Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Anjloknya Penerimaan Pajak pada Semester I 2023 Ini

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data penerimaan pajak enam bulan pertama 2023 tidak setinggi tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 10 Juli 2023. Lantas, apa penyebab penurunan penerimaan pajak negara tersebut? 

Penyebab Penerimaan Pajak Anjlok

Sri Mulyani membeberkan bahwa realisasi pendapatan pajak mulai Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp 970,2 triliun. Angka tersebut sama dengan 56,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yaitu Rp 1.718 triliun. Sementara itu, pertumbuhannya baru menyentuh level 9,9 persen, atau jeblok bila dibandingkan Juni 2022 sebesar 58,2 persen. 

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, setidaknya ada tiga jenis pajak yang masih berpotensi untuk tumbuh. Pertama adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Usaha sebesar Rp 263,7 triliun atau naik 26,2 persen dari periode sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 209 triliun. 

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebanyak Rp 217 triliun atau melonjak 23,5 persen dari Semester Gasal 2022 dengan nilai Rp 175,6 triliun (39,3 persen). Di posisi ketiga, ada PPh 21 yang berkontribusi memberi pemasukan pada negara sebesar Rp 107,7 triliun atau meningkat 18,3 persen ketimbang semester I 2022, yaitu Rp 91 triliun (19,3 persen). 

Bendahara Negara itu juga memaparkan jebloknya nilai penerimaan pajak yang diakibatkan oleh turunnya PPN impor sebesar Rp 123,7 triliun atau minus 0,4 persen. Nilai tersebut lebih kecil dari pendapatan Semester I 2022 Rp 124,2 triliun atau melonjak 47 persen.

Selanjutnya, PPh Final merosot ke angka Rp 57,1 triliun atau turun 47 persen pada periode sama tahun 2022 yang tumbuh 90,8 persen sebesar Rp 107,8 triliun. 

Rendahnya pendapatan pajak negara juga tampak dari setoran industri pengolahan yang hanya menyumbang 8 persen atau turun dibandingkan Semester I 2022 sebesar 51,6 persen.

Ada lagi setoran pajak dari bidang perdagangan yang hanya tumbuh di angka 7,3 persen, turun ketimbang periode sebelumnya sebesar 73,2 persen.

Sebagai informasi, pertambangan menjadi penyebab utama anjloknya penerimaan pajak lantaran hanya tumbuh 51,7 persen dari sebelumnya mencapai 294,9 persen pada semester I 2022. 

“Untuk setoran pajak dari sektor pengolahan dan perdagangan yang melambat karena tingginya basis pada 2022 serta perlambatan impor. Kontribusi dari pajak impor sektor ini lebih dari 30 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin 10 Juli 2023. 

Alasan melemahnya penerimaan pajak sektor perdagangan lantaran tingginya harga komoditas pada 2022. Alhasil, Badan Usaha harus membayar PPh lebih tinggi karena peningkatan profitabilitas dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Fungsi pajak...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

9 jam lalu

Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Anggaran Kemendikbud 2025 Turun dan UKT Batal Naik, PTN Kekurangan Dana Operasional Rp 41 Triliun

Anggaran Kemendikbud tahun depan dipangkas, berdampak pada alokasi untuk PTN yang ikut turun. Penerimaan dari UKT tetap, dan biaya operasional membengkak. Kemendikbud sebut ada disparitas biaya PTN pada 2025 sebesar Rp 41 triliun.


Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

10 jam lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.


Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

11 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Rp 662 Triliun tapi Kualitas Pendidikan Rendah, Kemendagri: Masalah Ada di Daerah

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengatakan persoalan anggaran pendidikan di daerah menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan.


Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

12 jam lalu

Ilustrasi industri di Indonesia. (Shutterstock)
Terkini: Rupiah Terus Melemah Ketua Umum Kadin Buka Suara, Alasan Zulhas Usul Naikkan Harga MinyaKita

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

14 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.


Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

14 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

Heru Budi mengatakan pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah lantaran hanya untuk mereka yang rumahnya lebih dari satu.


Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

17 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah Kedua NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar


Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

Program-program yang boros anggaran berpotensi menyebabkan defisit anggaran membengkak hingga di atas 3 persen tahun depan.


Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

1 hari lalu

Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Senat Thailand mendukung RUU kesetaraan pernikahan dengan suara 130 berbanding empat.


Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Pengamat Sebut Imbas Perpindahan Ibu Kota

1 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Pengamat Sebut Imbas Perpindahan Ibu Kota

Pajak rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar diterapkan karena Pemerintah Jakarta dianggap membutuhkan pemasukan setelah tak jadi ibu kota negara.