ESDM Lelang Lima Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan demo operasional Geothermal Mini Turbin, dengan daya hingga 400 Watt, di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017.  PT PGE Area Kamojang mengoperasikan 92 sumur, untuk memasok uap bagi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 1 sampai 5, dengan total kapasitas listrik terpasang 235 MW. TEMPO/Amston Probel

    Pekerja melakukan demo operasional Geothermal Mini Turbin, dengan daya hingga 400 Watt, di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. PT PGE Area Kamojang mengoperasikan 92 sumur, untuk memasok uap bagi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 1 sampai 5, dengan total kapasitas listrik terpasang 235 MW. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, JAKARTA - Direktorat Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melelang lima wilayah panas bumi pada tahun ini. Kelima WKP itu diperkirakan berkapasitas total 150 MegaWatt.

    Simak: Tak Bakal Naikkan Tarif Listrik di 2019, ESDM: Bukan Alasan Politis

    Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE, Ida Nuryatin Finahari menagatakan kelima WKP itu PLN juga akan dilibatkan untuk memberi estimasi harga listrik yang akan didapatkan pengembang dari lima WKP itu. "Nunggu dari mereka, sekaligus juga di Pre-Transaction Agreement (PTA) yang menyangkut estimasi harga yang akan kita tawarkan," kata Ida, di Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

    Kelima WKP itu adalah Telaga Rabu, Maluku Utara dengan kapasitas 10 MegaWatt; WKP Lainea di Sulawesi Utara dengan kapasitas 20 MegaWatt; WKP Sembalun, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 20 MegaWatt; WKP Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan kapasitas 80 MegaWatt; dan WKP Gunung Wilis di Jawa Timur dengan kapasitas 20 MegaWatt.

    Ida mengatakan sepanjang 2018 lalu, ada tiga WKP yang gagal measuk ke tahap beroperasi atau commercial on date (COD). Ketiga WKP itu adalah Lumut Barai, Sumatera Selatan; WKP Sorik Marapi di Sumatera Utara; dan WKP Sokoria di Nusa Tenggara Timur. Rencananya, COD paling dekat akan dilaksanakan pada Maret 2019, yakni untuk WKP Sokoria dan Sorik Merapi.

    "Salah satu penyebabnya jaringan transimisi yang belum selesai dibangun PLN," kata Ida.

    Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan direktoratnya juga telah menerbitkan delapan pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) untuk sektor panas bumi. Kedelapan pelaksana itu berada di Sekincau Selatan, Lampung; Gunung Hamiding, Maluku Utara; Graho Nyabu, Jambi; Simbolan Samosir, Sumatera Utara; Tanjung Sakti, Bengkulu; Gunung Geureudong, Aceh; Hu'u Daha, Nusa Tenggara Barat; dan Klabat Wineru, Sulawesi Utara.

    "PSPE ini satu trobosan utk mempercepat pengembangan. setelah PSPE ini selesai akan dielang," kata Rida.

    Dari proyeksi investasi EBTKE untuk tahun ini sebesar US$ 1,79 miliar, sektor panas bumi dipatok dengan target sebesar US$ 1,23 miliar. Panas bumi juga merupakan penyumbang energi terbanyak hingga 2018 lalu dengan total kapasitas pembangkit mencapai 1.948 MegaWatt. Meski begitu, angka ini masih belum mencapai target yang dipatok sebesar 2.058 MegaWatt.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah harus memberikan kepastian data agar dapat menarik investor. Selama ini, Fabby menilai beberapa kali terjadi data potensi kapasitas yang ditawarkan dalam lelang, tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Hal ini ia sebut pernah terjadi di pembangkit listrik panas bumi di Ungaran, Jawa Tengah. Data awal ESDM menyebutkan potensi panas bumi di sana mencapai ratusan MegaWatt. Namun saat selesai seluruh proses eksplorasi, kapasitas yang tersedia hanya satu per lima dari yang disebut dalam data awal.

    "Pemerintah harus memastikan kualitas WK itu. Yang perlu dipastikan tingkat akurasi datanya. Paling tidak investor, kalau meleset saat eksplorasi, melesetnya tak jauh banget," kata Fabby.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.