TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024 untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.
"Kami menyiapkan roadmap, untuk kerja 280 hari lebih ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pertemuan.
Selain Airlangga, hadir pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
OECD membuka diskusi aksesi keanggotaan Indonesia sebagai kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama sebagai salah satu negara Mitra Utama sejak 2007 lalu.
Usai diskusi mengenai aksesi, Indonesia harus merancang peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis sebagai bahan pertimbangan Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu.
Airlangga, yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap alias peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD. Selain Indonesia, negara lain yang menerima roadmap adalah Argentina.
Presiden Joko Widodo menyebut masuknya Indonesia sebagai anggota OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, memberikan banyak manfaat yang konkret untuk menjadi negara maju.
"OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju," kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sultra.
Pemerintah memberikan apresiasi yang besar atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD.
Presiden Jokowi berharap dengan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD dapat mempermudah akses beberapa hal terkait dengan investasi, serta lembaga-lembaga internasional.
"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita," ujar Jokowi.
Ia juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah.
"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," katanya.
Apa Itu OECD
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan 38 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
Organisasi ini semula bernama Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation for European Economic Co-operation) yang didirikan pada 1948 dipimpin oleh Robert Marjolin dari Prancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan, guna rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II.
Pada perkembangannya, keanggotaan merambah negara-negara non-Eropa, dan pada 1961 dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Saat ini yang menjadi anggota kelompok ini adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cile, Kolombia, Costa Rica, Cek, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia. Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, AS.
Selain Indonesia dan Argentina, ada sejumlah negara yang juga berminat masuk OECD, yaitu Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania.
Dalam website-nya, OECD menyebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi internasional yang berupaya membangun kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik.
"Tujuan kami adalah membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bagi semua. Kami memanfaatkan pengalaman dan wawasan selama 60 tahun untuk mempersiapkan dunia masa depan dengan lebih baik," katanya.
"Bersama dengan pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat, kami berupaya menetapkan standar internasional berbasis bukti dan menemukan solusi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan," kata OECD.
Upaya itu, mulai dari meningkatkan kinerja ekonomi dan menciptakan lapangan kerja hingga mendorong pendidikan yang kuat dan memerangi penghindaran pajak internasional. OECD mengklaim menyediakan forum unik dan pusat pengetahuan untuk data dan analisis, pertukaran pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan saran mengenai kebijakan publik dan penetapan standar internasional.
ANTARA | DANIEL A FAJRI
Pilihan Editor Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus
