TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak dibaca adalah tentang rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina yang menimbulkan pro dan kontra. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha mengatakan sebenarnya sudah ada tanaman padi yang dikelola petani setempat yang sesuai dengan kondisi tanah di Kalimantan. Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan program tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria.
Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mulai mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk saat membeli LPG 3 kg. Aturan ini mulai berlaku per 1 Januari 2024. Hanya masyarakat yang terdaftar di pangkalan data yang dapat membeli LPG 3 kilogram. Bagaimana cara mendaftar?
Berikutnya adalah berita mengenai pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bahwa ada 40 pabrik asal Cina yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari puluhan pabrik itu baru 3 yang sudah disegel.
Lalu berita tentang Presiden Jokowi yang menyiapkan 'karpet merah' kepada Prabowo-Gibran, yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, dengan memasukkan program unggulan mereka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.
Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co:
- Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina
Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina, menimbulkan pro dan kontra.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padi mereka. Proyek kerja sama ini akan dimulai Oktober 2024.
“Kita (Indonesia) minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” ujar Luhut dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu, 21 April 2024.
Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha menyatakan tak mempermasalahkan rencana pemerintah yang ingin menggunakan lahan di Kalimantan Tengah untuk pengembangan sawah padi Cina.
"Kalau dari sisi varietas sebenarnya tidak masalah karena sebelum dikembangkan pasti ada tahapan pelepasan melalui Menteri Pertanian," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.
Namun dia mengatakan, sebenarnya sudah ada tanaman padi yang dikelola petani setempat yang sesuai dengan kondisi kemasaman tinggi karena lahan sulfat masam.
Orang awam menyebut itu lahan gambut, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan lahan yang ada campuran tanah mineral karena jika gambut murni tidak mungkin tanaman padi bisa hidup.
"Setahu saya di Cina tidak ada lahan pasang surut dengan sifat sulfat masam, seperti di Indonesia. Tapi kita belum tahu, seperti apa padinya," katanya.
Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto mengharapkan pemerintah meningkatkan indeks pertanaman meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani dibandingkan membuka lahan sejuta hektar untuk padi Cina.
"Sebenarnya kalau pemerintah serius ingin membangun kebijakan kedaulatan pangan, kita masih punya potensi di aspek peningkatan indeks pertanaman," kata Totok di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis sore.
Apabila kebijakan mencetak 1 juta hektare sawah baru di Kalimantan dengan menggunakan investasi dari luar negeri itu dilakukan, kata dia, setidaknya akan terjadi pengambilalihan hak kepemilikan lahan dari masyarakat lokal dan hal itu akan berpotensi menimbulkan konflik.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi...
