Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. TEMPO/Defara
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. TEMPO/Defara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut pihaknya enggan berandai-andai soal dilibatkan dalam rencana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat atau Ormas berbasis keagamaan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

"Selama ini tidak ada informasi dan pembicaraan soal tambang. Muhammadiyah tidak akan berandai-andai," kata Abdul Mu'ti dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 16 Mei 2024.

Dia menyebut jika memang ada pembagian soal izin tambang dan Muhammadiyah diberikan, pihaknya tidak bisa memutuskan menerima atau tidak.

"Harus dibahas dulu di level pimpinan semua keputusan," ujarnya.

Rencana pembagian IUP untuk ormas keagamaan hingga kini masih digodok pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik. Terlebih, kata dia, ormas keagamaan juga berperan dalam mengelola umat.

"Tidak boleh ada conflict of interest, itu benar. Dikelola professional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 April 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bahlil tidak ada spesialisasi ormas dalam bidang pertambangan. Hal itu juga terjadi pada perusahaan pertambangan yang selama ini mengelola IUP, perusahaan pemegang biasanya menggandeng kontraktor.

"Jadi, ya, mbok kita bijaksana. Kalau bukan kita yang memperhatikan organisasi gereja, Muhammadiyah, NU, terus siapa?" kata Bahlil.

DESTY LUTHFIANI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

27 menit lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Daftar ormas agama yang menolak dan menerima izin tambang Jokowi


Analis: Penurunan Saham Emiten BSI Berlangsung Sesaat, Tak Perlu Khawatir

3 jam lalu

PP Muhammadiyah mengumumkan rencana penarikan dana simpanannya di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hal itu tercantum dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto berjudul 'Konsolidasi Dana' tertanggal 30 Mei 2024 ke sejumlah lembaga terafiliasi ormas keagamaan tersebut. FOTO/X
Analis: Penurunan Saham Emiten BSI Berlangsung Sesaat, Tak Perlu Khawatir

Ibrahim Assuaibi mengungkapkan beberapa alasan terjadinya sentimen di masyarakat terhadap BSI usai PP Muhammadiyah menarik dana mereka.


Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

16 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Anggota DPR Pertanyakan ke Bahlil yang Sebut Investasi di IKN Tak Macet, Daftar Kerabat Jokowi yang Diangkat Jadi Petinggi BUMN

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tidak macet.


10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

16 jam lalu

Harli Siregar. Dok. Kejati Papua Barat
10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

Kejaksaan Agung menyebut 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum besok.


Apresiasi PP Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Analis Sebut Bisa Bantu Bank Kecil di Daerah

17 jam lalu

Pengguna mencoba aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah saat Grand Launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di  Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI berkolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas meluncurkan Layanan Investasi #SerbaSyariah. Nasabah pun kini bisa membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) secara daring melalui Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah. Tempo/Tony Hartawan
Apresiasi PP Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Analis Sebut Bisa Bantu Bank Kecil di Daerah

Keputusan PP Muhammadiyah menarik dananya dari BSI bisa membantu pergerakkan bank-bank daerah


Bahlil Sebut Investasi di IKN Berjalan Bagus, Anggota DPR Pertanyakan Kabar Investor Asing Berebut

19 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Sebut Investasi di IKN Berjalan Bagus, Anggota DPR Pertanyakan Kabar Investor Asing Berebut

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa proses investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak macet.


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

19 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Analis Beberkan Dampaknya ke Saham BRIS

21 jam lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Analis Beberkan Dampaknya ke Saham BRIS

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka mengatakan masyarakat tak perlu khawatir dengan kondisi BSI usai PP Muhammadiyah menarik dana dari bank tersebut.


Saham BSI Loyo setelah Muhammadiyah Tarik Dana, Sampai Kapan Dampaknya?

22 jam lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta.(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Saham BSI Loyo setelah Muhammadiyah Tarik Dana, Sampai Kapan Dampaknya?

Perdagangan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI melemah setelah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menarik dana. Sampai kapan dampaknya?


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

23 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas