AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Senat Amerika Serikat pada Selasa, 23 April 2024 mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok bila pemilik media sosial tersebut, ByteDance, tidak menjual sebagian sahamnya (divestasi) ke pihak di luar Cina selama 9-12 bulan sejak undang-undang itu berlaku.

Presiden AS Joe Biden menandatangani pengesahan dokumen tersebut menjadi undang-undang pada Rabu, 24 April 2024, bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Cina pada 24-26 April 2024. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan sikap pemerintahnya tidak berubah menyusul pengesahan undang-undang yang melarang penggunaan TikTok di Amerika Serikat oleh Senat AS.

"Saya sendiri dan juru bicara Kementerian Perdagangan sebelumnya telah memperjelas posisi Cina dalam pengesahan UU TikTok oleh parlemen AS, Anda dapat merujuk pada pernyataan tersebut," kata Wang Wenbin kepada wartawan saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing,Rabu.

Pada 14 Maret 2024, Wang Wenbin telah membuat pernyataan bahwa UU soal TikTok itu menunjukkan tindakan AS bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional

Wang Wenbin juga menyatakan bahwa pemerintah Cina memberikan perlindungan privasi dan keamanan data serta tidak pernah meminta dan tidak akan pernah meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau memberikan data di negara lain kepada pemerintah dengan melanggar hukum setempat.

Sebelumnya UU yang disebut dengan nama "Perlindungan Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing" itu sudah lolos di tingkat DPR AS pada 13 Maret 2024.

Politikus AS menilai TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional karena dimiliki oleh ByteDance asal Cina sehingga khawatir data penggunanya di AS yang mencapai 170 juta orang akan diberikan kepada pemerintah Tiongkok.

Jika TikTok gagal melakukan divestasi hingga April 2025 maka kios aplikasi yang dioperasikan oleh Apple, Google dan layanan lain secara resmi tidak boleh menawarkan TikTok atau menyediakan layanan "hosting web" untuk TikTok.

UU itu juga memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan aplikasi lain sebagai ancaman keamanan nasional jika aplikasi tersebut berada di bawah kendali negara yang dianggap bermusuhan dengan AS.

Perlawanan TikTok

TikTok mengatakan bahwa UU tersebut tidak konstitusional dan berpotensi dapat mengganggu keberlangsungan para kreator konten dan pelaku bisnis yang bertumpu kepada media sosial tersebut.

Perusahaan itu juga menyangkal adanya hubungan dengan pemerintah Cina dan telah merestrukturisasi perusahaan agar data pengguna AS tetap berada di negara tersebut dengan pengawasan independen.

Platform video viral tersebut berencana melawan larangan atau penjualan paksa pengoperasian aplikasi tersebut di AS melalui pengadilan.

Kepala kebijakan publik TikTok untuk Amerika, Michael Beckerman, mengatakan kepada stafnya dalam sebuah memo, seperti dikutip Guardian, bahwa RUU tersebut tidak konstitusional dan TikTok akan menentangnya di pengadilan.

Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (American Civil Liberties Union) mengatakan pelarangan atau keharusan divestasi TikTok akan "menjadi preseden global yang mengkhawatirkan atas kontrol berlebihan pemerintah atas platform media sosial."

Senator Laphonza Butler, seorang anggota DPR dari Demokrat California, mendesak Gedung Putih untuk mempertimbangkan nasib 8.000 karyawan TikTok di AS, yang sebagian besar berada di New York dan California.

“Kita harus mengakui dampaknya terhadap pekerja TikTok, dan perekonomian lokal kita, saat kita menentukan jalan ke depan,” kata Butler kepada Biden melalui suratnya.

RUU ini juga akan memberikan Gedung Putih alat baru untuk melarang atau memaksa penjualan aplikasi milik asing lainnya yang dianggap sebagai ancaman keamanan.

Senator Demokrat Ron Wyden mengatakan dia khawatir RUU itu "memberikan kewenangan luas yang dapat disalahgunakan oleh pemerintahan di masa depan untuk melanggar hak Amandemen Pertama Amerika."

Tim kampanye terpilihnya kembali Biden berencana untuk terus menggunakan TikTok, kata seorang pejabat kampanye pada hari Rabu. Tim kampanye Trump belum bergabung dengan TikTok.

Biden menandatangani undang-undang pada akhir tahun 2022 yang melarang pegawai pemerintah AS menggunakan TikTok di gadget milik pemerintah.

Berikutnya: Banyak Negara Barat Melarang TikTok

• 1
• 2
• Selanjutnya