Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ESDM Lelang Lima Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun Ini

Pekerja melakukan demo operasional Geothermal Mini Turbin, dengan daya hingga 400 Watt, di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017.  PT PGE Area Kamojang mengoperasikan 92 sumur, untuk memasok uap bagi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 1 sampai 5, dengan total kapasitas listrik terpasang 235 MW. TEMPO/Amston Probel
Pekerja melakukan demo operasional Geothermal Mini Turbin, dengan daya hingga 400 Watt, di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. PT PGE Area Kamojang mengoperasikan 92 sumur, untuk memasok uap bagi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 1 sampai 5, dengan total kapasitas listrik terpasang 235 MW. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Direktorat Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melelang lima wilayah panas bumi pada tahun ini. Kelima WKP itu diperkirakan berkapasitas total 150 MegaWatt.

Simak: Tak Bakal Naikkan Tarif Listrik di 2019, ESDM: Bukan Alasan Politis

Direktur Panas Bumi Dirjen EBTKE, Ida Nuryatin Finahari menagatakan kelima WKP itu PLN juga akan dilibatkan untuk memberi estimasi harga listrik yang akan didapatkan pengembang dari lima WKP itu. "Nunggu dari mereka, sekaligus juga di Pre-Transaction Agreement (PTA) yang menyangkut estimasi harga yang akan kita tawarkan," kata Ida, di Jakarta, Selasa 8 Januari 2019.

Kelima WKP itu adalah Telaga Rabu, Maluku Utara dengan kapasitas 10 MegaWatt; WKP Lainea di Sulawesi Utara dengan kapasitas 20 MegaWatt; WKP Sembalun, Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas 20 MegaWatt; WKP Kotamobagu, Sulawesi Utara dengan kapasitas 80 MegaWatt; dan WKP Gunung Wilis di Jawa Timur dengan kapasitas 20 MegaWatt.

Ida mengatakan sepanjang 2018 lalu, ada tiga WKP yang gagal measuk ke tahap beroperasi atau commercial on date (COD). Ketiga WKP itu adalah Lumut Barai, Sumatera Selatan; WKP Sorik Marapi di Sumatera Utara; dan WKP Sokoria di Nusa Tenggara Timur. Rencananya, COD paling dekat akan dilaksanakan pada Maret 2019, yakni untuk WKP Sokoria dan Sorik Merapi.

"Salah satu penyebabnya jaringan transimisi yang belum selesai dibangun PLN," kata Ida.

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan direktoratnya juga telah menerbitkan delapan pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) untuk sektor panas bumi. Kedelapan pelaksana itu berada di Sekincau Selatan, Lampung; Gunung Hamiding, Maluku Utara; Graho Nyabu, Jambi; Simbolan Samosir, Sumatera Utara; Tanjung Sakti, Bengkulu; Gunung Geureudong, Aceh; Hu'u Daha, Nusa Tenggara Barat; dan Klabat Wineru, Sulawesi Utara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"PSPE ini satu trobosan utk mempercepat pengembangan. setelah PSPE ini selesai akan dielang," kata Rida.

Dari proyeksi investasi EBTKE untuk tahun ini sebesar US$ 1,79 miliar, sektor panas bumi dipatok dengan target sebesar US$ 1,23 miliar. Panas bumi juga merupakan penyumbang energi terbanyak hingga 2018 lalu dengan total kapasitas pembangkit mencapai 1.948 MegaWatt. Meski begitu, angka ini masih belum mencapai target yang dipatok sebesar 2.058 MegaWatt.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah harus memberikan kepastian data agar dapat menarik investor. Selama ini, Fabby menilai beberapa kali terjadi data potensi kapasitas yang ditawarkan dalam lelang, tak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Hal ini ia sebut pernah terjadi di pembangkit listrik panas bumi di Ungaran, Jawa Tengah. Data awal ESDM menyebutkan potensi panas bumi di sana mencapai ratusan MegaWatt. Namun saat selesai seluruh proses eksplorasi, kapasitas yang tersedia hanya satu per lima dari yang disebut dalam data awal.

