Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Anjloknya Penerimaan Pajak pada Semester I 2023 Ini

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data penerimaan pajak enam bulan pertama 2023 tidak setinggi tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 10 Juli 2023. Lantas, apa penyebab penurunan penerimaan pajak negara tersebut? 

Penyebab Penerimaan Pajak Anjlok

Sri Mulyani membeberkan bahwa realisasi pendapatan pajak mulai Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp 970,2 triliun. Angka tersebut sama dengan 56,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yaitu Rp 1.718 triliun. Sementara itu, pertumbuhannya baru menyentuh level 9,9 persen, atau jeblok bila dibandingkan Juni 2022 sebesar 58,2 persen. 

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, setidaknya ada tiga jenis pajak yang masih berpotensi untuk tumbuh. Pertama adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Usaha sebesar Rp 263,7 triliun atau naik 26,2 persen dari periode sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 209 triliun. 

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebanyak Rp 217 triliun atau melonjak 23,5 persen dari Semester Gasal 2022 dengan nilai Rp 175,6 triliun (39,3 persen). Di posisi ketiga, ada PPh 21 yang berkontribusi memberi pemasukan pada negara sebesar Rp 107,7 triliun atau meningkat 18,3 persen ketimbang semester I 2022, yaitu Rp 91 triliun (19,3 persen). 

Bendahara Negara itu juga memaparkan jebloknya nilai penerimaan pajak yang diakibatkan oleh turunnya PPN impor sebesar Rp 123,7 triliun atau minus 0,4 persen. Nilai tersebut lebih kecil dari pendapatan Semester I 2022 Rp 124,2 triliun atau melonjak 47 persen.

Selanjutnya, PPh Final merosot ke angka Rp 57,1 triliun atau turun 47 persen pada periode sama tahun 2022 yang tumbuh 90,8 persen sebesar Rp 107,8 triliun. 

Rendahnya pendapatan pajak negara juga tampak dari setoran industri pengolahan yang hanya menyumbang 8 persen atau turun dibandingkan Semester I 2022 sebesar 51,6 persen.

Ada lagi setoran pajak dari bidang perdagangan yang hanya tumbuh di angka 7,3 persen, turun ketimbang periode sebelumnya sebesar 73,2 persen.

Sebagai informasi, pertambangan menjadi penyebab utama anjloknya penerimaan pajak lantaran hanya tumbuh 51,7 persen dari sebelumnya mencapai 294,9 persen pada semester I 2022. 

“Untuk setoran pajak dari sektor pengolahan dan perdagangan yang melambat karena tingginya basis pada 2022 serta perlambatan impor. Kontribusi dari pajak impor sektor ini lebih dari 30 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin 10 Juli 2023. 

Alasan melemahnya penerimaan pajak sektor perdagangan lantaran tingginya harga komoditas pada 2022. Alhasil, Badan Usaha harus membayar PPh lebih tinggi karena peningkatan profitabilitas dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Fungsi pajak...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Segini Harta Kekayaan Hakim MA yang Perintahkan Rumah Istri Rafael Alun Dikembalikan

4 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya saat mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Rafael menyatakan masih pikir-pikir soal kemungkinan mengajukan banding atas vonis 14 Tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang dijatuhkan  Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepadanya. TEMPO/Imam Sukamto
Segini Harta Kekayaan Hakim MA yang Perintahkan Rumah Istri Rafael Alun Dikembalikan

Lewat putusan kasasi, hakim MA (Mahkamah Agung) memerintahkan harta istri Rafael Alun Trisambodo dikembalikan. Segini kekayaan hakim tersebut.


Cushman & Wakefield Indonesia Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen akan Memberatkan Sektor Properti

17 jam lalu

Pengunjung melihat maket perumahan pada pameran Indonesia Properti Expo 2022 di JCC, Jakarta, Ahad, 20 November 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melihat pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2022 dapat menjadi peluang untuk mendorong perekonomian sekaligus mengentaskan backlog atau kekurangan perumahan yang masih tinggi, yakni 12,75 juta unit. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Cushman & Wakefield Indonesia Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen akan Memberatkan Sektor Properti

Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, mengatakan PPN 12 persen akan memberatkan pengembang properti.


Terkini: Pabrik Roti Okko Stop Produksi, Roti Aoka Jalan Terus; Bank Mandiri Penyedia Layanan Terintegrasi Pertama Golden Visa

23 jam lalu

Roti Okko dan Aoka (rotiokko.com/ ptindonesiabakeryfamily.com)
Terkini: Pabrik Roti Okko Stop Produksi, Roti Aoka Jalan Terus; Bank Mandiri Penyedia Layanan Terintegrasi Pertama Golden Visa

Produsen roti Okko telah menghentikan produksi, sementara pabrik roti Aoka di Bandung terus berjalan.


PT Bina Karya Optimistis Pembangunan 40 Menara Hunian ASN di IKN Dimulai Awal 2025

1 hari lalu

Desain Rumah Susun PNS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
PT Bina Karya Optimistis Pembangunan 40 Menara Hunian ASN di IKN Dimulai Awal 2025

PT Bina Karya mengupayakan pembangunan 40 menara hunian ASN di IKN bisa dimulai awal tahun depan.


Ma'ruf Amin Resmikan Taman Balekambang Solo yang Direvitalisasi Senilai Rp 170 Miliar

1 hari lalu

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (dua dari kanan) memberikan keterangan pers kepada wartawan seusai meresmikan Taman Balekambang di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ma'ruf Amin Resmikan Taman Balekambang Solo yang Direvitalisasi Senilai Rp 170 Miliar

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, pada hari ini meresmikan Taman Balekambang di Kota Solo, Jawa Tengah yang telah selesai direvitalisasi.


Beredar Video Bea Cukai Lakukan Razia Impor di Warung, Staf Sri Mulyani: Itu Operasi Gempur Rokok Ilegal

1 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Beredar Video Bea Cukai Lakukan Razia Impor di Warung, Staf Sri Mulyani: Itu Operasi Gempur Rokok Ilegal

Staf Khusus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo membantah bea cukai melakukan razia barang impor ilegal di toko kelontong.


Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

1 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran

Kemenko Perekonomian merayakan HUT ke-58. Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga mengisahkan upaya yang dihadapi kementerian saat Covid-19.


Ekonom Didik J. Rachbini Kenang Hamzah Haz sebagai Penjaga APBN

2 hari lalu

Mantan Wapres,  Hamzah Haz melambaikan tangan kepada wartawan, usai menjenguk Fuad Amin Imron di Rutan KPK, Jakarta, 2 April 2015. Fuad Amin Imron diduga terlibat kasus dugaan suap jual beli pasokan gas alam di Bangkalan, Madura. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ekonom Didik J. Rachbini Kenang Hamzah Haz sebagai Penjaga APBN

Ekonom sekaligus Rektor di Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengenang Hamzah Haz sebagai penjaga APBN.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

3 hari lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

3 hari lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?