Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024 untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

"Kami menyiapkan roadmap, untuk kerja 280 hari lebih ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pertemuan.

Selain Airlangga, hadir pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

OECD membuka diskusi aksesi keanggotaan Indonesia sebagai kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama sebagai salah satu negara Mitra Utama sejak 2007 lalu. 

Usai diskusi mengenai aksesi, Indonesia harus merancang peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis  sebagai bahan pertimbangan Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu.

Airlangga, yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap alias peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD. Selain Indonesia, negara lain yang menerima roadmap adalah Argentina.

Presiden Joko Widodo menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, memberikan banyak manfaat yang konkret untuk menjadi negara maju.

"OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju," kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sultra. 

Pemerintah memberikan apresiasi yang besar atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD.

Presiden Jokowi berharap dengan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD dapat mempermudah akses beberapa hal terkait dengan investasi, serta lembaga-lembaga internasional.

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita," ujar Jokowi.

Ia juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apa Itu OECD

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan 38 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

Organisasi ini semula bernama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation for European Economic Co-operation) yang didirikan pada 1948  dipimpin oleh Robert Marjolin dari Prancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan, guna rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II.

Pada perkembangannya, keanggotaan merambah negara-negara non-Eropa, dan pada 1961 dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Saat ini yang menjadi anggota kelompok ini adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cile, Kolombia, Costa Rica, Cek, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia. Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, AS.

Selain Indonesia dan Argentina, ada sejumlah negara yang juga berminat masuk OECD, yaitu Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania.

Dalam website-nya, OECD menyebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi internasional yang berupaya membangun kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik.

"Tujuan kami adalah membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bagi semua. Kami memanfaatkan pengalaman dan wawasan selama 60 tahun untuk mempersiapkan dunia masa depan dengan lebih baik," katanya.

"Bersama dengan pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat, kami berupaya menetapkan standar internasional berbasis bukti dan menemukan solusi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan," kata OECD.

Upaya itu, mulai dari meningkatkan kinerja ekonomi dan menciptakan lapangan kerja hingga mendorong pendidikan yang kuat dan memerangi penghindaran pajak internasional. OECD mengklaim menyediakan forum unik dan pusat pengetahuan untuk data dan analisis, pertukaran pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan saran mengenai kebijakan publik dan penetapan standar internasional.

ANTARA | DANIEL A FAJRI

Pilihan Editor Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus-kasus Terkait Keluarga Jokowi: dari Jet Pribadi hingga Blok Medan

1 menit lalu

Ketua KPK periode 2011 - 2015, Abraham Samad (tengah), Wakil Ketua KPK periode 2015 - 2019, Saut Situmorang (kanan) bersama Koalisi Masyarakat Sipil, seusai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini mereka meminta KPK segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke tingkat penyelidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi putra bungsu Jokowi. Kaesang Pangarep dan menantunya, Bobby Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Diminta Lanjutkan Penyelidikan Kasus-kasus Terkait Keluarga Jokowi: dari Jet Pribadi hingga Blok Medan

Abraham Samad menilai KPK harus melanjutkan penyelidikan kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Joko Widodo.


Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wamenkeu Suahasil Nazara serta Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.


Tak Hanya Tom Lembong, 4 Mendag Era Jokowi Ini Juga Impor Gula Besar-Besaran

12 jam lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Ia akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tak Hanya Tom Lembong, 4 Mendag Era Jokowi Ini Juga Impor Gula Besar-Besaran

Selain Tom Lembong, 4 Menteri Perdagangan era Jokowi ini juga mengimpor gula secara besar-besaran.


GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

Utje mengatakan bahwa hampir seluruh relawan Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo akan bergabung ke Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN.


Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

15 jam lalu

Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka menuju DPR RI untuk menghadiri Pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik diantaranya, Revisi UU TNI dan Polri, Revisi UU Penyiaran, Penurunan Usia Calon Gubernur, Tabungan Perumahan Rakyat dan Isu Dinasti Politik. TEMPO/Ilham Balindra
Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

Sigi Kawula17 menunjukan bahwa dari rentang nilai 1-10, nilai kinerja Jokowi merosot dari 5,7 di Q2 2024 menjadi 5,4 di Q3 2024 ini.


Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

15 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Sylver Matutina (kiri) memenuhi panggilan Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai saksi pelapor atas laporannya terhadap Fahri Hamzah terkait orasinya pada 4 November 2016, di Mapolda Metro Jaya, Senin 28 Novmeber 2016. Tempo/Andi Gunawan
Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

GSN akan dihuni oleh ratusan organisasi maupun relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran. Organisasi ini juga bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani.


Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

15 jam lalu

Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan Setiawan Lukminto, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, dan Vice President PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat API, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

Apindo mengusulkan pemerintah kembali menerapkan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami kontraksi


Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

15 jam lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

Kongres ketiga Projo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Di situ, Projo akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menentukan arah ke depan.


Kelompok Pengacara dan Profesional Dukung Ridwan Kamil-Suswono, akan Mengawal sampai MK

16 jam lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. ANTARA/Aprillio Akbar
Kelompok Pengacara dan Profesional Dukung Ridwan Kamil-Suswono, akan Mengawal sampai MK

GPN RI menyatakan akan mengawal kemenangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran di Pilkada Jakarta.


Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

19 jam lalu

Dody Hanggodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri PU Sebut Prabowo Ingin Percepat Pembangunan Giant Sea Wall dan Libatkan Swasta

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW). Proyek tanggul raksasa ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.