Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaBerita terkini yang banyak dibaca adalah tentang rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina yang menimbulkan pro dan kontra. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha mengatakan sebenarnya sudah ada tanaman padi yang dikelola petani setempat yang sesuai dengan kondisi tanah di Kalimantan. Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan program tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mulai mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk saat membeli LPG 3 kg. Aturan ini mulai berlaku per 1 Januari 2024. Hanya masyarakat yang terdaftar di pangkalan data yang dapat membeli LPG 3 kilogram. Bagaimana cara mendaftar?

Berikutnya adalah berita mengenai pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bahwa ada 40 pabrik asal Cina yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari puluhan pabrik itu baru 3 yang sudah disegel.

Lalu berita tentang Presiden Jokowi yang menyiapkan 'karpet merah' kepada Prabowo-Gibran, yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, dengan memasukkan program unggulan mereka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.

Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co:

  1. Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina, menimbulkan pro dan kontra. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Cina bersedia mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padi mereka. Proyek kerja sama ini akan dimulai Oktober 2024.

“Kita (Indonesia) minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” ujar Luhut dalam akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu, 21 April 2024.

Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yudhistira Nugraha menyatakan tak mempermasalahkan rencana pemerintah yang ingin menggunakan lahan di Kalimantan Tengah untuk pengembangan sawah padi Cina.

"Kalau dari sisi varietas sebenarnya tidak masalah karena sebelum dikembangkan pasti ada tahapan pelepasan melalui Menteri Pertanian," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.

Namun dia mengatakan, sebenarnya sudah ada tanaman padi yang dikelola petani setempat yang sesuai dengan kondisi kemasaman tinggi karena lahan sulfat masam.

Orang awam menyebut itu lahan gambut, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan lahan yang ada campuran tanah mineral karena jika gambut murni tidak mungkin tanaman padi bisa hidup. 

"Setahu saya di Cina tidak ada lahan pasang surut dengan sifat sulfat masam, seperti di Indonesia. Tapi kita belum tahu, seperti apa padinya," katanya.

Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto mengharapkan pemerintah meningkatkan indeks pertanaman meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan petani dibandingkan membuka lahan sejuta hektar untuk padi Cina.

"Sebenarnya kalau pemerintah serius ingin membangun kebijakan kedaulatan pangan, kita masih punya potensi di aspek peningkatan indeks pertanaman," kata Totok di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis sore.

Apabila kebijakan mencetak 1 juta hektare sawah baru di Kalimantan dengan menggunakan investasi dari luar negeri itu dilakukan, kata dia, setidaknya akan terjadi pengambilalihan hak kepemilikan lahan dari masyarakat lokal dan hal itu akan berpotensi menimbulkan konflik.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

11 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto bersama Presiden AS Donald Trump di sela acara KTT G20 Osaka, Jepang, Juni 2019. ANTARA/Dok. Biro Pers Setpres/pri
Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Jokowi turut menyampaikan doa bagi kesembuhan Donald Trump, calon presiden negeri Paman Sam dari Partai Republik itu


Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

Kaesang bersama istrinya mengunjungi sejumlah tenant di pekan raya Jakarta, hari ini.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

13 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

14 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

21 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970-1973 bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang, 13 Desember 2023. (Foto: Tim Media Prabowo)
Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

Prabowo bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akmil dan Akpol.


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.