Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bicara Soal Jaminan Penjaminan Simpanan Nasabah, Bos LPS Sebut Begini

Reporter

Editor

Grace gandhi

Purbaya Yudhi Sadewa. Maritim.go.id
Purbaya Yudhi Sadewa. Maritim.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan cakupan penjaminan simpanan berada di level sangat memadai. Dia menjamin besaran nilai simpanan yang dijamin LPS sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank—sebagaimana amanat Undang-Undang LPS. Angka tersebut setara 28,2 kali PDB per kapita nasional pada 2022.

“Rasio ini jauh di atas rata-rata upper middle income countries yang mencapai 6,3 kali PDB per kapita dan lower middle income countries sebesar 11,3 kali PDB per kapita,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers yang digelar virtual pada Selasa, 28 Februari 2023.

Purbaya mengatakan bahwa berdasarkan data Januari 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin simpanannya—dengan saldo sampai dengan Rp 2 miliar—tercatat sebesar 99,93 persen dari total rekening atau setara 506,23 uta rekening.

Sementara itu, pada BPR/BPRS, berdasarkan data Desember 2022, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya—dengan saldo sampai dengan Rp 2 miliar—tercatat sebesar 99,98 persen dari total rekening. Capaian  tersebut setara dengan 15,07 juta rekening. 

Purbaya menuturkan, cakupan simpanan tersebut nilainya sudah di atas amanat Undang-Undang LPS yang sekurang-kurangnya harus mencakup 90 persen. Selain itu juga sudah melampau rule of thumb dari International Association of Deposit Insurers (IADI) yang sekurang-kurangnya mencakup 80 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apabila dibandingkan dengan Thailand dan Singapura, Purbaya melanjutkan, skema pinjaman LPS juga lebih besar dan lebih komprehensif, baik secara nominal maupun secara relatif terhadap PDB per kapita. “Selain itu, cakupan penjaminan LPS juga mencakup atas simpanan dalam bentuk foreign currency deposits,” kata dia.

Pilihan Editor: Profil PLTA Mentarang Induk, PSN Kolaborasi RI-Malaysia yang Buat Jokowi Senang

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

9 jam lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

Tahun politik kali ini akan berbeda, bahkan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 5,3-5,7 persen pada 2024.


5 Negara Pemberi Utang Terbesar Ke Indonesia per Maret 2023, Cina di Posisi ke Berapa?

14 jam lalu

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
5 Negara Pemberi Utang Terbesar Ke Indonesia per Maret 2023, Cina di Posisi ke Berapa?

BI mengeluarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia terbaru yang menunjukkan negara pemberi utang terbesar ke RI. Cina ada di posisi ke berapa?


Pertumbuhan Ekonomi RI 2045 Dibidik Tujuh Persen, Bappenas Rincikan Target yang Harus Dipenuhi

1 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Suharso Monoarfa, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Pertumbuhan Ekonomi RI 2045 Dibidik Tujuh Persen, Bappenas Rincikan Target yang Harus Dipenuhi

Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2045 mampu mencapai rata-rata 7 persen.


Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

4 hari lalu

Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu sore, 27 Mei 2023, dimulai dari perjalanan kereta api menjadi lebih singkat.


Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

4 hari lalu

Lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti.
Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari harapan Kementerian PUPR atas terus dibangunnya infrastruktur dasar di IKN.


Sejumlah Negara Lakukan Dedolarisasi, Simak Pantauan LPS pada Simpanan Dolar AS di Tanah Air

4 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Sejumlah Negara Lakukan Dedolarisasi, Simak Pantauan LPS pada Simpanan Dolar AS di Tanah Air

Sejumlah negara telah melakukan dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau Amerika Serikat. Bagaimana di RI?


Mitra Ultra Mikro BRI Ini Jauhkan Masyarakat dari Rentenir

5 hari lalu

Mitra Ultra Mikro BRI Ini Jauhkan Masyarakat dari Rentenir

Program Mitra UMi memudahkan para petani yang belum dapat mengakses fasilitas kredit perbankan


Program Hilirisasi Tambang Akan Dorong PDB RI, Berikut Kajian Ekonom

5 hari lalu

Ekskavator memuat bijih nikel mentah ke dalam dump truck di lokasi penambangan nikel milik PT Vale di Sorowako, provinsi Sulawesi Selatan, 29 Maret 2023. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Program Hilirisasi Tambang Akan Dorong PDB RI, Berikut Kajian Ekonom

Kepala Ekonomi HSBC Global Research Pranjul Bhandari mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia bisa tumbuh mencapai 5,8 persen pada 2028. Apa sebabnya?


Banyak BPR Bangkrut Tiap Tahun, LPS Jelaskan Penyebab Utama

5 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Banyak BPR Bangkrut Tiap Tahun, LPS Jelaskan Penyebab Utama

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tentang potensi Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang bangkrut.


LPS Jelaskan Dampak Positif dan Negatif Gagal Bayar Utang Amerika ke RI

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) memberikan keterangan pers terkait hasil rapat berkala KSSK tahun 2022 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2022. Namun KSSK juga mewaspadai sejumlah risiko dari perekonomian global yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan ekonomi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan'
LPS Jelaskan Dampak Positif dan Negatif Gagal Bayar Utang Amerika ke RI

Amerika Serikat (AS) berpotensi mengalami gagal bayar utang alias default. Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan atau DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait hal ini.