Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Kendala Lapor LHKPN Menurut Menteri Airlangga

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggunakan kemeja putih saat mencoblos di TPS 005 yang berlokasi di Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Caesar
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggunakan kemeja putih saat mencoblos di TPS 005 yang berlokasi di Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Caesar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meyakini seluruh menteri di Kabinet Kerja telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019. "Saya rasa semua sudah menyerahkan," ujar dia selepas mencoblos dalam Pemilu 2019 di SMPN 13 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat Sehari Menjelang Pilpres 2019

Airlangga sendiri mengatakan telah menyerahkan laporan periodik tersebut. "Kami sudah menyerahkan," kata dia. 

Sebenarnya, menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, tidak ada kendala berarti baginya untuk menyerahkan LHKPN. Adapun persoalan yang dihadapi kebanyakan hanya soal teknis. "Kan ada masalah pemberesan pajak dan yang lain, teknis saja. Belum kalau ada anaknya di luar negeri," ujar Airlangga sambil berlalu. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada tiga menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN yang dimaksud merupakan laporan periodik untuk tahun 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada sekitar tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik di tahun 2019 ini, tapi kebanyakan sudah melaporkan kekayaannya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Jumlah menteri dalam Kabinet Kerja, Jokowi-Jusuf Kalla berjumlah 34 orang. Itu berarti ada 31 menteri yang telah menyetorkan laporan harta kekayaannya kepada KPK, sementara tiga sisanya belum melaporkan.

Menurut Febri, dari 31 menteri yang telah melaporkan LHKPN kebanyakan menyerahkan laporan harta kekayaannya tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan yakni 31 Maret 2019. Sementara, ada sekitar tiga orang yang melaporkannya setelah 31 Maret alias terlambat. Febri belum mau membeberkan tiga menteri tersebut.

CAESAR AKBAR | ROSSENO AJI NUGROHO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rupiah Melemah, Dipengaruhi Situasi Politik Menjelang Pemilu 2024

8 jam lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Rupiah Melemah, Dipengaruhi Situasi Politik Menjelang Pemilu 2024

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 54 poin ke level Rp 15.634 per dolar AS dalam perdagangan Rabu sore ini. Rupiah melemah karena terpengaruh kondisi


Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

20 jam lalu

Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Pemerintah akan melakukan segala upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset PTPN II seluas 464 Ha di Deli Serdang dengan mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan yang diharapkan dapat menjadi bukti baru atau novum guna mengubah putusan dalam proses hukum perdata. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Apa alasannya?


Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Agar negara tidak guncang.


Gerindra Pastikan dalam Waktu Dekat Pimpinan Partai Koalisi Pendukung Prabowo akan Bertemu

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bicara ihwal dukungan parpol lain ke Gerindra saat agenda Jalan Sehat Satuan Relawan Indonesia Raya ke 15 di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Ahad, 13 Agustus 2023. TEMPO/Tika Ayu Tempo
Gerindra Pastikan dalam Waktu Dekat Pimpinan Partai Koalisi Pendukung Prabowo akan Bertemu

Koalisi Indonesia Maju dikabarkan akan bertemu dalam waktu dekat. Gerindra mengatakan salah satu pembahasannya adalah tim pemenangan.


Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Perpanjang Masa Dinas Panglima TNI karena Tak Ada Esensinya

1 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers tentang pengamanan KTT Asean ke-43 di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 7 September 2023. Dalam keterangnya, Panglima mengatakan pengamanan udara, laut dan darat dikendalikan dengan baik. Pengamanan dilakukan mulai dari rangkaian kegiatan awal hingga delegasi kembali ke negara masing-masing, sementara, Kapolri minta maaf atas kemacetan yang terjadi akibat dari penutupan jalan di wilayah Senayan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Perpanjang Masa Dinas Panglima TNI karena Tak Ada Esensinya

Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dinilai ilegal dan tak ada esensinya.


Presiden Abdel Fattah El-Sisi Umumkan Maju Lagi dalam Pemilu Mesir

1 hari lalu

Seorang warga Mesir memasukan surat suara saat pemilihan Presiden di Kabupaten Zamalek, Kairo, Mesir (27/5). Pemungutan suara dalam pemilihan presiden Mesir diperpanjang hingga hari ketiga karena rendahnya partisipasi pemilih. AP/Maya Alleruzzo
Presiden Abdel Fattah El-Sisi Umumkan Maju Lagi dalam Pemilu Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengumumkan pencalonan diri sebagai orang nomor satu di Mesir untuk ketiga kalinya.


Soal Isu Politis Kasus Syahrul Yasin Limpo di KPK, ICW: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

1 hari lalu

Agus Sunaryanto, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)/ TEMPO/Rezki
Soal Isu Politis Kasus Syahrul Yasin Limpo di KPK, ICW: Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

Jika para menteri dari partai mana pun terindikasi tindak pidana korupsi, maka KPK harus menyoroti.


PM Selandia Baru Positif Covid Menjelang Pemilu

2 hari lalu

Chris Hipkins berbicara kepada awak media, setelah dikukuhkan sebagai satu-satunya calon pengganti Jacinda Ardern sebagai pemimpin Partai Buruh, di luar parlemen Selandia Baru di Wellington, Selandia Baru 21 Januari 2023. REUTERS/Lucy Craymer
PM Selandia Baru Positif Covid Menjelang Pemilu

Selandia Baru bersiap menghadapi Pemilu. PM Selandia Baru yang akan kembali mencalonkan diri, terserang Covid.


Ternyata Ini Penyebab Polemik antara Menag Yaqut dan PKB

2 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didampingi Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief (kiri) meninjau fasilitas untuk jamaah sebelum mengikuti pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi, Selasa, 27 Juni 2023. Sebanyak 228.093 jamaah haji Indonesia akan mengikuti wukuf di Arafah yang merupakan rangkaian prosesi puncak haji 1444 H. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ternyata Ini Penyebab Polemik antara Menag Yaqut dan PKB

Pernyataan Menag Yaqut soal soal figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama di Pemilu menuai polemik. PKB bakal lakukan ini.


10 Presiden Paling Korup Sepanjang Masa, Ada Mantan Presiden RI

2 hari lalu

Joseph Estrada. AP/Aaron Favila
10 Presiden Paling Korup Sepanjang Masa, Ada Mantan Presiden RI

Daftar presiden paling korup sepanjang masa, di antaranya Soeharto, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko