TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mengkritik gagasan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai penambahan dana desa jadi Rp 5 miliar. Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat, Walhi, Ferry Widodo menilai rencana itu justru berpeluang menjadi celah korupsi.
Dalam debat Cawapres pada Ahad, 21 Januari lalu, Muhaimin atau Cak Imin mengatakan berjanji akan menambah dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa jika terpilih menjadi wakil presiden bersama calon presiden Anies Baswedan. "Nyatanya fakta di lapangan Rp 1 miliar dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah sejak 2015 sampai hari ini malah menyebabkan angka korupsi di tingkat pedesaan semakin tinggi," ujar Ferry dalam konferensi pes di Jakarta pada Selasa, 23 Januari 2024.
Ferry merujuk pada data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023. Tercatat ada sekitar 600 kepala desa yang terseret isu korupsi dana desa. Karena itu, ia ragu penambahan jumlah dana desa dapat menyelesaikan konflik agraria di pedesaan.
Ia menuturkan peningkatan dana desa kerap dikaitkan dengan pemberdayaan dan pembangunan desa. Namun faktanya, tutur Ferry, dana tersebut kerap tak menyentuh desa-desa yang lahannya diambil oleh konsesi-konsesi industri ekstraktif besar.
Dengan demikian, dana desa tidak menjadi bagian dari penyelesaian persoalan agraria atau persoalan tanah yang sudah diambil oleh industri besar. "Ini yang menjadi titik tekan kami, Rp 5 miliar bahkan mau dinaikkan Rp 10 miliar sekalipun, itu bukan bukan jaminan penyelesaian konflik agraria," ujar Ferry.
Menurutnya, penambahan dana desa Rp 5 miliar juga belum tentu mencukupi kebutuhan untuk pemberdayaan dan pembangunan di tingkat desa. Terlebih untuk penuntaskan kemiskinan dan mengurangi angka petani gurem di desa.
Ferry pun menilai sejauh ini belum ada kandidat yang mampu mendorong penyelesaian konflik dengan skema reforma agreas sejati. Menurutnya, para kandidat belum mempunyai program yang dapat menuntaskan kemiskinan di wilayah pedesaan dan penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural.
Pilihan Editor: Walhi Sebut Pernyataan Gibran Tak Sesuai Fakta: Food Estate Singkong Gagal, Tidak Pernah Panen
