TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas percepatan penyerapan garam rakyat, melalui video conference, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan masih banyak garam rakyat yang tak terserap industri tanah air.
"Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita, ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli," kata Jokowi.
Ia mengatakan permasalahan utama dalam penyerapan garam rakyat, adalah rendahnya kualitas garam rakyat. Hal ini membuat banyak garam tidak memenuhi standar kebutuhan industri.
"Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi.
Hal ini diperparah dengan masalah masih rendahnya produksi garam nasional. Masalah ini disebut Jokowi terus berulang tanpa pernah ada penyelesaian. Alhasil, impor garam terus menerus dilakukan. Ia menegaskan harus ada langkah perbaikan mulai dari pembenahan besar-besaran di supply chain dari hulu sampai hilir.
"Sekali lagi pertama perhatikan ketersediaan lahan produksi, percepat integrasi antara ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi ini harus betul-betul diintegrasikan dan harus ada ekstensifikasi," kata dia.
Untuk menyelesaikan masalah produktivitas dan kualitas garam rakyat, Presiden pun meminta penggunaan inovasi teknologi produksi.
"Terutama washing plan harus betul-betul kita kerjakan sehingga pasca produksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpangan," kata dia.
