Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Usul BUMN Lepaskan Bisnis Hotel ke Swasta, InJourney: Sudah Sejalan Sekarang

Reporter

Editor

Khairul anam

image-gnews
Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Dony Oskaria di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Dony Oskaria di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Dony Oskaria mengatakan manajemen holding BUMN sektor pariwisata itu sejalan dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto untuk melepas bisnis perhotelan milik badan usaha milik negara dan menyerahkannya ke swasta.

“Khusus InJourney kami merasa itu sejalan ya, kebijakan yang ada baik dari Presiden (Joko Widodo) maupun bapak Menteri Erick Thohir,” kata Dony saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah pada Jumat, 8 Maret 2024. 

Dony mengatakan, sejak dulu semua perusahaan BUMN bahkan yang tidak bergerak di bidang perhotelan itu punya hotel.

“Nah karena itu Pak Erick berpikir hotel itu harus dikonsolodasikan (dalam In Journey). Kenapa dulu itu semua orang pengen punya hotel,” ujarnya. 

Dia mencontohkan sebelum dikonsolidasikan ke InJourney, Patra (Pertamina) dan Adi Karya (BUMN karya) serta BUMN lainnya memiliki hotel. Untuk itu, kata Dony, In Journey akan mengkonsilidasi hotel-hotel BUMN dan mengklasifikasikannya menjadi bintang 4, bintang 5 dan bintang 3.

"Kemudian kami membentuk hospitality fund untuk (dikerjasamakan) dengan sektor swasta,” ujarnya.

Hal itu dilakukan agar pengelolaannya berjalan secara profesional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Karena itu kami memfokuskan menyelesaikan proses transisi ini. Fund-nya akan mengajak dan menggandeng swasta untuk mengelola bersama-sama. Intinya semua yang disampaikan sejalan dengan apa yang kami lakukan hari ini,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden (Capres) nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut negara tidak perlu hotel yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dia sampaikan ketika menjadi pembicara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024. Namun demikian, dia meminta pendapat Menteri BUMN Erick Thohir yang juga hadir dalam agenda tersebut.

“Menurut saya, kita tidak membutuhkan hotel milik negara. Bagaimana menurut Anda, Pak Erick? Saya meminta saran Anda. Saya ingin meminta persetujuan yang rasional dan masuk akal,” kata Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont pada Selasa, 5 Maret 2024.

DESTY LUTHFIANI 

Pilihan Editor: Cara Mengajukan Permohonan Golongan Tidak Wajib Lapor SPT Tahunan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

17 menit lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.


Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

1 jam lalu

Yogyakarta International Airport atau bandara YIA di Kulon Progo. Dok. Istimewa
Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.


Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

3 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

Refocusing anggaran, kata Prabowo, merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan agar dapat merealisasikan programnya.


Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

3 jam lalu

Tangakapan layar dari video pendek yang diunggah Menko Marves Luhut Pandjaitan usai dijenguk Menhan Prabowo Subianto di Singapura beberapa waktu lalu (Sumber: Instagram)
Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.


Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.


Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

4 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, 13 Mei 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Bantah Disebut Bakal Turunkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Prabowo menyebut, dirinya sudah mengikuti empat kali kontestasi Pemilu, namun baru kali ini dia menang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

5 jam lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

16 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

19 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

20 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.