"Pemerintah harus memastikan kualitas WK itu. Yang perlu dipastikan tingkat akurasi datanya. Paling tidak investor, kalau meleset saat eksplorasi, melesetnya tak jauh banget," kata Fabby.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kata DFW soal Ekspor Pasir Laut: Bertentangan dengan Riset dan Tambang Ilegal Dimana-mana

4 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Kata DFW soal Ekspor Pasir Laut: Bertentangan dengan Riset dan Tambang Ilegal Dimana-mana

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia buka suara soal kebijakan ekspor pasir laut Jokowi.


Pengamat Sebut RI Butuh Investasi Global untuk Percepat Transisi Energi

13 jam lalu

Di KTT G20 di Bali, Indonesia memperoleh hasil yang penting: pendanaan untuk transisi energi dan proyek berorientasi lingkungan. Dalam edisi khusus Outlook Ekonomi 2023, Tempo menyoroti membanjirnya pembiayaan hijau atau green financing di Indonesia.
Pengamat Sebut RI Butuh Investasi Global untuk Percepat Transisi Energi

Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan Indonesia sangat memerlukan investasi global untuk mempercepat transisi energi.


Pemerintah Sebut Penambangan Pasir Laut demi Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri, Pengamat: Faktanya Eksploitasi Masif

14 jam lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Sebut Penambangan Pasir Laut demi Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri, Pengamat: Faktanya Eksploitasi Masif

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kembali menanggapi soal kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Dia menepis klaim pemerintah bahwa penambangan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan reklamasi dalam negeri.


Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

1 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Klaim Pasir Laut yang Diekspor Hanya Sedimentasi, Pengamat: Bertentangan dengan Hasil Riset Ilmiah

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan buka suara soal klaim pemerintah bahwa pasir laut yang diekspor hanya berupa hasil sedimentasi. Ia berujar hal itu tidak sesuai dengan hasil riset ilmiah.


Sinyal Bahaya Menjarah Pasir Laut

3 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Sinyal Bahaya Menjarah Pasir Laut

Pengesahan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang membuka keran ekspor pasir laut dikritik sejumlah pihak.


Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

Walhi buka suara atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ekspor pasir laut tak merusak lingkungan.


Menteri ESDM Blak-blakan Soal Pancabutan Larangan Ekspor Pasir Laut: Yang Dibolehkan itu Sedimen

4 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Blak-blakan Soal Pancabutan Larangan Ekspor Pasir Laut: Yang Dibolehkan itu Sedimen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Apa katanya?


Menteri ESDM: Shell sudah Mundur dari Blok Masela Tidak Bertanggung jawab

9 hari lalu

Blok Masela. antaranews.com
Menteri ESDM: Shell sudah Mundur dari Blok Masela Tidak Bertanggung jawab

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif jengkel dengan perusahaan minyak Shell di Blok Masela.


Izin Tambang Freeport Indonesia Hampir Selesai, Bahlil: Hampir Pasti Diperpanjang

11 hari lalu

Pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, Jumat, 13 Januari 2023.
Izin Tambang Freeport Indonesia Hampir Selesai, Bahlil: Hampir Pasti Diperpanjang

Pemerintah belum memutuskan kelanjutan izin PT Freeport Indonesia yang bakal berakhir 2041 mendatang.


Kemenko Marves Sebut 381 Unit Motor Listrik Laku Terjual Hari Ini

15 hari lalu

Deretan motor listrik Selis di PEVS 2023. (Tempo/Erwan Hartawan)
Kemenko Marves Sebut 381 Unit Motor Listrik Laku Terjual Hari Ini

Melalui Sisapira, produsen bisa mendaftarkan produk motor listrik mereka untuk berpartisipasi dalam program bantuan pemerintah.