahan seluas 121 hektare di areal HGU miliknya. Penggarapan mulai terjadi pada 1999, namun praktik okupansi baru berlangsung di 2017. Kelompok penggarap sudah dua kali menggugat PTPN 4 Regional 2 yang dulunya PTPN 4, pada 2018 dan 2020. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Region Head PTPN 4 Regional 2, Sudarma Bhakti Lessan mengatakan, kedua gugatan ditolak, mulai tingkat PN Seirampah, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung. Meski dinyatakan menang secara hukum, pihaknya tetap mengedepankan cara-cara humanis untuk menyelesaikan masalah. 

"Komunikasi dan mediasi terus diutamakan sampai eksekusi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu mengembalikan aset negara. Semoga keringat dan perjuangan rekan-rekan menjadi amal ibadah dan berkah bagi kita semua,” ujar Sudarma, Selasa, 14 Mei 2024.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Muhammad Ridho Nasution menambahkan, PTPN 4 Regional 2 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, perusahaan menjadi katalisator ekonomi untuk berkontribusi atas pendapatan atau devisa yang bermuara pada pembangunan dan kepentingan rakyat. Ridho meminta dukungan dan mengajak seluruh elemen berjuang menyelamatkan setiap aset negara demi kemajuan bersama. “Tidak mudah, perlu perjuangan keras. Namun dengan bantuan dan dukungan dari semua pihak, Alhamdulillah aset negara berhasil kita selamatkan,” kata Ridho.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peristiwa Hukum Pekan Ini: Vonis 9 Tahun Karen Agustiawan, Tuntutan 12 Tahun Syahrul Yasin Limpo, Bagaimana Kasus Gazalba Saleh?

16 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Peristiwa Hukum Pekan Ini: Vonis 9 Tahun Karen Agustiawan, Tuntutan 12 Tahun Syahrul Yasin Limpo, Bagaimana Kasus Gazalba Saleh?

Pekan ini terdapat 3 peristiwa hukum di pengadilan, vonis 9 tahun Karen Agustiawan, tuntutan 12 tahun Syahrul Yasin Limpo, bagaimana Gazalba Saleh?


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

33 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Mengenal Tsamara Amany Komisaris PTPN dan Perjalanan Kariernya

33 hari lalu

Tsamara Amany/Foto: Instagram/Tsamara Amany
Mengenal Tsamara Amany Komisaris PTPN dan Perjalanan Kariernya

Tsamara Amany menjadi sorotan setelah diketahui menjabat sebagai komisaris independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN)


Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

33 hari lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Pegawai BUMN Kerja 4 Hari dalam Sepekan, Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN

Kementerian BUMN telah menerapkan uji coba empat hari kerja sepekan untuk sebagian pegawainya.


Sosok Tsamara Amany yang Rangkap Jabatan dari Stafsus Menteri BUMN sampai Komisaris PTPN

34 hari lalu

Ketua DPP PSI, Tsamara Amani saat mendatangi Kantor KPU dalam rangka pendaftaran partai PSI di Gedung KPU, Jakarta, 10 Oktober 2017. Pengurus Partai ini diwarnai sejumlah wajah sele. Tempo/Ilham Fikri
Sosok Tsamara Amany yang Rangkap Jabatan dari Stafsus Menteri BUMN sampai Komisaris PTPN

Tsamara Amany adalah seorang politikus perempuan asal Jakarta yang lahir pada 14 Juni 1996. Ia menjabat sebagai stafsus Menteri BUMN Erick Thohir


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

34 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


Intip Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN, Tembus Rp 200 Juta per Bulan?

34 hari lalu

Tsmara Amany. Foto: Instagram/@tsamaradki
Intip Gaji Tsamara Amany sebagai Komisaris PTPN, Tembus Rp 200 Juta per Bulan?

Tsamara Amany merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen Holding PTPN sejak akhir tahun lalu. Berapa perkiraan gajinya?


Tsamara Amany Komisaris PTPN Sejak 2023, Rangkap Jabatan jadi Stafsus Erick Thohir

34 hari lalu

Tsamara Amany/Foto: Instagram/Tsamara Amany
Tsamara Amany Komisaris PTPN Sejak 2023, Rangkap Jabatan jadi Stafsus Erick Thohir

Eks kader PSI sekaligus staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara Amany, menjadi komisaris independen Holding PTPN sejak akhir tahun lalu.


Kilas Balik Korban Salah Tangkap Fenomenal Sengkon dan Karta

50 hari lalu

Sengkon dan Karta. Data TEMPO
Kilas Balik Korban Salah Tangkap Fenomenal Sengkon dan Karta

Napi kasus pembunuhan Vina dan Eky, Saka Tatal, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ini kilas balik kasus salah tangkap fenomenal Sengkon dan Karta.


Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

14 Mei 2024

Gedung Pengadilan Negeri Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.