Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ungkap Penyebab Anjloknya Penerimaan Pajak pada Semester I 2023 Ini

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data penerimaan pajak enam bulan pertama 2023 tidak setinggi tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 10 Juli 2023. Lantas, apa penyebab penurunan penerimaan pajak negara tersebut? 

Penyebab Penerimaan Pajak Anjlok

Sri Mulyani membeberkan bahwa realisasi pendapatan pajak mulai Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp 970,2 triliun. Angka tersebut sama dengan 56,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yaitu Rp 1.718 triliun. Sementara itu, pertumbuhannya baru menyentuh level 9,9 persen, atau jeblok bila dibandingkan Juni 2022 sebesar 58,2 persen. 

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, setidaknya ada tiga jenis pajak yang masih berpotensi untuk tumbuh. Pertama adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Usaha sebesar Rp 263,7 triliun atau naik 26,2 persen dari periode sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 209 triliun. 

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebanyak Rp 217 triliun atau melonjak 23,5 persen dari Semester Gasal 2022 dengan nilai Rp 175,6 triliun (39,3 persen). Di posisi ketiga, ada PPh 21 yang berkontribusi memberi pemasukan pada negara sebesar Rp 107,7 triliun atau meningkat 18,3 persen ketimbang semester I 2022, yaitu Rp 91 triliun (19,3 persen). 

Bendahara Negara itu juga memaparkan jebloknya nilai penerimaan pajak yang diakibatkan oleh turunnya PPN impor sebesar Rp 123,7 triliun atau minus 0,4 persen. Nilai tersebut lebih kecil dari pendapatan Semester I 2022 Rp 124,2 triliun atau melonjak 47 persen.

Selanjutnya, PPh Final merosot ke angka Rp 57,1 triliun atau turun 47 persen pada periode sama tahun 2022 yang tumbuh 90,8 persen sebesar Rp 107,8 triliun. 

Rendahnya pendapatan pajak negara juga tampak dari setoran industri pengolahan yang hanya menyumbang 8 persen atau turun dibandingkan Semester I 2022 sebesar 51,6 persen.

Ada lagi setoran pajak dari bidang perdagangan yang hanya tumbuh di angka 7,3 persen, turun ketimbang periode sebelumnya sebesar 73,2 persen.

Sebagai informasi, pertambangan menjadi penyebab utama anjloknya penerimaan pajak lantaran hanya tumbuh 51,7 persen dari sebelumnya mencapai 294,9 persen pada semester I 2022. 

“Untuk setoran pajak dari sektor pengolahan dan perdagangan yang melambat karena tingginya basis pada 2022 serta perlambatan impor. Kontribusi dari pajak impor sektor ini lebih dari 30 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin 10 Juli 2023. 

Alasan melemahnya penerimaan pajak sektor perdagangan lantaran tingginya harga komoditas pada 2022. Alhasil, Badan Usaha harus membayar PPh lebih tinggi karena peningkatan profitabilitas dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Fungsi pajak...

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

5 jam lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini: Kaesang Pangarep Kembali Jadi Sorotan Kali Ini soal Bisnis-bisnisnya yang Bangkrut, Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, kembali menjadi perbincangan media sosial.


Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strateginya menjaga penerimaan negara, meskipun penerimaan bea cukai turun karena hilirisasi.


Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi, Utamanya untuk Tekan Kemiskinan, Stunting dan..

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022. Agenda rapat paripurna ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Beberkan Fokus APBN Terakhir Era Jokowi, Utamanya untuk Tekan Kemiskinan, Stunting dan..

Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan fokus APBN yang menjadi terakhir di era Presiden Jokowi.


Sri Mulyani: Aktivitas Domestik Masih Resiliensi, Pemulihan Ekonomi Cukup Bertahan

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani: Aktivitas Domestik Masih Resiliensi, Pemulihan Ekonomi Cukup Bertahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa ekonomi dari sisi aktivitas domestik yang masih menunjukkan adanya resilien. Ditambah lagi pemulihan ekonomi juga masih cukup bertahan dengan baik.


Terkini: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina, Nasib Bisnis Kaesang yang Bangkrut

10 jam lalu

Rangkaian kereta cepat yang membawa rombongan Presiden Jokowi di Stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Presiden Jokowi naik KCJB dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang dilanjut ke Stasiun Bandung menggunakan kereta feeder. TEMPO/Prima mulia
Terkini: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina, Nasib Bisnis Kaesang yang Bangkrut

Terkini: Indonesia resmi masuk jebakan utang Cina di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, nasib bisnis Kaesang yang bangkrut.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 menjadi UU APBN 2024.


Penjaminan Utang Kereta Cepat Jadi Beban Besar APBN, Ekonom: Bunganya hingga 3,4 Persen

13 jam lalu

Kondisi tempat duduk penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Rabu, 20 September 2023. KCJB memiliki kecepatan maksimal 350 km/jam. TEMPO/Tony Hartawan
Penjaminan Utang Kereta Cepat Jadi Beban Besar APBN, Ekonom: Bunganya hingga 3,4 Persen

Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menjelaskan penjaminan atas utang proyek kereta cepat dari Cina akan memberi tambahan beban tidak kecil terhadap APBN.


Sri Mulyani soal Inflasi di RI: Relatif Rendah tapi Harus Waspada karena Harga Pangan Naik Tajam

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani soal Inflasi di RI: Relatif Rendah tapi Harus Waspada karena Harga Pangan Naik Tajam

Sri Mulyani menyebutkan inflasi Indonesia per Agustus 2023 sekitar 3,3 persen relatif dalam situasi yang moderat rendah tapi harus tetap waspada.


Pendapatan Negara Tumbuh tapi Penerimaan Bea Cukai Menurun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Pendapatan Negara Tumbuh tapi Penerimaan Bea Cukai Menurun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi pendapatan negara tumbuh tapi penerimaan bea cukai turun.


Sri Mulyani: Anggaran Belanja Negara Beri Manfaat Langsung ke Masyarakat

16 jam lalu

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Anggaran Belanja Negara Beri Manfaat Langsung ke Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara hingga Agustus 2023 mencapai Rp 1.674,7 triliun.