TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyiapkan 'karpet merah' kepada Prabowo-Gibran, yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, dengan memasukkan program unggulan mereka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025, termasuk makan siang gratis, itu dapat dieksekusi setelah mereka dilantik pada Oktober mendatang.
"Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca-20 Oktober 2024, setelah presiden-wakil presiden terpilih dilantik," kata Ari melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.
Ari menjelaskan dukungan Presiden Jokowi tersebut untuk mengawal keberlanjutan pembangunan mewujudkan Indonesia Maju.
"Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Presiden Jokowi," katanya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025, yang memungkinkan program Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang gratis, dapat berjalan.
"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.
Sementara itu, RKP 2025 disusun memperhitungkan transisi kepemimpinan dari presiden dan kabinet saat ini dengan yang akan datang.
Karena bersifat transisi, maka RKP 2025 harus disusun menggunakan metode khusus, yakni pendekatan teknokratik, yang berarti mengikuti pola rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Setelah pemenang Pilpres 2024 diumumkan, rancangan awal RKP 2025 akan diperbaharui hingga Juni 2024 sesuai program dan janji presiden-wakil presiden terpilih.
Gibran Evaluasi Program Makan Siang Gratis
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengevaluasi program makan siang dan susu gratis setelah dilakukan uji coba beberapa waktu lalu.
"Ya ini masih kita pikirkan, skema-skema terbaik nanti kita pastikan ke depan seperti apa," kata Gibran saat ditemui di Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 24 April 2024.
Gibran menjelaskan beberapa hal yang pihaknya akan evaluasi dari program makan siang gratis itu yakni pemilihan menu, proses distribusi hingga pemenuhan logistik makanan.
Tidak hanya itu, jumlah penerima program makan siang dan susu tersebut juga akan dievaluasi oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar bantuan pemulihan gizi itu bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat guna mengantisipasi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
Dia mengatakan ada dua sektor ekonomi yang akan terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah, yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.
"Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin," kata Farhan beberapa waktu lalu.
Perlu Biaya Besar
Anggaran makan siang gratis untuk 70 juta anak sekolah dari PAUD sampai SMA/SMK sangat besar. Menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp185 triliun untuk 70 juta siswa dengan harga per porsi Rp15 ribu.
Namun Prabowo-Gibran berencana melaksanakannya secara bertahap. Anggota pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Hari Wibowo, mengatakan program tersebut dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan seiring waktu berjalan.
Pada tahun pertama, program makan siang gratis akan menyasar 40% dari siswa sekolah yang ada. Lalu, di tahun kedua, akan ditingkatkan menjadi 80% dari target anak sekolah. Pada 2029, kata dia, barulah program ini akan dilaksanakan kepada 100% anak sekolah.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, pernah menyatakan anggaran makan siang gratis bisa diambilkan dari dana BOS afirmatif. Namun usulan ini banyak ditentang praktisi pendidikan karena selama ini uang bantuan operasional sekolah itu juga sangat terbatas, yakni tiap tahunnya hanya berkisar Rp53 triliun.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam sebuah wawancara mengatakan, ada kemungkinan anggaran makan siang gratis sebagian diambil dari jatah Rp 350 triliun anggaran pemerintah untuk subsidi solar dan LPG 3 kilogram, karena ternyata lebih dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.
Sejauh ini, pemerintah belum menjelaskan dari mana anggaran makan siang gratis ini diambil dan berapa jumlahnya untuk tahun anggaran 2025.
ANTARA | TIM TEMPO
Pilihan Editor Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina
