Pilpres 2019, Moeldoko Minta Investor Tidak Takut Tanam Modal

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Deputi V KSP Jaleswari Pramowardani berbincang dengan media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 8 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Deputi V KSP Jaleswari Pramowardani berbincang dengan media di Gedung Bina Graha, Jakarta, 8 Maret 2019. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta para investor untuk tidak takut menanamkan modalnya di tengah pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

    Baca juga: IHSG Ditutup Menguat Sehari Menjelang Pilpres 2019

    "Harus saya tegaskan bahwa ini tidak perlu ditakutkan oleh siapapun apalagi para investor untuk pesta demokrasi di Indonesia," kata Moeldoko di Kantin Pojok Istana, Jakarta, Selasa, 16 April 2019.

    Moeldoko mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu serentak di 171 daerah yang berlangsung aman. Misalnya, Moeldoko mencontohkan, pilkada DKI 2017 yang semula diprediksi akan terjadi perang di lapangan, ternyata tidak terjadi apa-apa.

    Dalam Pilpres 2019, kata Moeldoko, ketegangan hanya terjadi di media sosial dan tidak menyentuh kalangan masyarakat di bawah. "Kalau saya masuk-masuk ke dalam kampung, mereka juga tidak terlalu pusing, yang mereka pikirkan nyoblos, sudah," katanya.

    Karena itu, mantan Panglima TNI itu pun mengimbau agar para investor tidak membatalkan atau menarik diri untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah bersama TNI dan Polri selalu siap menghadapi situasi apapun.

    "Tidak usah berlebihan takut. Pemerintah, TNI, dan Polri siap untuk menghadapi situasi apapun, dan mudah-mudahan tidak terjadi," ujar Moeldoko.

    Baca berita Pilpres 2019 lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.