Ini Kendala Lapor LHKPN Menurut Menteri Airlangga

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggunakan kemeja putih saat mencoblos di TPS 005 yang berlokasi di Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Caesar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meyakini seluruh menteri di Kabinet Kerja telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019. "Saya rasa semua sudah menyerahkan," ujar dia selepas mencoblos dalam Pemilu 2019 di SMPN 13 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 April 2019.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat Sehari Menjelang Pilpres 2019

Airlangga sendiri mengatakan telah menyerahkan laporan periodik tersebut. "Kami sudah menyerahkan," kata dia. 

Sebenarnya, menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, tidak ada kendala berarti baginya untuk menyerahkan LHKPN. Adapun persoalan yang dihadapi kebanyakan hanya soal teknis. "Kan ada masalah pemberesan pajak dan yang lain, teknis saja. Belum kalau ada anaknya di luar negeri," ujar Airlangga sambil berlalu. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada tiga menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN yang dimaksud merupakan laporan periodik untuk tahun 2019.

"Ada sekitar tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik di tahun 2019 ini, tapi kebanyakan sudah melaporkan kekayaannya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Jumlah menteri dalam Kabinet Kerja, Jokowi-Jusuf Kalla berjumlah 34 orang. Itu berarti ada 31 menteri yang telah menyetorkan laporan harta kekayaannya kepada KPK, sementara tiga sisanya belum melaporkan.

Menurut Febri, dari 31 menteri yang telah melaporkan LHKPN kebanyakan menyerahkan laporan harta kekayaannya tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan yakni 31 Maret 2019. Sementara, ada sekitar tiga orang yang melaporkannya setelah 31 Maret alias terlambat. Febri belum mau membeberkan tiga menteri tersebut.

CAESAR AKBAR | ROSSENO AJI NUGROHO






Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

9 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.


KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

2 hari lalu

KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

KBRI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia.


Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

4 hari lalu

Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja yang akan memerintah dipilih setiap lima tahun sekali.


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

6 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

7 hari lalu

Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

Fitch Solutions memperingatkan instabilitas politik dapat berpengaruh pada sektor investasi di Malaysia, di mana investor bakal bersikap menunggu.


Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

8 hari lalu

Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim bersaing menggalang banyak dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah ketidakpastian hasil pemilu Malaysia.


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

8 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

8 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

8 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.


Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

9 hari lalu

Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

Barisan Nasional mendapatkan hasil mengecewakan di Pemilu Malaysia , petinggi UMNO diminta mundur.